Penjelasan Kemenko tentang Perjanjian Tarif RI-AS dan Impor Produk hingga Sertifikasi Halal

Ringkasan Berita: Kesepakatan Tarif Resiprokal Indonesia dan Amerika Serikat

Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Tariff (ART) atau perjanjian tarif resiprokal. Penandatanganan ini menandai langkah penting dalam hubungan ekonomi bilateral, yang diharapkan dapat meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi antara kedua negara.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merilis penjelasan lengkap mengenai perjanjian ini, menjawab sejumlah pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat serta pelaku usaha. Dalam keterangan tertulis oleh Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto, pemerintah menjelaskan latar belakang, manfaat, dan ketentuan-ketentuan dalam ART.

Latar Belakang dan Kesepakatan ART

1. Apa yang mendasari Pemerintah Indonesia berunding dan melakukan kesepakatan dengan Pemerintah AS terkait dengan Tarif Resiprokal?
   
   Pada 2 April 2025, Pemerintah AS menetapkan tarif resiprokal kepada negara-negara yang menyebabkan defisit perdagangan AS, termasuk Indonesia. Indonesia dikenakan tarif sebesar 32 persen. Untuk menjaga daya saing produk ekspor dan kelangsungan hidup sekitar 4-5 juta pekerja di sektor industri padat karya, pemerintah memilih jalur diplomasi daripada retaliasi.

Setelah negosiasi intensif, tarif resiprokal Indonesia turun dari 32 persen menjadi 19 persen pada 15 Juli 2025. Pada 19 Februari 2026, Presiden RI dan Presiden AS menandatangani Perjanjian ART, yang menetapkan besaran tarif resiprokal dan pengecualian tarif bagi produk unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kakao, kopi, karet, dan tekstil.

1. Kapan ART ini akan berlaku?
   
   Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah kedua negara memberikan keterangan tertulis bahwa prosedur hukum di masing-masing negara telah selesai dilakukan.

2. Apakah ART dapat dievaluasi dan diubah (amandemen)?
   
   Perjanjian ini dapat dievaluasi dan diubah sewaktu-waktu dengan permohonan dan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak.

Manfaat ART Bagi Indonesia

1. Selain penurunan besaran Tarif Resiprokal, apa manfaat yang Indonesia peroleh dari ART?
2. Peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia.
3. Indonesia akan mendapatkan Tarif Resiprokal 0 persen untuk produk unggulan ekspor seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan kakao.
4. Pengecualian tarif diberlakukan terhadap 1.819 produk Indonesia (termasuk 1.695 produk industri dan 124 produk pertanian).
5. Produk tekstil Indonesia akan mendapatkan pengurangan tarif hingga 0 persen melalui mekanisme Tariff-Rate Quota (TRQ).
6. Kemudahan investasi di bidang teknologi tinggi untuk sektor ICT, alat kesehatan, dan farmasi.
7. Komitmen Indonesia dalam penerapan Strategic Trade Management memberikan sinyal bahwa Indonesia serius menciptakan ekosistem bisnis yang aman.

Komitmen Indonesia Terhadap AS

1. Apa komitmen pembukaan akses pasar yang diberikan Indonesia untuk AS?
   
   Indonesia membuka akses pasar untuk 99 persen produk asal AS dengan tarif sebesar 0 persen. Indonesia juga berkomitmen untuk menghapus hambatan non-tarif bagi AS, termasuk perizinan impor, ketentuan TKDN, pengakuan standar AS, dan sertifikasi halal.

2. Apa saja produk AS yang akan dibeli oleh Indonesia sebagai bagian dari kesepakatan ART?
   
   Indonesia setuju untuk melakukan pembelian Metallurgical Coal, LPG, Crude Oil, dan Refined Gasoline. Selain itu, Indonesia juga akan meningkatkan pembelian pesawat, termasuk komponen dan jasa penerbangan, serta produk pertanian asal AS untuk bahan baku industri makanan & minuman dan tekstil.

