Kebijakan Percepatan Swasembada Pangan: Potensi Risiko yang Perlu Diperhatikan
Kebijakan percepatan swasembada pangan melalui penugasan badan usaha milik negara (BUMN) telah menjadi sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Center of Economic and Law Studies (CELIOS), yang menilai kebijakan ini memiliki potensi risiko yang signifikan. Mereka mengkhawatirkan adanya distorsi pasar serta tekanan terhadap pelaku usaha kecil.
Dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026, pemerintah memberikan mandat kepada BUMN sektor pangan untuk mempercepat pencapaian swasembada. Tujuannya adalah sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional. Namun, hal ini juga membuka pertanyaan besar tentang dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi dan pasar.
Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi perekonomian. Ia menyoroti adanya persaingan yang tidak seimbang antara BUMN dan pelaku swasta. Contohnya, usaha peternakan telur ayam atau ayam pedaging bisa bersaing dengan BUMN yang mendapatkan dukungan penuh dari negara.
- BUMN memiliki jaminan pemerintah, penugasan wajib, akses penyertaan modal negara hingga koneksi langsung ke menteri teknis bidang pangan. Hal ini membuat pelaku usaha kecil kesulitan untuk bertahan dalam pasar yang semakin kompetitif.
Selain itu, dominasi BUMN dalam rantai pasok pangan juga berisiko mempersempit ruang usaha bagi pelaku UMKM. Menurut data, lebih dari separuh pelaku usaha kecil bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Jika BUMN semakin menguasai pasar, maka peluang UMKM akan semakin berkurang.
Risiko Ganda dari Sisi Fiskal dan Mekanisme Harga
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara, mengingatkan adanya potensi risiko ganda dari sisi fiskal maupun mekanisme harga di pasar. Dia menjelaskan bahwa penugasan BUMN justru berpotensi menambah tekanan terhadap keuangan negara jika tidak diimbangi dengan skema kompensasi yang memadai.
- Dalam beberapa kasus sebelumnya, beban penugasan pemerintah atau public service obligation (PSO) kerap menekan kinerja keuangan BUMN. Misalnya, pengalaman Agrinas sebagai pemain baru tanpa rekam jejak di sektor pangan bisa berdampak pada kerugian operasional yang ditanggung oleh perusahaan tersebut, bahkan berujung pada peningkatan defisit APBN.
Bhima juga menyoroti aspek kepastian hukum yang dinilai masih lemah. Instruksi presiden sebagai dasar kebijakan dinilai memiliki fleksibilitas tinggi untuk diubah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang terlibat dalam kontrak jangka panjang.
- Jika ada perubahan regulasi, pihak swasta sudah terlanjur berkontrak dengan BUMN kemudian aturan berubah lagi, ini menimbulkan ketidakpastian bisnis bagi seluruh pelaku di rantai pasok pangan. Dalam Ease of Doing Business, permasalahan ketidakpastian kebijakan selalu menduduki 5 besar masalah daya saing yang utama.
Potensi Distorsi Harga dan Rantai Pasok
CELIOS juga menilai keterlibatan langsung BUMN sebagai pelaku pasar berpotensi menciptakan distorsi harga, alih-alih memperbaiki struktur tata niaga pangan. Bhima menegaskan bahwa apa jaminan harga yang diperoleh ritel lebih terjangkau? Jangan sampai PSO BUMN pangan justru menambah panjang rantai pasok, ujungnya inflasi pangan yang ditanggung rumah tangga meningkat.
- Jika permasalahan ada di permainan rente yang membuat marjin distributor terlalu tinggi, selesaikan masalahnya, bukan dengan BUMN menjadi new middleman, distributor baru.
Kesimpulan
CELIOS pun mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam merancang intervensi di sektor pangan, mengingat pengalaman sebelumnya seperti proyek food estate hingga penugasan stabilisasi harga yang dinilai belum sepenuhnya efektif dan berpotensi menimbulkan tekanan baru bagi pasar maupun fiskal negara. Kebijakan yang diambil harus benar-benar dipertimbangkan secara matang, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.
