Realokasi Anggaran dan Kebijakan WFH untuk Mengurangi Konsumsi BBM
Telisa Falianty, akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), mengusulkan realokasi anggaran untuk subsidi energi. Hal ini dilakukan karena Indonesia terdampak oleh dinamika global akibat konflik di Timur Tengah. Salah satu wacana yang muncul adalah penggunaan kebijakan Work From Home (WFH) dan pengalihan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurut Telisa, anggaran jumbo MBG bisa dialihkan sementara untuk kebutuhan energi. Ia menyarankan agar program prioritas yang besar dikaji mana yang bisa direalokasi. Meski hanya sebagian saja, ia menilai penting untuk memastikan tidak mengganggu tujuan prioritas nasional.
“Nah, program prioritas yang ada, yang besar-besar, itu memang harus lebih dikaji mana yang lebih bisa direalokasi. Walaupun tidak semua, mungkin sepuluh persennya saja yang direalokasi. Artinya tidak mengganggu kepada tujuan prioritas nasional,” ujarnya.
Pemerintah diminta lebih cermat dalam membuat kebijakan nantinya demi menjaga fiskal dalam negeri tetap aman. Jika harus menaikkan subsidi BBM, dia berharap upaya tersebut ditempuh paling akhir, setelah seluruh opsi sudah dilakukan.
“Jadi harus ketemu win-win-nya. Soalnya kalau yang ini nggak mau ngalah, itu nggak mau ngalah, ya susah juga kan, sedangkan kita tetap harus menyelamatkan APBN kita,” ucap dia.
Pengawasan Kebijakan WFH
Telisa juga menyoroti soal wacana pemerintah yang akan menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) demi menekan konsumsi BBM oleh masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut sejatinya bagus untuk diterapkan, asal diawasi secara ketat agar tujuan menekan penggunaan BBM benar-benar terlaksana.
“Harus ada pengawasan (kebijakan WFH tersebut),” kata dia kepada Tribunnews.com.
Menurut Telisa, pengawasan perlu dilakukan agar masyarakat benar-benar mengerjakan pekerjaannya dari rumah, bukan justru memanfaatkan WFH untuk momen bepergian. Jika hal tersebut terjadi, yang ada justru penggunaan terhadap BBM tetap tinggi karena tidak adanya penghematan energi yang dilakukan dari sektor rakyat.
“Karena bisa jadi (karena) WFH ada possibility liburan, wisata, jalan-jalan, sama saja tidak hemat BBM,” ucap dia.
Perkembangan Harga BBM di Negara Tetangga
Diketahui, konflik di Timur Tengah yang menyebabkan Iran menutup jalur distribusi minyak mentah dunia, Selat Hormuz, berpotensi menyebabkan krisis energi global. Beberapa negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, Kamboja hingga Filipina sudah merespons dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah Kamboja sendiri sudah menyesuaikan harga BBM sebesar 10 persen ke angka USD1,05 per liternya.
Sementara itu, seperti Vietnam, kemudian Laos, dan Filipina yang merupakan negara berbasis industri telah menunjukkan tren kenaikan harga yang signifikan di kisaran 6 persen hingga 8 persen. Lonjakan di negara-negara ini sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harian pada Mean of Platts Singapore atau MOPS yang merupakan harga rata-rata produk minyak olahan di pasar-pasar Singapura yang menjadi acuan ritel di Asia.
Kebijakan WFH untuk Efisiensi Energi
Untuk mengurangi konsumsi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Indonesia belum membuat keputusan kenaikan harga BBM tersebut. Pemerintah RI dilaporkan hanya tengah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rencananya diberlakukan satu hari dalam sepekan, dengan opsi diperluas ke sektor swasta.
Kebijakan WFH sendiri disebut-sebut mampu menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen, meski efektivitasnya masih menjadi perdebatan.
Aturan WFH untuk Efisiensi Energi
Ada aturan baru yang akan ditetapkan pemerintah pusat untuk seluruh pekerja di Indonesia. Pemerintah segera mengumumkan aturan Work From Home (WFH) usai Lebaran 2026. Aturan WFH berlaku satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari langkah efisiensi sekaligus adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, khususnya terkait lonjakan harga energi.
Penjelasan Menteri Airlangga Hartarto
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap finalisasi. Pernyataan itu disampaikan usai rapat di Istana Kepresidenan, Kamis (19/3/2026). Menurut Airlangga, meningkatnya harga minyak dunia menjadi salah satu faktor utama yang mendorong pemerintah mempertimbangkan fleksibilitas sistem kerja.
Dengan memberikan opsi WFH satu hari dalam lima hari kerja, diharapkan dapat menekan biaya operasional, termasuk konsumsi energi dan mobilitas harian pekerja.
“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home. Dalam satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga.
Sektor Swasta Ikut Melaksanakan
Ia menambahkan, kebijakan ini tidak hanya akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat diadopsi oleh sektor swasta. Namun demikian, implementasinya tetap akan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor pekerjaan.
