Bupati Aep Dihubungi KDM soal Jalan Pantura Rusak, Ini Responsnya

Masalah Jalan Pantura di Karawang Terus Mengganggu Masyarakat

Jalan nasional yang menghubungkan berbagai wilayah di Karawang, Jawa Barat, terus menjadi sorotan masyarakat akibat kondisi yang rusak parah. Jalan Pantura yang seharusnya menjadi jalur utama transportasi kini dinilai membahayakan keselamatan pengendara dan pejalan kaki. Kondisi jalan yang berlubang dan tidak rata membuat warga semakin frustrasi, bahkan sampai melakukan aksi protes untuk menuntut perbaikan total.

Bupati Karawang Aep Syaepuloh menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah beberapa kali melaporkan kerusakan jalan ke PPK 1.1 Jawa Barat, yang merupakan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Meskipun bukan kewenangannya, Dinas PUPR Karawang sempat melakukan penanganan darurat untuk mencegah kecelakaan. Penanganan tersebut dilakukan karena lama menunggu respons dari pihak yang berwenang.

Aep menjelaskan bahwa ia sudah beberapa kali memberi tahu Gubernur Jawa Barat tentang masalah ini. Menurutnya, Gubernur juga menegaskan bahwa perbaikan jalan nasional berada di bawah kewenangan pusat, yaitu Kementerian PU. Namun hingga saat ini, belum ada tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Warga Gelar Demo untuk Tuntutan Perbaikan Jalan

Sebelumnya, ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi protes di Kantor Perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum. Massa yang terdiri dari kurir, pengemudi ojek online, pelajar, buruh, dan mahasiswa menuntut perbaikan total jalan nasional yang mereka anggap membahayakan keselamatan.

Koordinator aksi, Tri Prasetio Putra Mumpuni, mengatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kondisi jalan yang rusak. Massa menyampaikan tiga poin utama dalam aksinya, antara lain:

• Pertama, mereka menilai PPK 1.1 Jawa Barat tidak menyanggupi seluruh tuntutan yang diajukan dalam aksi tersebut.
• Kedua, massa menyebut tidak ada perwakilan PPK yang hadir saat mereka mendatangi kantor terkait.
• Ketiga, massa menyebut PPK 1.1 Jawa Barat tidak menyanggupi melakukan perbaikan total seluruh jalan berlubang pada Februari ini.

Massa juga menyampaikan dugaan adanya indikasi korupsi dalam pengelolaan jalan dan menuntut aparat penegak hukum untuk segera bertindak. Selain itu, mereka menyerukan masyarakat Karawang untuk menyuarakan persoalan ini di media sosial dan ruang publik, serta berencana melakukan konsolidasi lanjutan dan perbaikan jalan secara mandiri di sejumlah titik.

BBPJN Akui Kerusakan Jalan dan Targetkan Perbaikan

Menanggapi aksi tersebut, Humas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat Noval mengakui adanya kerusakan jalan nasional di sejumlah titik mulai dari Klari, Cikampek Karawang hingga Pamanukan Subang. Ia menjelaskan bahwa kerusakan tersebut terjadi akibat akumulasi faktor cuaca hujan yang tinggi serta banyaknya kendaraan over dimension dan overload (ODOL) di jalur Pantura.

Noval menyebut bahwa PPK 1.1 telah memulai perbaikan sejak Jumat lalu dengan target penyelesaian akhir Februari. Namun, pekerjaan yang dilakukan saat ini masih dalam kategori pemeliharaan rutin. Perbaikan yang dilakukan berupa patching atau penambalan untuk mempertahankan kemantapan jalan agar tidak menimbulkan lubang berbahaya. Di beberapa titik juga akan dilakukan overlay satu lapis.

Terkait kendaraan ODOL, Noval menegaskan bahwa penindakan bukan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Ia menjelaskan bahwa kewenangan hanya di ruang milik jalan, sedangkan penanganan ODOL ada di ranah dinas perhubungan dan kementerian perhubungan. Ini perlu penanganan lintas instansi.

Noval juga menjelaskan bahwa umur perbaikan jalan dipengaruhi cuaca, sistem drainase, dan beban lalu lintas. Perbaikan tambal sulam disebut bersifat sementara. Patching itu untuk menjaga kemantapan jalan dan meminimalkan kecelakaan. Air adalah musuh utama aspal. Jika drainase buruk atau ada genangan, kerusakan bisa cepat kembali.