Indah Permata Sari tidak mampu menahan air matanya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan anggota DPR di Jakarta awal pekan ini (02/02). Sebagai guru sekolah dasar negeri Cibitung, sekitar 50 kilometer dari Jakarta, ia meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer seperti dirinya yang gajinya masih di bawah upah minimum.
“Saya … pulang mengajar [lanjut bekerja] jadi antar-jemput laundry, Pak,” kata Indah setengah terisak.
Menurut PGRI, yang didukung oleh data Institute for Demographic and Affluence Studies (IDEAS), ada setidaknya 700.000 guru honorer atau tidak tetap seperti Indah di Indonesia. Survei IDEAS dan GREAT Edunesia 2025 mengungkap bahwa 74 persen guru honorer masih bergaji di bawah Rp2 juta, bahkan ada yang di bawah Rp500 ribu.
Sementara itu dalam rapat dengar pendapat di DPR itu, PGRI menyebut masih ditemukan guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan gaji yang tidak layak. “Misalnya di Dompu, Nusa Tenggara Barat, jauh dari layak, yakni Rp139 ribu,” tutur perwakilan PGRI dalam paparannya di DPR.
Belum selesai masalah kesejahteraan guru, pemerintah Indonesia tahun ini mengumumkan mengalokasikan hampir sepertiga dari anggaran pendidikan yang totalnya Rp769,1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional, eksekutor program Presiden Prabowo Subianto itu mendapat anggaran sebesar Rp335 triliun, meroket dari anggaran tahun lalu yang tercatat sebesar Rp71 triliun.
Dari total anggaran tersebut, 67 persen diambil dari anggaran pendidikan, sementara sisanya diambil dari anggaran kesehatan, fungsi ekonomi, dan dana cadangan. Institute for Demographic and Affluence dalam policy brief yang dirilisnya bulan January 2026 menghitung, dana yang dihabiskan untuk MBG sebenarnya cukup untuk memberikan pendidikan dasar gratis bagi seluruh anak Indonesia, memberikan beasiswa bagi hampir 3 juta mahasiswa miskin, serta menaikkan gaji 2,1 juta guru honorer di semua tingkatan sekolah setara dengan upah minimum provinsi.
“Dengan alokasi anggaran 156,6 triliun Rupiah, kita bisa memastikan setiap anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya, bukan hanya mendapat piring makanan yang akan hilang dalam hitungan jam,” ujar Peneliti IDEAS, Muhammad Anwar.
Berdampak ke penghasilan guru honorer
Keputusan pemerintah Indonesia ini menuai protes di dalam negeri. “Dengan anggaran yang sudah ada saja, kesejahteraan guru belum terjamin … sekarang diambil sekitar Rp223,5 triliun maka makin menyulitkan lagi,” ujar Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru.
Iman mengatakan saat MBG mulai beroperasi tahun lalu dengan alokasi Rp71 triliun dari anggaran pendidikan, banyak guru yang sudah mengeluh banyak pembayaran yang terlambat. Selain itu, menurut Iman, dampak lainnya adalah anggaran pendidikan yang ditransfer ke dinas pendidikan di daerah untuk menggaji guru, termasuk guru honorer.
“Pagu untuk daerah ini, yang sebelumnya untuk guru honorer itu kecil, dengan adanya [alokasi untuk] MBG makin mengecil.”
Ini yang dialami Agustinus Nitbani yang sudah 23 tahun bekerja sebagai guru honorer di SD negeri di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Video Agustinus yang menceritakan pengalaman dan pendapatannya sebagai guru honorer beberapa minggu ini viral di dunia maya.
“Saya mulai jadi guru honorer tahun 2004 itu gaji dihitung Rp50.000 sampai 2017 baru gaji saya naik jadi Rp100.000 per bulan … gaji saya meningkat pada 2021 jadi Rp600.000, tapi saat ini memasuki semester dua, gaji kami dikurangi sekarang hanya Rp223.000 untuk satu bulan,” tuturnya dalam video yang direkam rumah dokumenter Watchdoc.
ABC mengetahui bahwa setelah video Agustinus viral, kepala sekolah tempatnya mengajar dipanggil oleh dinas pendidikan setempat untuk diperiksa terkait video tersebut. Agustinus tidak bisa memenuhi permintaan wawancara ABC karena harus menunggu panggilan pemeriksaan dari dinas, tetapi ia mengaku akan tetap mengajar.
“Sejak merintis SDN Batu Esa, setelah punya ijazah guru, saya bertekad harus semangat mengajar sampai umur pensiun untuk mencerdaskan bangsa,” kata Agustinus.
