Warga Semarang Menggunakan Getek untuk Menyeberangi Sungai Bringin
Warga di wilayah Mangunharjo dan Mangkang Wetan, Kota Semarang, kini harus menjalani kehidupan sehari-hari dengan menggunakan getek sebagai penghubung menuju Kampung Tambaksari. Hal ini terjadi karena jembatan akses mereka di Sungai Bringin hanyut terbawa banjir beberapa hari lalu. Akibatnya, warga terpaksa menyeberangi aliran sungai tersebut menggunakan rakit kayu yang dibuat secara swadaya.
Pemandangan ini bisa dilihat pada Rabu (21/1/2026). Puluhan kendaraan terparkir rapi di tepi sungai, sementara aktivitas warga terlihat hilir mudik tanpa henti. Mulai dari anak-anak sekolah hingga para pekerja dengan beragam usia, mereka menyeberangi sungai bergantian. Bukan menggunakan jembatan atau perahu, mereka melintasi sungai menggunakan getek rakit yang terbuat dari sisa-sisa kayu.
Sudah sekitar lima hari terakhir, getek hasil swadaya warga itu menjadi penghubung utama antara wilayah Mangunharjo dan Mangkang Wetan dengan Kampung Tambaksari. Meski terlihat seadanya, rakit kayu tersebut menjadi urat nadi aktivitas warga setelah jembatan darurat yang ada di wilayah Mangkang Wetan hanyut terbawa arus sungai Bringin pada Jumat pekan lalu.
Takut Tapi Tak Ada Pilihan Lain
Sunipah (60) adalah salah satu warga yang mengaku terpaksa menggunakan getek untuk menyeberangi sungai karena akses jembatan tidak bisa dilalui. Perempuan paruh baya yang sehari-hari berdagang udang mentah di Pasar Karangayu ini berangkat ke pasar sejak pukul 01.00 dini hari dan baru kembali ke rumah sekitar pukul 12.30 siang.
“Jane wedi ‘sebenarnya takut’. Nak pas rob gede ngono iku banyune kan banter, Mbak ‘Ketika rob, air melimpas,” kata Sunipah ditemui Tribun Jateng.
Meski rasa takut kerap menghantui, ia tetap harus melintas demi mencari nafkah. Menurutnya, saat rob datang pada malam hari, air sungai biasanya baru surut setelah tengah malam. “Mau bengi banjir (rob) tekan kene’ tadi malam banjir sampai sini (tepi sungai). Untungnya saya lewat pas sudah surut,” ungkapnya.
Sunipah mengungkapkan, biasanya diantar anaknya melintasi jembatan menuju jalan raya Mangkang untuk naik angkutan umum atau langsung menuju pasar. Namun, kondisi saat ini memaksanya menempuh jalur alternatif. Setelah menyeberang sungai menggunakan getek, ia melanjutkan perjalanan dengan menaiki angkutan umum menuju Karangayu.
Untuk ongkos angkutan, Sunipah harus merogoh kocek sekitar Rp 6.000. Sementara menyeberang dengan getek tidak dipatok tarif khusus dan hanya bersifat seikhlasnya. “Sekarang berangkat-pulang tak bikin Rp10.000,” bebernya.
Adanya kondisi tersebut, Sunipah berharap pemerintah segera mengupayakan akses penyeberangan yang lebih aman. “Mugo-mugo ‘semoga’ jembatan diusahake ‘diusahakan’,” ungkapnya.
Penyeberangan Darurat yang Diandalkan Warga
Muhammad Iqbal (23), pemuda yang turut memanfaatkan penyeberangan darurat tersebut, mengaku menggunakan getek saat hendak pulang ke rumah usai bermain bersama teman-temannya. Iqbal memilih melintasi Sungai Bringin karena jalur tersebut dinilai lebih dekat dibandingkan harus memutar lewat akses lain.
Ia mengatakan, sebelumnya warga biasa menggunakan jembatan yang kini sudah jebol. “Baru ini, Mbak. Sejak jembatan yang lama rusak, akhirnya warga pakai jalur darurat,” katanya.
Iqbal lebih lanjut menilai kondisi penyeberangan tersebut tidak sepenuhnya aman. Ia berharap pemerintah segera membangun kembali jembatan permanen agar akses warga kembali normal. “Harapannya ya kalau bisa dibangun jembatan yang kayak dulu yang di sana, yang besar itu supaya akses masyarakat gampang,” ujarnya.
Ngamuri (46), salah satu warga yang secara sukarela mengantarkan penyeberang, menyebut getek darurat di Sungai Bringin itu setiap hari dilalui ratusan orang. “Wah, ratusan orang. Anak kecil sampai dewasa. Kan per orang kadang naik sampai 10 kali, sampai 15 kali. Paling sedikit 5 kali bolak-balik,” ujarnya.
Ia mengatakan, selama ini, warga Tambaksari memang bergantung pada akses menuju Mangunharjo untuk berbagai keperluan, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan di puskesmas, hingga aktivitas kerja. Penyeberangan darurat itu dibuat warga setelah jembatan yang biasa digunakan warga jebol akibat banjir pekan lalu.
Solusi Sementara yang Dibuat Warga
Pembuatan getek dilakukan secara swadaya. Warga bergotong royong menyumbangkan bambu, tali tambang, hingga kayu. Ngamuri memperkirakan biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar Rp2 juta, meski tidak pernah dihitung secara rinci. “Bantuannya seikhlasnya. Ada yang ngasih bambu, ada yang ngasih tambang. Tidak ada pungutan,” katanya.