Impor Produk Pertanian dari AS

1. Apa pertimbangan Pemerintah setuju untuk membuka impor beras 1.000 Ton dari Amerika Serikat?
   
   Pemerintah setuju memberikan alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal AS, namun realisasinya tergantung permintaan dalam negeri. Impor beras dari AS hanya sebesar 1.000 Ton, yang tidak signifikan dibandingkan produksi nasional.

2. Apakah kebijakan membuka keran impor produk ayam AS berpotensi membanjiri pasar dan mengganggu peternak ayam dalam negeri?
   
   Indonesia mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry yakni untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS), yang sangat dibutuhkan peternak ayam. Impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs tidak dilarang selama memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan keamanan pangan. Impor mechanically deboned meat (MDM) juga dilakukan untuk bahan baku industri makanan.

3. Apakah Indonesia membuka impor jagung dan wajib mengimpor jagung Amerika Serikat setiap tahun sehingga dapat mengganggu produksi dalam negeri?
   
   Indonesia memberikan akses impor jagung asal AS untuk bahan baku industri makanan & minuman (MaMin). Kebutuhan impor jagung untuk MaMin tahun 2025 sekitar 1,4 juta ton. Produk jagung AS memiliki spesifikasi dan standar mutu sesuai kebutuhan industri MaMin.

Impor Produk Lainnya dari AS

1. Apa alasan Pemerintah setuju impor produk Minuman Alkohol AS masuk ke Indonesia?
   
   Impor produk minuman alkohol asal AS relatif kecil dibandingkan impor dari negara-negara Eropa. Ketersediaan produk yang beragam dan berkualitas mendukung daya saing industri Indonesia sebagai destinasi internasional. Seluruh impor minuman beralkohol tetap tunduk pada persyaratan perizinan, informasi, dan keamanan makanan-minuman.

2. Benarkah Pemerintah mengizinkan masuknya pakaian bekas asal Amerika Serikat yang berpotensi mengganggu industri tekstil nasional?
   
   Tidak benar. Yang diatur adalah impor shredded worn clothing (SWC), yaitu pakaian yang telah dihancurkan menjadi bahan baku industri dan tidak memiliki nilai ekonomi seperti pakaian bekas utuh. SWC diimpor untuk kebutuhan bahan baku industri kain perca dan produk tekstil daur ulang.

Antisipasi Lonjakan Impor Produk AS

1. Apa yang akan Pemerintah lakukan jika produk impor asal AS membanjiri pasar domestik?
   
   Melalui ketentuan dalam ART, Pemerintah Indonesia dan AS memiliki forum Council on Trade and Investment yang secara periodik akan membahas implementasi perjanjian ini, termasuk jika terjadi lonjakan impor yang signifikan.

Kebijakan Perdagangan Non Tarif

1. Bagaimana Pemerintah memastikan bahwa data pribadi penduduk Indonesia tidak disalahgunakan oleh Amerika Serikat?
   
   Transfer data yang disepakati dalam perjanjian ART tetap tunduk pada aturan domestik, yaitu UU Perlindungan Data Pribadi. Data yang dimaksud dalam perjanjian tersebut adalah data yang diperlukan untuk bisnis (sistem aplikasi). Transfer data lintas batas merupakan infrastruktur utama bagi e-commerce, layanan keuangan digital, cloud, dan jasa digital lainnya.

2. Apakah Pemerintah mengecualikan sertifikasi halal bagi seluruh produk AS?
   
   Tidak. Indonesia tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman. Sementara itu makanan minuman yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal. Kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS memungkinkan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia.

3. Apakah penghapusan bea masuk hingga 0 persen untuk lebih dari 99 persen produk Amerika Serikat akan berdampak negatif pada UMKM dan industri lokal?
   
