Tekanan Pasar Tenaga Kerja Indonesia Masih Berlanjut
Pasar tenaga kerja di Indonesia masih menghadapi tekanan yang signifikan pada tahun ini. Kondisi ini tidak hanya terlihat dari jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkat, tetapi juga dari kesulitan dalam menyerap tenaga kerja baru. Dampaknya, banyak pekerja yang terkena PHK serta lulusan baru yang sulit mendapatkan pekerjaan formal.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, menyatakan bahwa masalah ketenagakerjaan saat ini mencerminkan melemahnya kapasitas pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja baru. Menurutnya, kesulitan mencari pekerjaan bukan hanya dialami oleh pekerja yang terkena PHK, tetapi juga oleh lulusan baru yang baru memasuki dunia kerja.
“Ini permasalahan yang saya pikir bukan hanya karena ada lonjukan PHK, tetapi juga kesulitan bagi para pencari kerja baru untuk mendapatkan pekerjaan, terutama pekerjaan formal,” ujarnya.
Faisal menambahkan bahwa masalah ini sebenarnya sudah muncul sebelum pandemi, khususnya pada kelompok usia muda. Namun, situasi semakin memburuk setelah pandemi berlalu. Ia menilai bahwa kondisi ini tidak bersifat siklikal, melainkan semakin meningkat terutama pascapandemi.
Data Angkatan Kerja dan Perubahan Struktur
Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, jumlah penduduk bekerja atau tenaga kerja Indonesia yang terserap pasar kerja mencapai 145,77 juta orang pada Februari 2025. Angka ini naik 3,59 juta dari periode sebelumnya. Pada Agustus 2025, angka tersebut kembali meningkat menjadi 146,54 juta orang dengan peningkatan sebesar 1,90 juta dibanding Agustus 2024.
Namun, meskipun angkatan kerja bertambah, struktur ketenagakerjaan nasional mengalami perubahan. Proporsi pekerja informal meningkat tajam hingga sekitar 60%, sementara pekerja formal menyusut menjadi sekitar 40%. Peningkatan sektor informal ini menunjukkan terbatasnya peluang kerja formal di dalam negeri.
Pengaruh pada Generasi Muda
Faisal menilai bahwa generasi muda atau Gen Z yang baru lulus dari perguruan tinggi berpotensi mengalami masa tunggu kerja yang lebih panjang sebelum memperoleh pekerjaan formal. Hal ini berisiko menekan daya beli dan konsumsi dalam jangka menengah, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Dari sisi sektoral, Core memprediksi tekanan PHK paling besar terjadi di industri padat karya, yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Faisal menyebut industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki sebagai sektor yang menghadapi tekanan berat akibat meningkatnya persaingan dengan barang impor serta kenaikan biaya produksi.
Perkembangan di Sektor Manufaktur
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, juga menilai bahwa lonjakan PHK saat ini memperkuat indikasi melemahnya struktur pasar tenaga kerja formal di Indonesia. Menurutnya, industri manufaktur sebagai penyerap tenaga kerja formal terbesar terus mengalami tekanan, yang tercermin dari posisi Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang tertinggal dibandingkan negara ASEAN lain seperti Thailand dan Vietnam.
Bhima memperkirakan sejumlah sektor berisiko mengalami PHK pada 2026, antara lain industri smelter nikel, pakaian jadi dan alas kaki, rokok, kertas, produk olahan kayu, furnitur, serta industri karet dan kulit.
Tantangan Struktural dan Kebijakan yang Diperlukan
Lebih lanjut, Bhima menilai pentingnya penajaman insentif fiskal, pengendalian impor barang jadi, serta perluasan akses pasar ekspor melalui percepatan perjanjian dagang internasional. Ia juga menyoroti bahwa penyusutan sektor formal diperparah oleh lemahnya efek penciptaan lapangan kerja dari program hilirisasi.
Hilirisasi tambang belum mendorong industrialisasi pada level industri menengah (mid-stream), sehingga kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja masih terbatas. Bahkan, sepanjang 2025 tercatat puluhan smelter nikel menghentikan operasinya akibat kelebihan pasokan dan penurunan harga di pasar global.
Perspektif dari Pakar Kebijakan Publik
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kondisi pasar tenaga kerja Indonesia mencerminkan persoalan struktural yang kompleks. Trubus memandang penyempitan lapangan kerja berlangsung seiring dengan meningkatnya PHK, khususnya di sektor ritel dan manufaktur yang bersifat padat karya.
“Karena kan persoalan di Indonesia ini persoalan daya beli. Sedangkan masyarakat daya belinya kan turun terus karena masyarakat kita desil 1, desil 2 itu banyak, semakin hari makin banyak,” ucap Trubus.
Dia melihat perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah belanja daring serta melemahnya daya beli menjadi faktor utama tekanan di sektor ritel. Di sisi lain, sektor manufaktur menghadapi tantangan daya saing akibat kalah bersaing dengan produk impor.
Risiko Pengangguran Menjadi Ancaman Utama
Laporan terbaru World Economic Forum (WEF) menempatkan ketiadaan peluang ekonomi atau pengangguran sebagai risiko terbesar perekonomian Indonesia dalam dua tahun ke depan (2026—2028). Risiko ini dinilai paling mengancam dibandingkan faktor lain seperti inflasi, geopolitik, maupun volatilitas keuangan.
Dalam Global Risks Report 2026, temuan tersebut bersumber dari Executive Opinion Survey 2025 yang menjaring persepsi para pemimpin bisnis global dan domestik. Indonesia menjadi satu dari 27 negara di mana isu pengangguran menduduki peringkat pertama ancaman ekonomi jangka pendek.
Peringatan WEF ini datang bersamaan dengan memburuknya indikator ketenagakerjaan domestik. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 88.519 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari–Desember 2025, tertinggi sejak pandemi 2021 yang mencapai 127.000 orang.