Hingga kini, tidak ada tarif resmi bagi warga yang menyeberang. Mereka yang melintas hanya memberi uang secara sukarela untuk keperluan perawatan, seperti membeli paku atau mengganti tali yang rusak. Jika tidak membawa uang, warga tetap diantarkan. Ngamuri mengungkapkan, getek tersebut beroperasi selama 24 jam. Bahkan pada malam hari, warga tetap melintas, mulai dari pedagang yang berangkat ke pasar dini hari hingga buruh pabrik yang pulang menjelang tengah malam.
Keterbatasan Biaya dan Kebijakan yang Tidak Jelas
Madruri (66), warga setempat, menjelaskan bahwa jembatan yang sebelumnya digunakan warga berada di atas lahan milik perorangan sehingga tidak dapat dibangun kembali. “Jembatannya itu di tanah orang. Jadi mau dibuat lagi tidak boleh,” kata Madruri.
Sebagai solusi sementara, warga sempat merencanakan pembangunan jembatan darurat dari bambu. Namun keterbatasan biaya membuat rencana tersebut tidak berjalan maksimal. Akhirnya, warga memilih alternatif berupa rakit atau getek sederhana. Inisiatif itu murni berasal dari masyarakat sekitar.
Bahan-bahan yang digunakan seadanya, karena keterbatasan dana untuk membeli bambu berukuran besar yang lebih kuat. “Kalau bambu besar-besar dibikin rakit kan lebih kuat, tapi karena enggak ada yang buat beli ya akhirnya ini pakai yang saat ini,” ujarnya.
Madruri menyebut, getek tersebut berada di aliran Sungai Bringin. Ia menuturkan, jembatan lama di lokasi itu sebelumnya sudah dicabut sejak 2019, bersamaan dengan proyek pelebaran Sungai Bringin. “Dulu ada jembatan di sini, dicabut tahun 2019. Setelah itu dibuatkan jembatan sementara di sana, tapi yang sementara itu akhirnya jebol,” jelasnya.
Jembatan sementara tersebut sempat digunakan warga selama sekitar lima tahun sebelum akhirnya rusak. Sejak saat itu, hingga kini, belum ada pembangunan jembatan permanen sebagai pengganti. Warga pun kembali berharap pemerintah dapat segera turun tangan.
DPRD Berharap Pemkot Segera Turun Tangan
Kondisi tersebut pun menjadi sorotan DPRD Kota Semarang. Ketua DPRD, Kadarlusman menyebut mengetahui kondisi kawasan tersebut yang diketahui berada di RW 7 Kelurahan Mangkang Wetan. “Jembatan yang ada di wilayah Mangkang Wetan, khususnya RW 7 sana putus. Jembatannya hilang separuh. Memang itu tidak punya jembatan sama sekali.”
Menurut Pilus, jembatan darurat merupakan solusi jangka pendek yang sangat penting untuk mobilisasi warga. Warga RW 7 pun sudah semangat membuat getek darurat meski curah hujan masih tinggi. Namun, ia mengaku prihatin sebab risiko hanyut juga cukup besar. “Memang di satu sisi harus ada. Di sisi lain dampaknya nanti atau mungkin resikonya lebih tinggi karena ini curah hujannya masih tinggi. Kalau dipancang di tengah sungai, dikasih jembatan itu bisa kawur lagi ‘bisa hanyut lagi’ wong yang beton tingginya kayak batu saja hilang,” ungkapnya.
Pilus lebih lanjut mengungkapkan jika kondisi itu harus segera dicarikan solusi. Menurut dia, koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU) Kota Semarang serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) sudah dilakukan. “Kemarin kami sudah koordinasi dengan DPU. Kemudian BBWS sudah merespon. Respon untuk segera. Ini tinggal dari kota (Pemkot) nanti menyampaikan seperti apa dan harus segera,” katanya.
Selain persoalan jembatan, banjir akibat meluapnya Sungai Plumbon masih menjadi masalah utama di wilayah ini. Pilus menegaskan, penyebab utama banjir adalah belum dinormalisasinya Sungai Plumbon, dan solusi satu-satunya adalah normalisasi sungai tersebut. “Sungai Plumbon itu meluap, mengakibatkan beberapa wilayah itu tergenang. Yang paling parah itu di Wonosari. Wonosari RW 2 itu sampai 2 meter lebih. Terus di RW 1, 1,5 meter dan di RW 3 itu kira-kira 1 meter.”
Dampaknya, ada di RW 4, RW 5, RW 6, RW 7, RW 8, dan,” ujarnya. Pilus menambahkan, pembebasan lahan untuk normalisasi sebagian besar sudah selesai, hanya tinggal beberapa titik yang terkendala sertifikat serta proses waris. Namun, secara keseluruhan realisasi pembebasan lahan sudah hampir rampung. “Secara real pembebasannya sudah, tinggal beberapa titik. Nah kemudian fisiknya itu kan di PUPR. Di PUPR infonya begitu kita kejar, kita tanyakan di sana itu tidak masuk program strategis nasional.”
Lebih jauh, Pilus menekankan jika normalisasi Sungai Plumbon adalah solusi permanen untuk mencegah banjir berulang. Ia berharap pemerintah kota, provinsi, dan pusat segera menuntaskan proses ini sehingga warga tidak lagi terisolasi dan risiko banjir bisa diminimalkan. “Saya mendorong dan memohon kepada pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pusat agar itu segera dinormalisasi. Pembebasan lahannya sudah kok,” imbuhnya.