‘Sangat melukai hati guru’
Saat guru honorer yang sudah bekerja puluhan tahun seperti Agustinus Nitbani harus bertahan hidup dengan gaji yang dipotong karena sumber anggarannya dialihkan ke MBG, muncul masalah baru. Pemerintah juga memutuskan akan mengangkat 32 ribu pegawai inti dapur MBG menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Ini status yang sama dengan Jatmiko, guru di Tebing Tinggi, Sumatra Utara, yang sebelumnya enam tahun berstatus guru honorer.
Jatmiko menilai keputusan pemerintah untuk mengangkat pegawai dapur MBG ini tidak adil untuk para guru. “Ini jelas sangat melukai hati guru-guru honorer … mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun tanpa ada kejelasan diangkat sebagai pegawai pemerintah, itu dululah yang diberesin.”
“Pegawai dapur yang diangkat sebagai pegawai pemerintah itu pentingnya di mana? Mendesaknya di mana?”
Jatmiko menambahkan, bahkan tanpa diangkat sebagai pegawai pemerintah pun, gaji petugas dapur atau supir mobil MBG lebih besar dari gaji guru honorer. Dede Patimah, guru matematika di sekolah kejuruan di Jawa Barat juga meminta pemerintah memprioritaskan kesejahteraan guru.
“Bayar listrik saja enggak boleh telat, tapi bagaimana mau bayar sementara pemasukan kita telat. Mau dari mana nutupinnya?”
“Mau enggak mencerdaskan anak-anak bangsa lewat gurunya dulu yang disejahterakan?”
Dede juga mempertanyakan dasar pemerintah mengangkat pegawai dapur MBG sebagai pegawai pemerintah. “MBG itu kan yang punyanya swasta ya, tapi kok pegawainya digaji sama pemerintah?”
“Bagaimana dengan kami yang sudah lama mengabdi, ikut ujian, … bisa jadi lama-lama guru hilang.”
Sebelum menjadi guru PPPK, Dede juga sempat mengalami masa-masa sebagai guru honorer, profesi yang ditekuninya sejak 2007. Dalam perjalanan karirnya, Dede mengaku pernah terbersit untuk berhenti menjadi guru, tetapi ia bertahan karena orangtua murid dan murid-muridnya.
“Ada orangtua yang bilang gini, ‘saya rela kerja apapun asal anak saya enggak bodoh seperti saya yang sering ditipu karena enggak bisa ngitung, enggak tahu berapa banyak panennya, berapa dijualnya’ begitu.”
Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Keputusan pemerintah Indonesia mengalokasikan hampir sepertiga dari anggaran pendidikan yang totalnya Rp769,1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis ini membuat sejumlah mahasiswa, guru honorer, dan yayasan sekolah mengajukan uji materi undang-undang tentang APBN tahun 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk melarang anggaran pendidikan digunakan dalam program makan gratis dan menuntut anggaran pendidikan tahun 2026 benar-benar dialokasikan sesuai dengan peraturan yang ada, yaitu hanya untuk fungsi inti pendidikan.
“Pendidikan itu pada pokoknya terkait fasilitas pendidikan, gaji pendidik, kegiatan belajar mengajar, beasiswa … makanya, alokasi dana MBG semestinya tidak masuk dalam anggaran pendidikan,” kata salah satu pemohon Dzakwan Fadhil Putra Kusuma kepada BBC Indonesia.
Para penggugat menilai pemerintah melanggar konstitusi yang mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBN. Anggaran pendidikan dalam APBN 2026 saat ini terhitung 20,01 persen, tetapi masih termasuk alokasi untuk MBG. Jika dikurangi alokasi untuk MBG, anggaran pendidikan hanya berjumlah 14,2 persen dari total APBN.
Merespons gugatan ini, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan menegaskan bahwa BGN hanya berperan sebagai pengguna anggaran dan tidak memiliki kewenangan menentukan alokasi anggaran negara. “Jadi bukan BGN yang menentukan anggaran. BGN hanya pengguna,” kata Dadan kepada wartawan (03/02).
Dadan mengatakan program MBG ditargetkan dapat dinikmati 82,9 juta penerima manfaat tahun ini dan optimistis target tersebut dapat tercapai hanya dalam waktu lima bulan. Untuk memenuhi target itu, ia mengatakan akan membangun 33.000 dapur MBG tahun ini.
Awal pekan ini, Presiden Prabowo Subianto mengklaim proyek makan bergizi gratis sukses, dengan penerima manfaat per 1 Februari 2026, tembus 60 juta orang serta tingkat keberhasilan hampir sempurna.
“Kalau kita jumlahkan berapa ribu yang keracunan dibandingkan dengan berapa miliar makanan yang sudah kita bagi, statistiknya adalah 0,0087 persen. Artinya apa? Artinya 99,99 usaha MBG harus dinyatakan berhasil,” kata Prabowo dalam pidatonya (02/02).
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
