Di sebuah pagi yang sepi, stasiun Kereta Cepat Whoosh berdiri megah dengan arsitektur modern dan lantai mengilap yang memantulkan cahaya. Layar digital menampilkan jadwal keberangkatan, sementara suara pengumuman dari announcer terdengar jernih. Di sudut lain kehidupan perkotaan, seorang karyawan sedang memeriksa slip gajinya. Setiap bulan, pajak penghasilannya terpotong secara otomatis.
Ia mungkin belum pernah menaiki Kereta Cepat Whoosh, atau bahkan tidak pernah memiliki kebutuhan mendesak untuk pergi ke Bandung dalam hitungan menit. Namun, melalui pajak yang ia bayarkan, ia turut menanggung sebagian konsekuensi finansial proyek tersebut. Masalah yang sesungguhnya bukan hanya sekadar perdebatan teknokratis tentang infrastruktur, tetapi juga refleksi mendasar tentang pilihan-pilihan yang diambil oleh negara.
Ketika sebuah infrastruktur modern diproyeksikan sebagai simbol kemajuan—sementara sumber pembiayaannya bersandar pada kontribusi fiskal masyarakat luas—muncul pertanyaan penting: Apakah manfaat ekonomi, sosial, dan strategis dari proyek tersebut benar-benar sepadan dengan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat, termasuk oleh mereka yang tidak pernah merasakan manfaat langsung?
Dari Skema Bisnis Berujung ke Beban Fiskal
Proyek Kereta Cepat Whoosh rute Jakarta–Bandung sejak awal direncanakan sebagai tonggak transformasi transportasi nasional. Nilai investasi awal mencapai sekitar 6 miliar dollar AS, dengan skema bisnis B2B tanpa jaminan langsung dari APBN. Namun, dalam perjalanannya, proyek ini mengalami pembengkakan biaya hingga lebih dari 7 miliar dollar AS akibat perubahan desain, kendala teknis, dan dampak pandemi.
Kenaikan biaya ini memicu kebutuhan tambahan pendanaan, yang akhirnya melibatkan dukungan fiskal pemerintah, baik melalui penyertaan modal negara maupun skema penjaminan. Dari perspektif kebijakan fiskal, keputusan menggunakan APBN untuk memenuhi kewajiban utang atau menutup risiko pembiayaan proyek semacam ini memiliki implikasi kompleks.
Ruang fiskal Indonesia—meskipun relatif terjaga dengan rasio utang terhadap PDB di bawah batas aman 60 persen—tetap menghadapi tekanan kebutuhan belanja yang luas, seperti pendidikan, kesehatan, dan transisi energi. Setiap alokasi tambahan untuk proyek tertentu adalah trade-off terhadap prioritas lain. Prinsip fiscal prudence menuntut agar setiap keputusan belanja atau penjaminan mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap kesinambungan fiskal.
Selain itu, ada dimensi moral hazard yang patut diperhatikan. Ketika proyek infrastruktur besar yang awalnya diklaim tidak membebani APBN, akhirnya memperoleh dukungan fiskal, sinyal bagi pelaku proyek di masa depan bisa menjadi problematis. Apakah risiko komersial benar-benar ditanggung oleh entitas bisnis, atau justru dialihkan kepada negara? Dalam ekonomi politik pembangunan, ekspektasi akan implicit bailout berpotensi mengurangi kualitas perencanaan dan manajemen risiko sejak awal.
Namun, perlu diakui bahwa infrastruktur strategis memiliki multiplier effect yang tidak selalu terukur dalam jangka pendek. Konektivitas yang lebih cepat dapat mendorong integrasi kawasan metropolitan, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, dan menurunkan biaya transaksi ekonomi. Dalam jangka panjang, infrastruktur transportasi modern dapat menjadi katalis pertumbuhan baru, termasuk pengembangan kawasan berbasis transit.
Pertanyaannya bukan “Apakah negara boleh terlibat?” melainkan “Sejauh mana keterlibatan itu dirancang dengan transparansi, akuntabilitas, dan mitigasi risiko yang memadai?”
Siapa Menikmati Manfaat, Siapa Menanggung Risiko?
Dimensi keadilan sosial tidak bisa diabaikan. Siapa yang menikmati manfaat langsung dari Whoosh? Penumpang dengan kemampuan membayar tarif yang relatif tinggi jelas memperoleh keuntungan berupa efisiensi waktu. Pelaku usaha di koridor Jakarta–Bandung berpotensi meraih nilai tambah dari konektivitas tersebut. Namun, risiko fiskal tersebar luas kepada seluruh wajib pajak, termasuk mereka yang tidak memiliki akses langsung terhadap layanan itu. Dari sudut pandang distribusi manfaat, hal ini memunculkan pertanyaan tentang proporsionalitas antara penerima manfaat dan penanggung risiko.
Jika bicara dalam konteks ketimpangan wilayah, investasi besar pada satu koridor padat bisa dipersepsikan sebagai prioritas yang kurang seimbang dibanding kebutuhan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal. Dinamika ini sering dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan simbolik, bahwa proyek berskala besar menjadi representasi kemajuan nasional. Tidak salah dengan simbol kemajuan, tetapi simbol tersebut perlu didukung oleh tata kelola yang kokoh agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan.
Pengalaman Whoosh seharusnya menjadi bahan refleksi untuk reformulasi model pembiayaan infrastruktur. Skema kemitraan pemerintah dan badan usaha (KPBU) perlu dirancang dengan pembagian risiko yang lebih jelas dan konsisten. Evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penjaminan pemerintah penting dilakukan agar risiko kontinjensi tercatat dan terkelola secara transparan, dalam kerangka medium-term fiscal framework.
Penguatan kapasitas appraisal proyek—termasuk analisis sensitivitas terhadap cost overrun dan risiko eksternal—menjadi prasyarat agar keputusan investasi publik lebih berbasis data dan skenario.
Menempatkan Akuntabilitas sebagai Prioritas
Transparansi kepada publik adalah elemen krusial. APBN bukan hanya dokumen teknis, tetapi cerminan “kontrak sosial” antara negara dan rakyat. Ketika negara memutuskan untuk menggunakan sumber daya fiskal demi menjaga keberlanjutan proyek strategis, penjelasan yang terbuka dan komprehensif menjadi bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat sebagai “pemilik” dana publik.
Perdebatan tentang penggunaan APBN untuk proyek Kereta Cepat Whoosh bukan soal menolak kemajuan atau meragukan ambisi pembangunan, melainkan ajakan untuk memastikan bahwa setiap rel yang dibangun di atas tanah republik ini juga berdiri di atas fondasi akuntabilitas fiskal yang kokoh.
Stasiun yang modern dan megah serta kereta yang melaju cepat akan selalu memikat mata. Namun, keberlanjutan sebuah bangsa ditentukan oleh seberapa transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam mengelola biaya yang timbul dari proses pembangunannya.
