Ancaman Tambang terhadap Wisata Hiu Paus di Botubarani
Gorontalo, aktivitas tambang di perbukitan sekitar Botubarani menimbulkan kekhawatiran terhadap kelestarian wisata hiu paus yang berada dalam kawasan konservasi perairan Teluk Gorontalo. Aktivitas tambang ini dinilai berdampak signifikan terhadap lingkungan dan ekosistem setempat.
Abdul Wahab Matoka, warga Desa Botubarani dan Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Hiu Paus Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, menceritakan pengalamannya saat material longsor dari aktivitas tambang menghancurkan lokasi wisata hiu paus pada tahun 2024.
“Saya menyaksikan sendiri, berada di lokasi saat banjir yang membawa batuan, kayu dan lumpur menghantam wisata hiu paus,” katanya. Cerita ini disampaikannya dalam presentasi kajian pengelolaan tambang mineral bukan logam dan dampaknya terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapppeda) Provinsi Gorontalo.
Banjir Material Rusak Pos Wisata
Menurut Abdul Wahab, banjir yang membawa material batuan tersebut bahkan merusak bangunan pos wisata di lorong tiga yang terbuat dari kayu. Lumpur dan batu terseret air bergemuruh turun dari sisi atas Dusun Tamboo Barat menuju pantai, melewati sungai yang penuh sedimen sebelum tumpah di perairan Botubarani yang masuk kawasan konservasi perairan Teluk Gorontalo.
Untuk mengatasi limpahan material ini, para pelaku wisata melakukan mohuyula (gotong royong) membersihkan lokasi dengan menyewa alat berat. “Sekitar sepekan setelah banjir hiu paus tidak muncul,” ujar Abdul Wahab Matoka. Ketidakmunculan ikan raksasa ini berarti kerugian bagi nelayan dan pelaku wisata di desa ini, mereka menganggur dan mengisi hari-hari dengan menata kembali tempat wisata ini.
Diduga Berasal dari Aktivitas Tambang
Cerita pelaku wisata ini merupakan ancaman nyata akibat aktivitas tambang batu di sisi atas Desa Botubarani. Menurut Raghel Yunginger, ketua tim peneliti dalam kajiannya, tambang batuan ini berdampak langsung terhadap lingkungan karena mengakibatkan sekitar 1,7 km sungai terdampak sedimentasi.
Sebagian besar segmen sungai yang mengalami sedimentasi berada pada jarak sekitar 100 meter dari titik bukaan lahan utama. “Tebing dengan pelapukan batuan yang menghasilkan material lepas, tidak kompak (unconsolidated), dan ini dapat memicu gerakan tanah saat curah hujan dan mudah terbawa aliran air hujan,” tutur Raghel.
Manfaat Ekonomi Ada, tetapi Terbatas
Raghel juga mengakui bahwa keberadaan tambang memberi manfaat kesempatan kerja lokal, kenaikan pendapatan masyarakat, dan tumbuhnya usaha jasa pendukung. Namun riset ini juga mencatat dampak sosial ekonomi. Aktivitas tambang mengurangi akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi seperti lahan pertanian atau air irigasi.
Di sisi lain, masyarakat belum memiliki ketergantungan ekonomi terhadap tambang. Sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian, nelayan, atau jasa informal. Aktivitas tambang belum secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada sektor kesehatan, masyarakat menilai aktivitas tambang memiliki potensi risiko kesehatan, tetapi dampaknya belum meluas secara signifikan, terutama debu atau limbah tambang yang menyebabkan gangguan pernapasan.
Konflik horizontal dan vertikal mulai muncul di sekitar wilayah tambang, terutama terkait batas kepemilikan lahan, kompensasi, serta pembagian manfaat ekonomi.
Tenaga Kerja Lokal Belum Banyak Terserap
Pergeseran tenaga kerja dari pertanian ke tambang belum terjadi masif. Sektor tambang belum mampu menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan. Masyarakat masih lebih banyak bekerja di sektor tradisional. “Tambang sedikit banyak membuka peluang kerja bagi sebagian penduduk lokal. Namun demikian, peluang tersebut lebih banyak bersifat sementara, informal, atau terbatas pada pekerjaan kasar seperti pengangkut dan sopir truk,” ungkap Raghel.
Yang juga direkam dari proses riset ini adalah masyarakat belum merasakan efek pengganda (multiplier effect) dari keberadaan tambang, seperti berkembangnya warung, penginapan, atau jasa transportasi.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Pada forum ilmiah yang dimoderatori Tity Iriani Datau, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapppeda Provinsi Gorontalo, hadir sejumlah pemangku kepentingan. Kepala Bapppeda Wahyudin A Katili mengharapkan kajian yang detail dari berbagai aspek ini dapat menghasilkan rekomendasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pemerintah.
“Kami berharap para peneliti lebih berani bersikap dan merekomendasikan ke pemerintah agar hasil kajian ini dapat segera diimplementasikan. Gubernur Gusnar Ismail dan Wagub Idah Syahidah sudah menegaskan bahwa riset yang dilaksanakan harus implementatif yang memberi manfaat kepada masyarakat,” ujar Wahyudin.
Dalam riset ini, selain Raghel Yunginger, juga terdapat peneliti Sri Sutarni Arifin, Ivana Butolo, Ayub Pratama Aris, dan Rezkiawan Tantawi.
