Pengungsi di Kabupaten Aceh Tamiang, salah satu wilayah yang paling terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh, mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih serta tidak adanya fasilitas toilet yang memadai.
Setelah hampir sebulan dari peristiwa bencana, banyak warga masih harus melakukan buang air besar dengan menggali lubang di tanah. Mereka juga memanfaatkan air genangan dari hujan dan banjir untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat pengungsi rentan terkena penyakit jamur dan gatal-gatal.
Dalam konferensi pers di Jakarta, pemerintah pusat mengakui bahwa distribusi air bersih ke beberapa kabupaten dan kota di Aceh mengalami kendala akibat kerusakan sistem perpipaan dan pencemaran air. Pemerintah berjanji akan membangun 209 sumur bor di Kabupaten Aceh Tamiang, namun belum memberikan informasi pasti kapan proyek tersebut akan selesai.
Kesulitan Mendapatkan Air Bersih
Suara Suwarno, seorang pria berusia 56 tahun, menceritakan bagaimana hidupnya di pengungsian begitu sulit. Ia tinggal di tenda pengungsian yang saling berhimpitan di atas jembatan kota Kuala Simpang sejak banjir bandang menghancurkan rumahnya di Desa Sukajadi pada 26 November lalu.
Banjir setinggi dua meter menghilangkan semua harta bendanya, termasuk rumahnya. Sejak itu, ia dan keluarganya tinggal di tenda dari terpal bekas. Hingga saat ini, mereka masih kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak ada fasilitas toilet dan sanitasi lain di sekitar pengungsian.
Untuk buang air besar, Suwarno dan pengungsi lainnya harus menggali lubang di tanah. Baru di minggu keempat, otoritas mendirikan toilet darurat di sekitar lokasi pengungsian, tetapi hingga saat ini toilet tersebut belum bisa digunakan.
Kondisi ini memaksa pengungsi untuk mencari cara alternatif dalam menghadapi kebutuhan dasar. “Saya bikin lubang untuk buang air besar karena anak-anak saya perempuan ada tiga orang dan untuk istri,” ujarnya.
Mereka harus turun dari jembatan dan berjalan kaki di jalanan yang penuh lumpur dan sampah. Tidak ada sekat pembatas selain seng usang yang hanyut tersapu air bah. Untuk membersihkan kotoran, pengungsi memanfaatkan genangan air.
“Kalau pakai air sungai keruh sekali, lebih keruh. Makanya kami pakai air genangan,” tambahnya.
Penurunan Kesehatan Pengungsi
Kesulitan mendapatkan air bersih dan fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) berdampak pada penurunan kondisi kesehatan para pengungsi. Batuk dan muntah terdengar bersahutan di antara tenda-tenda pengungsian yang berselimut debu. Orang dewasa kesulitan bernapas, dada mereka sesak, sementara anak-anak banyak yang mengalami diare.
Di dekat tenda Suwarno, seorang anak laki-laki berusia lima tahun terkulai lemas di dalam tenda. Namanya Fauzan, anak ketiga dari Juli Kartika, penyintas banjir yang kini mengungsi di atas jembatan.
Menurut Juli, asupan makanan untuk anaknya tidak menentu pasca-banjir. Selama berhari-hari, mereka hanya mengonsumsi mi instan dan jajanan yang diberikan relawan. “Dia muntah-muntah dan diare sudah tiga hari,” ujarnya.
Ancaman Penyakit Menular
Warga Bener Meriah terancam kelaparan panjang akibat dua pekan terisolasi. Sementara itu, warga di Kecamatan Karang Baru, Zulkifli, mengalami masalah serupa. Bantuan air bersih hanya disalurkan ke warga yang tinggal di tepi jalan raya, dan waktu kedatangan bantuan tidak menentu.
Gara-gara itu, Zulkifli menderita penyakit jamur dan gatal-gatal di sela-sela jarinya. “Wilayah kami tinggal agak di pelosok, tidak ada bantuan air bersih, makanya saya mandi di sini,” ujarnya sambil menunjuk posko yang didirikan salah satu partai politik.
Upaya Pemerintah dalam Memperbaiki Kondisi
Dokter relawan dari Posko Kesehatan Pegadaian, Ilham Mufid, mengatakan ada 1.315 pengungsi yang telah memeriksa kesehatan di posnya. Mayoritas pengungsi mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Selain itu, banyak pengungsi juga mengalami diare dan infeksi kulit.
“Yang paling banyak kami hadapi itu ISPA, termasuk batuk-batuk. Setelah itu jamur, karena korban bencana banyak yang terendam air kakinya, jadi banyak kena jamur di kaki mereka,” ujar Ilham.
Pembangunan Hunian Sementara
Selain soal air bersih, pemerintah juga sedang menyiapkan hunian sementara bagi para pengungsi. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menyebut pemerintah sedang mendata penerima manfaat untuk hunian sementara dan hunian tetap. Prosesnya sudah dimulai dengan penyiapan lahan.
“Konstruksi awal akan bekerja sama dengan berbagai pihak kementerian terkait, TNI, Polri, semuanya bekerja sama,” ujarnya.
Kritik terhadap Opsi Hunian Sementara
Namun, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menyebut hunian sementara sering menjadi satu-satunya pilihan yang ditawarkan pemerintah kepada pengungsi tanpa mempertimbangkan konteks dan kebutuhan.
Ia menyarankan pemerintah agar bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, dan organisasi keagamaan yang memiliki kedekatan dengan komunitas. Mereka berperan sebagai jembatan komunikasi kepada warga sekaligus membawa aspirasi dalam pengambilan keputusan.
Dampak Jangka Panjang Hunian Sementara
Avianto menjelaskan bahwa banyak pengungsi terpaksa tinggal di hunian sementara selama dua hingga tiga tahun, bahkan lebih lama. Ironisnya, sebagian besar hunian sementara tidak dirancang untuk digunakan bertahun-tahun dan menyebabkan beban pemulihan yang terus membengkak.
“Ketika hunian transisi berubah menjadi tempat tinggal jangka panjang, dampaknya tidak sederhana. Huntara yang padat, minim ventilasi, sanitasi buruk, dan tidak ramah kelompok rentan dengan cepat memicu masalah kesehatan, ketegangan sosial, dan tekanan psikologis,” kata Avianto.

Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."