Pemerintah merencanakan kebijakan ini mulai diterapkan setelah Lebaran, meskipun waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut. Airlangga menegaskan bahwa keputusan akhir akan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, efektivitas kerja, serta dampaknya terhadap produktivitas nasional.
Motif Kebijakan Baru
Wacana ini muncul di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah tekanan global. Selain efisiensi energi, skema kerja fleksibel juga dinilai dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di kota-kota besar, serta memberikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi bagi pekerja.
Sejumlah pengamat menilai, jika diterapkan dengan perencanaan matang, kebijakan ini berpotensi menjadi langkah transformatif dalam sistem kerja di Indonesia pascapandemi. Namun, tantangan seperti kesiapan digitalisasi, pengawasan kinerja, hingga kesenjangan akses teknologi di berbagai daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diantisipasi.
Pemerintah memastikan akan terus mengkaji berbagai aspek sebelum kebijakan ini resmi diberlakukan, guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh dunia kerja dan perekonomian nasional secara luas.
Dua Negara Sudah Melakukan
Dua negara memutuskan untuk meminta para warganya melakukan work from home (WFH) karena krisis bahan bakar minyak (BBM) akibat perang Iran dan Amerika Serikat-Israel. Perang AS-Israel dan Iran mulai berdampak nyata ke Asia Selatan. Dua negara tersebut di antaranya Sri Lanka dan Pakistan yang merupakan negara-negara pengimpor minyak.
Sri Lanka: Tiap Rabu Jadi Hari Libur Nasional
Sri Lanka baru-baru ini mengambil langkah drastis untuk menahan lonjakan konsumsi bahan bakar dan menjaga stabilitas ekonomi. Dalam keterangan resminya Presiden Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake mengumumkan setiap hari Rabu akan menjadi hari libur nasional bagi semua lembaga publik. Keputusan ini diambil untuk mengurangi konsumsi bahan bakar di tengah kemungkinan kekurangan pasokan minyak.
“Kita harus bersiap menghadapi yang terburuk, tetapi berharap yang terbaik,” kata Presiden Dissanayake dalam pertemuan darurat bersama pejabat senior sebagaimana dikutip dari Nation News, via Tribunnews pada Rabu (18/3/2026).
Kebijakan ini nantinya akan diterapkan pada sekolah, universitas, serta kantor-kantor pemerintah, kecuali layanan penting seperti rumah sakit dan imigrasi, yang tetap beroperasi untuk menjamin layanan dasar masyarakat.
Pemerintah sengaja memilih hari Rabu, bukan Jumat, agar kantor-kantor pemerintah tidak tutup selama tiga hari berturut-turut, sehingga aktivitas administrasi tetap berjalan. Selain itu, pihak berwenang mewajibkan pengendara mendaftar melalui Kartu Bahan Bakar Nasional, yang membatasi jumlah bahan bakar yang dapat dibeli: 15 liter untuk mobil pribadi dan lima liter untuk sepeda motor.
Langkah ini menjadi bagian dari serangkaian tindakan penghematan energi yang diterapkan negara-negara Asia sejak Selat Hormuz ditutup akibat konflik militer.
Pakistan: Terapkan WFH hingga Potong Tunjangan Bensin
Hal serupa juga turut dilakukan pemerintah Pakistan yang mengambil serangkaian langkah darurat untuk mengatasi lonjakan harga bahan bakar akibat konflik militer antara Amerika Serikat-Israel dan Iran. Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengumumkan bahwa 50 persen pegawai negeri diminta bekerja dari rumah (work from home/WFH), sementara libur sekolah diperpanjang dengan pembelajaran dialihkan ke sistem daring.
Kebijakan tersebut diambil setelah harga minyak dunia melonjak di atas 100 dolar AS per barel, memicu kenaikan harga BBM di SPBU hingga 20 persen dalam waktu singkat. Pakistan, yang sangat bergantung pada impor minyak dan gas dari Teluk, menilai langkah penghematan ini sebagai langkah “sulit tetapi perlu” untuk mengurangi konsumsi energi dan menahan tekanan ekonomi pada masyarakat yang sebagian besar hidup dalam kemiskinan.
Selain WFH dan libur sekolah, pemerintah juga melakukan pengurangan tunjangan bahan bakar untuk kendaraan dinas sebesar 50 persen selama dua bulan ke depan, kecuali untuk ambulans. Pengurangan perjalanan dinas ke luar negeri dibatasi hanya untuk urusan penting negara, sementara pengadaan peralatan baru dilarang. Pemerintah juga menekankan bahwa rapat-rapat akan diprioritaskan secara daring.
Pemerintah berharap kebijakan penghematan energi ini dapat menstabilkan situasi sementara, meskipun para pakar memperingatkan risiko tekanan ekonomi jangka panjang masih tinggi.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
