Walhi Lampung Kecewa RTH Berkurang dan Kawasan Resapan Hilang

Penurunan Ruang Terbuka Hijau dan Risiko Banjir di Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung menghadapi tantangan serius terkait penurunan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang berdampak langsung pada meningkatnya risiko banjir. Hal ini disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung, yang menilai bahwa pengurangan RTH serta hilangnya kawasan resapan air menjadi faktor utama dalam memperparah kondisi banjir setiap musim hujan.

Direktur Walhi, Irwan Tri Musri, menjelaskan bahwa ketika RTH terus berkurang, kawasan resapan air juga semakin berkurang, sementara sistem drainase kota tidak diperbaiki secara serius. Dampaknya, banjir menjadi hal yang hampir pasti terjadi setiap tahun.

Beberapa faktor utama yang memperparah risiko banjir di Bandar Lampung antara lain:

• Minimnya RTH yang berfungsi sebagai penyerap air.
• Berkurangnya kawasan resapan air yang membantu mengurangi limpasan air hujan.
• Buruknya sistem drainase kota yang tidak mampu menangani volume air yang tinggi.
• Lemahnya pengelolaan sungai sehingga aliran air tidak optimal.
• Masalah pengelolaan sampah yang belum terselesaikan secara optimal.

Walhi Lampung menilai pemerintah daerah lebih fokus pada penanganan darurat setelah bencana terjadi, seperti memberikan bantuan kepada korban, dibandingkan melakukan upaya pencegahan yang menyasar akar masalah banjir secara struktural.

Menurut Irfan, persoalan banjir di Bandar Lampung adalah persoalan tata kelola kota. Tanpa perubahan kebijakan yang serius, banjir akan terus terjadi setiap tahun dan masyarakat kembali menjadi korban.

Kecamatan yang Terdampak Banjir

Beberapa kecamatan di Kota Bandar Lampung yang terdampak banjir antara lain:

• Kecamatan Kedaton
• Kecamatan Sukabumi
• Kecamatan Sukarame
• Kecamatan Tanjung Senang
• Kecamatan Way Halim
• Kecamatan Tanjung Karang Barat
• Kecamatan Tanjung Karang Pusat
• Kecamatan Kedamaian
• Kecamatan Langkapura
• Kecamatan Rajabasa
• Kecamatan Enggal
• Kecamatan Labuhan Ratu

Peristiwa banjir ini menyebabkan sedikitnya 12 kecamatan terdampak. Dampaknya sangat parah, dengan dua orang meninggal dunia dan satu orang masih hilang terseret arus di Kecamatan Rajabasa.

Permasalahan Tata Kelola Kota

Pihak Walhi Lampung menilai bahwa banjir yang terjadi bukan sekadar akibat curah hujan tinggi, melainkan merupakan akumulasi dari buruknya tata kelola kota. Kerusakan lingkungan dan lemahnya pengendalian pembangunan di Kota Bandar Lampung menjadi penyebab utama.

Ada 38 titik banjir yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandar Lampung. Wilayah yang paling parah terkena dampak banjir adalah Rajabasa, Tanjung Senang, dan Kedamaian. Selain itu, banjir juga terjadi di daerah penyangga kota seperti Way Galih, Jati Agung, dan Hajimena di Kabupaten Lampung Selatan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan banjir tidak hanya berkaitan dengan sistem drainase perkotaan, tetapi juga berkaitan erat dengan kerusakan kawasan resapan air, perubahan tata guna lahan, serta lemahnya pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah hulu hingga hilir.

Tuntutan Walhi Lampung

Walhi Lampung mendesak Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan dan tata kelola lingkungan. Tujuannya adalah agar lebih berorientasi pada keselamatan warga serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Tata kelola khususnya kawasan resapan air dan daerah aliran sungai harus diperbaiki secara menyeluruh, bukan hanya sekadar tambal sulam. Pemkot Bandar Lampung juga diminta untuk menghentikan pembangunan yang berpotensi mengurangi kawasan resapan air dan memperparah risiko banjir.

Selain itu, Pemkot Bandar Lampung harus melakukan pemulihan kawasan sungai dan daerah tangkapan air dari hulu hingga hilir. Mereka juga diminta menyusun rencana mitigasi banjir jangka panjang yang melibatkan masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

Kesimpulan

Banjir di Bandar Lampung tidak bisa lagi dianggap sebagai bencana alam semata, karena konsekuensinya adalah hasil dari pembangunan kota yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Semua ini menunjukkan bahwa krisis tata kelola lingkungan di kota ini belum ditangani secara serius.