Saat melakukan perjalanan, Google Maps atau peta digital menjadi salah satu alat yang sering digunakan oleh para pengembara. Namun, tahukah kamu bahwa Google Maps tidak bisa sepenuhnya digunakan di Korea Selatan?
Ya, sejak lama Negeri Ginseng ini membatasi penggunaan Google Maps karena alasan keamanan nasional. Meski dikenal sebagai salah satu negara paling maju dalam teknologi digital, Korea Selatan memiliki aturan ketat terkait keamanan.
Hal ini membuat Google terus berupaya untuk memperluas layanannya di negara tersebut. Usaha Google untuk mendapatkan izin penggunaan data peta resolusi tinggi di Korea Selatan sudah berlangsung sejak awal 2010-an. Perusahaan asal Amerika Serikat itu ingin mengakses peta skala 1:5.000, yang jauh lebih rinci dibanding peta publik 1:25.000 yang saat ini tersedia.
Google menilai data tersebut bukanlah informasi sensitif, melainkan standar global untuk navigasi modern. Contohnya seperti panduan arah kendaraan, rekomendasi lokasi, dan estimasi waktu tempuh. Namun, pemerintah Korea Selatan menolak permintaan tersebut karena peta rinci dianggap sebagai aset keamanan nasional. Menurut otoritas setempat, data geografis beresolusi tinggi bisa membuka informasi tentang lokasi fasilitas militer dan area sensitif lainnya, sehingga dilarang untuk diekspor ke server di luar negeri.
Dampaknya bagi wisatawan asing adalah Google Maps tidak dapat digunakan untuk fitur navigasi langsung atau petunjuk arah waktu nyata. Sebagian besar turis yang datang ke Korea Selatan akhirnya beralih ke aplikasi lokal seperti Naver Map dan KakaoMap, yang menyediakan panduan rute, transportasi umum, hingga informasi tempat wisata dalam bahasa Inggris.
Meskipun Google masih dapat menampilkan lokasi dan titik-titik penting melalui kerja sama dengan penyedia pihak ketiga seperti T Map, fungsinya sangat terbatas. Pengguna tidak bisa menavigasi mobil, berjalan kaki, atau menggunakan transportasi publik seperti halnya di negara lain.
Isu utama dalam perselisihan antara Google dan pemerintah Korea Selatan tetap berkaitan dengan keamanan nasional dan regulasi data. Pemerintah menilai bahwa membuka akses penuh kepada Google berarti mengizinkan data strategis dikirim ke server luar negeri, sesuatu yang berisiko bagi pertahanan negara.
Di sisi lain, Google berargumen bahwa akses tersebut tidak hanya penting bagi pengguna lokal, tetapi juga meningkatkan kenyamanan wisatawan dan bisnis internasional di negara berpenduduk 51 juta jiwa tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Google bahkan menawarkan sejumlah kompromi, seperti mengaburkan lokasi militer dan menghapus koordinat lintang-bujur dari layanan mereka jika diberi izin. Namun, pemerintah Korea Selatan tetap menuntut agar Google mendirikan pusat data lokal agar bisa diawasi secara langsung terkait pajak dan transparansi pendapatan, yang hingga kini belum disetujui oleh perusahaan.
Cris Turner, Wakil Presiden Google untuk Kebijakan Pengetahuan dan Informasi, dalam unggahan blog pada Agustus lalu menyatakan bahwa pihaknya terus berdiskusi dengan Pemerintah Korea Selatan terkait standar keamanan yang diminta. “Kami sedang berkonsultasi dengan pemerintah tentang bagaimana menerapkan langkah-langkah keamanan yang diminta. Jika perlu, kami siap membeli dan menggunakan citra yang telah disetujui pemerintah dari mitra lokal,” ujar Turner.
Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, dan Transportasi Korea Selatan semula dijadwalkan mengumumkan keputusan terkait izin Google pada Oktober 2025, namun keputusan itu ditunda untuk pembahasan lebih lanjut. Kini, keputusan final dikabarkan akan diumumkan bulan ini, yang akan menentukan apakah Google Maps akhirnya bisa berfungsi sepenuhnya di Korea Selatan, atau tetap terbatas seperti selama ini.