   Beberapa produk yang mendapatkan fasilitas tarif 0 persen merupakan barang input, bahan baku, barang modal, dan komponen industri dengan mutu serta standar AS. Produk-produk ini justru sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam negeri, termasuk UMKM, untuk memproduksi barang dengan kualitas, mutu, dan harga yang lebih kompetitif. Jika ada aktivitas perdagangan yang mengancam eksistensi dan keberlanjutan industri lokal, pemerintah dapat menerapkan instrumen BM Tambahan.

4. Apakah benar produk alat kesehatan dan farmasi dari Amerika Serikat akan langsung diterima tanpa uji ulang di Indonesia? Apakah kebijakan ini melemahkan peran BPOM?
   
   BPOM dan U.S. Food and Drug Administration (FDA) telah memiliki banyak kerja sama teknis dalam lingkup harmonisasi standar keamanan produk. Produk Indonesia mengakui izin edar yang sudah diterbitkan oleh FDA sebagai bukti bahwa produk tersebut telah memenuhi standar keamanan, mutu, dan efektivitas. Namun, produk tetap harus melalui proses administrasi perizinan di Indonesia dan berada di bawah pengawasan BPOM.

5. Apakah benar perusahaan Amerika Serikat dibebaskan dari kewajiban TKDN? Apakah ini berarti kebijakan TKDN dihapus sepenuhnya?
   
   Kebijakan TKDN tetap berlaku dan diterapkan dalam konteks pengadaan pemerintah. Ketentuan TKDN terkait proyek atau merupakan belanja pemerintah, bukan seluruh barang yang beredar di pasar. Ini diberlakukan sebagai upaya mempromosikan penggunaan produk buatan Indonesia.

6. Apakah pemerintah membebaskan perusahaan AS dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)?
   
   Tidak. Indonesia tetap mengenakan PPN terhadap kegiatan perusahaan AS. Perjanjian ini mengatur agar pengenaan PPN tidak bersifat diskriminatif bagi perusahaan AS saja.

7. Apakah dengan kerja sama mineral kritis artinya Indonesia mengekspor mineral kritis mentah ke AS?
   
   Tidak. Indonesia tidak membuka ekspor bahan mineral kritis dalam bentuk mentah ke Amerika Serikat. Pemerintah tidak melonggarkan larangan ekspor bahan mentah dengan adanya kesepakatan ini. Perjanjian ART justru mendorong perusahaan AS untuk bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dalam implementasi kebijakan hilirisasi serta pengembangan industri pengolahan untuk mineral kritis dan rare earths.

8. Apakah Indonesia setuju tidak mewajibkan Perusahaan Platform Digital (PPD) AS untuk bekerja sama dengan perusahaan pers?
   
   Dalam ART, Indonesia hanya menyetujui permintaan AS untuk tidak mewajibkan PPD bekerja sama dengan perusahaan pers melalui mekanisme lisensi berbayar, bagi hasil, dan berbagi data agregat pengguna berita. Namun, kewajiban PPD untuk bekerja sama dengan perusahaan pers tetap. Mekanisme voluntary agreement juga dapat menjadi opsi skema kerja sama antara PPD AS dengan perusahaan pers.

Kesepakatan Komersial

1. Apa saja kesepakatan komersial yang dicapai dalam ART ini?
   
   Kesepakatan komersial dalam ART antara lain:
2. Pembelian produk energi (LPG, minyak mentah & gasoline) senilai USD15 miliar
3. Pembelian pesawat terbang komersial dan komponen pesawat senilai USD13,5 miliar
4. Pembelian produk pertanian (kapas, kedelai, bungkil kedelai, gandum, dan jagung) senilai USD4,5 miliar

Pembahasan Hanya Terkait Perdagangan dan Investasi

1. Apakah kesepakatan dalam ART juga membahas terkait dengan masalah keamanan dan terkait Laut China Selatan?
   
   ART hanya membahas kesepakatan yang terkait dengan perdagangan dan Investasi, dan tidak membahas kesepakatan yang terkait dengan permasalahan non-ekonomi seperti masalah pertahanan dan keamanan. ART juga mengeluarkan pembahasan yang terkait dengan national-security, dan mengeluarkan pembahasan tentang border-security.