JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan peninjauan langsung terhadap lokasi pembangunan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Kunjungan tersebut dilakukan pada Kamis (1/1/2026), dengan tujuan untuk memastikan percepatan pemulihan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
Pembangunan huntara dimulai pada 24 Desember 2025 dan dalam waktu kurang dari dua pekan telah menunjukkan percepatan signifikan. Sebanyak 600 unit hunian ditargetkan diserahkan kepada pemerintah daerah pada 8 Januari 2026, sehingga dapat segera ditempati oleh warga terdampak bencana. Secara keseluruhan, pembangunan huntara ditargetkan mencapai 15.000 unit dalam tiga bulan ke depan.
Hunian sementara ini dibangun dengan mengacu pada standar kelayakan hunian darurat. Struktur bangunan dirancang agar aman, akses air bersih dan sanitasi memadai juga disediakan. Selain itu, dukungan listrik dan layanan kesehatan juga menjadi bagian dari fasilitas yang disiapkan.
Selain itu, pembangunan huntara juga mengadaptasi kebutuhan sosial masyarakat. Fasilitas umum seperti klinik, taman bermain, serta akses internet dan listrik tanpa biaya juga disediakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi warga yang terkena dampak bencana.
Dalam peninjauan tersebut, Presiden menegaskan bahwa negara harus bergerak cepat untuk meringankan beban masyarakat terdampak bencana. “Danantara Indonesia membuktikan bahwa kita bisa membangun 600 hunian, semua pihak telah bekerja dengan gemilang, dengan cepat,” ujar Presiden.
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan bahwa capaian pembangunan Huntara hingga awal 2026 tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi lintas pihak, khususnya peran aktif BUMN. Ia menjelaskan bahwa target pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh Tamiang ditetapkan secara jelas sejak awal, dan capaian hingga 1 Januari 2026 menunjukkan komitmen kuat seluruh pihak untuk menepatinya.
Rosan menambahkan bahwa Huntara tidak hanya diposisikan sebagai solusi jangka pendek. “Huntara ini menjadi jembatan penting menuju fase hunian permanen dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kualitas dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama,” katanya.
Dukungan pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan logistik juga datang dari Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). Beberapa bank pelat merah, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI, terlibat dalam mendukung percepatan pembangunan. Termasuk di dalamnya Bank Syariah Nasional (BSN), yang resmi beroperasi secara nasional pada 22 Desember 2025.
COO Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa pembangunan huntara dilakukan dalam rentang waktu yang sangat terbatas. Menurut dia, BUMN bekerja dengan intensitas tinggi, mulai dari percepatan konstruksi, pengadaan material, hingga pengawasan mutu secara simultan agar target penyediaan hunian dapat tercapai sebelum awal tahun.
Direktur Utama BSN Alex Sofjan Noor, yang turut hadir dalam kunjungan Presiden, menyatakan kesiapan BSN untuk mendukung pembiayaan program huntara. Ia menjelaskan bahwa meski BSN baru resmi beroperasi pada 22 Desember 2025, sebelumnya telah terdapat Unit Usaha Syariah (UUS) BTN di Aceh yang terlibat dalam pembiayaan hunian dan penguatan ekonomi daerah.
“UUS BTN sekarang sudah menjadi BSN sebagai anak perusahaan BTN dan kami akan melanjutkan apa yang selama ini sudah dilakukan untuk masyarakat Aceh. BSN hadir di tengah masyarakat Aceh termasuk pada masa sulit saat ini yang sedang melanda masyarakat akibat bencana banjir dan tanah longsor,” ujar Alex dalam keterangan tertulis, Kamis.
Alex menambahkan bahwa BSN juga telah terlibat langsung dalam penanganan darurat, antara lain dengan membangun tenda pengungsian untuk dapur umum, menyiapkan kebutuhan makanan, serta layanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Selain itu, BSN telah menyalurkan bantuan kebutuhan pokok, perlengkapan ibadah, serta memberikan relaksasi pembiayaan bagi masyarakat Aceh yang terdampak bencana.
Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat banjir bandang dan tanah longsor besar pada akhir November 2025. Bencana tersebut melanda hampir seluruh kecamatan dan berdampak pada lebih dari 100.000 jiwa. Ribuan rumah mengalami kerusakan dari kategori ringan hingga berat, disertai kerusakan signifikan pada infrastruktur jalan, jembatan, tanggul, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, sarana ibadah, serta pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
