Rencana Pengembangan Pembangkit Listrik Hibrida oleh PLN
PT PLN (Persero) memiliki rencana besar dalam pengembangan pembangkit listrik hibrida. Proyek ini mencakup kombinasi antara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta sistem penyimpanan energi baterai (BESS). Total kapasitas yang direncanakan adalah sebesar 1,4 gigawatt (GW), yang akan dibangun di dua wilayah utama, yaitu Sumatra dan Kalimantan.
Di Sumatra, akan dibangun dua unit PLTU hibrida masing-masing berkapasitas 600 megawatt (MW). Kedua pembangkit ini direncanakan untuk memasuki tahap operasi komersial pada tahun 2032 dan 2033. Sementara itu, di Kalimantan, satu unit PLTU hibrida dengan kapasitas 200 MW juga akan dibangun dan dijadwalkan COD pada tahun 2032.
Persyaratan Regulasi yang Mengatur Rencana Ini
Pemerintah Indonesia telah melarang pengembangan PLTU baru melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022. Namun, PLN memastikan bahwa rencana pengembangan PLTU hibrida ini tidak melanggar aturan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 3 Ayat 4 Perpres 112/2022, yang memberikan pengecualian bagi PLTU yang telah ditetapkan dalam RUPTL sebelum peraturan tersebut dikeluarkan.
Pengecualian ini juga berlaku untuk PLTU yang terintegrasi dengan industri untuk hilirisasi atau termasuk Proyek Strategis Nasional; berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 35% dalam 10 tahun dibandingkan rata-rata emisi PLTU di Indonesia pada 2021; atau beroperasi paling lama sampai 2050.
Dalam hal ini, proyek pembangkit listrik hibrida dikembangkan dengan komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 35%. Dikatakan dalam RUPTL PT PLN 2025-2034 bahwa penambahan PLTU tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 pasal 3 ayat (4) huruf b serta peraturan perubahannya yang relevan dan berlaku.
Penambahan PLTU Batu Bara Mulut Tambang
Selain PLTU hibrida, PLN juga memiliki sejumlah PLTU batu bara mulut tambang yang sudah berproses dan berada di tahap committed. Dengan total kapasitas 2,3 GW, pembangkit ini akan tetap dilanjutkan sesuai pengecualian dalam Perpres 112/2022.
Penambahan PLTU hibrida dimaksudkan untuk melayani potensi tambahan permintaan konsumen tegangan tinggi (KTT) di dua wilayah tersebut. Perusahaan telah memperkirakan besaran potensi tambahannya untuk wilayah Sumatra.
“Penambahan rencana pembangkit PLTU Hybrid untuk melayani additional demand baru calon pelanggan KTT di Sistem Sumatera dan Batam-Bintan total sebesar 1.744 MVA yang masuk secara bertahap mulai tahun 2032,” demikian tertulis.
Kritik Terhadap Definisi PLT Hibrida
Meski ada rencana besar, revisi Perpres 112/2022 untuk mengakomodir PLT hibrida juga menuai kritik. PLT hibrida dikhawatirkan melanggengkan pemanfaatan energi fosil karena kombinasi energi yang tak hanya di lingkup energi terbarukan.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi for Essential Services Reform (IESR) Deon Arinaldo mengatakan, definisi PLT hibrida dalam draf Perpres tersebut tergolong luas. “Di draf (terakhir yang saya baca) PLT hibrida itu memungkinkan penggabungan pembangkit listrik energi terbarukan dengan energi terbarukan lainnya bahkan juga dengan energi tak terbarukan yang penting tersinkronisasi di satu titik sambung jaringan.”
Menurut dia, pengaturan tersebut memperluas konsep PLT hibrida dibandingkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2025 tentang PLT hibrida pada jaringan skala kecil untuk mendukung pasokan listrik di pulau kecil dan daerah terisolasi.
Definisi PLT hibrida yang luas dalam draf Perpres dikhawatirkan menjadi celah bagi pembangunan baru pembangkit-pembangkit energi tak terbarukan alias energi fosil dengan label PLT hibrida. “Bisa saja pengertian di bawahnya nanti, oh berarti nanti ada lagi energi tak terbarukan yang tujuannya malah mungkin bukan sistem kecil, tapi malah untuk PLN (skala besar),” ujar Deon.
