JAKARTA – Di tengah situasi industri otomotif yang sedang mengalami penurunan, dana negara justru berpotensi digunakan untuk mendatangkan kendaraan niaga impor. Rencana ini memperparah arus impor yang sudah cukup besar, setelah belasan ribu unit truk asal Tiongkok mendapatkan akses yang mudah. Industri manufaktur, khususnya sektor komponen, terlihat tidak memiliki peluang yang jelas.
Industri otomotif nasional telah berkembang sejak lama, dengan kontribusi besar dari pemikiran Soemitro Djojohadikusumo, yang merupakan ayah dari Presiden Prabowo Subianto. Ia pertama kali merancang Program Soemitro, yang kemudian lebih dikenal sebagai “Program Ekonomi Benteng”. Program ini awalnya memberikan keistimewaan kepada pengusaha lokal dalam hal modal dan lisensi impor. Setelah pengusaha lokal muncul, kebijakan industri akan mulai berjalan.
Menurut semangat Soemitro, industri nasional harus hadir secara bertahap sebagai substitusi impor. Tahapan berikutnya adalah menjadi lokomotif bagi sektor lain, seperti UMKM atau IKM. Dengan kebijakan yang diperkenalkan pada 1950-an, banyak nama pengusaha lokal muncul, seperti Achmad Bakrie, Gobel dengan Panasonic, hingga Hasjim Ning di sektor otomotif.
Efek dari Program Benteng yang melindungi produsen dalam negeri juga berlanjut hingga era 1970-an. Pengusaha lokal yang telah siap bekerja sama dengan industri global mulai menjadi mitra strategis. Pada fase ini, lahir Astra bersama Toyota, Indomobil dengan Suzuki, serta Krama Yudha bersama Mitsubishi. Secara umum, desain kebijakan industri selalu menempatkan kemampuan dalam negeri sebagai prioritas utama, untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas SDM industri nasional.
Namun, rencana mendatangkan 105.000 unit kendaraan niaga dari India, untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dinilai oleh Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira berada di luar jalur kebijakan pengembangan industri tersebut.
“Dari awal pengembangan industri ini sangat dibutuhkan, satu sisi menyerap tenaga kerja, mengembangkannya. Sisi lainnya, ini terkait ketergantungan dari impor,” ujarnya dalam wawancara dengan Bisnis, Jumat (20/2/2026).
Bhima menyoroti bahwa rencana impor ini dilakukan melalui anggaran negara. Seharusnya, industri dalam negeri diberi prioritas. PT Agrinas Pangan Nusantara, bagian dari Danantara, harus meninjau kembali rencana tersebut. Saat ini, industri otomotif yang telah lama dibangun mengalami penurunan signifikan, dengan ribuan tenaga kerja terancam, terutama dari komponen lokal.
Rencana importasi 105.000 unit dari Tata dan Mahindra, termasuk pikap dan truk, dinilai memperberat industri otomotif, terutama produsen mobil niaga. Faktor pendongkrak mereka adalah sektor komoditas, tetapi sektor ini justru mengimpor, sebelumnya truk China bebas di kawasan tambang seperti Morowali, tanpa memberikan nilai tambah.
Dia menilai peran penting pemikiran Soemitro yang menempatkan industri sebagai salah satu sektor prioritas. “Karena memang sektor industri ini yang akan membuka luas lapangan kerja, mengurangi impor, serta rentetan kepada industri di bawahnya. Kalau kebijakan impor saja, ini sudah di luar jalur,” tambah Bhima.
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan akan mengimpor 105.000 unit pikap dan truk ringan dari India. 35.000 unit pikap dari Mahindra, 35.000 unit Yodha Pikap, dan 35.000 unit truk T.7 dari Tata Motors. Semua unit ini akan digunakan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Jumlah ini memperparah aliran mobil niaga impor. Sepanjang tahun lalu, volume impor truk utuh asal Tiongkok mencapai 15.070 unit. Pemerintah kesulitan mengontrol aliran impor tersebut karena produk truk masuk bersamaan dengan investasi sektor tambang.
“Hal ini seharusnya ditinjau lagi, sektor komoditas ini harus memberikan nilai lebih bagi masyarakat maupun industri lokal. Pemerintah atau bahkan Danantara sebagai pilar investasi BUMN, bisa mengontrol importasi kendaraan tersebut,” kata Bhima.
UTILISASI PABRIK OTOMOTIF
Akibat aliran impor yang deras, pabrik otomotif khususnya kendaraan niaga pun angkat tangan. Hino Motors Manufacturing Indonesia yang telah berdiri sejak 1980-an, kini nyaris tutup. Utilisasi pabrik Hino hanya tersisa 25% sepanjang tahun lalu.
Produsen komponen lokal juga merasakan dampaknya. Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) mencatat penurunan produksi yang signifikan. Sekretaris Jenderal GIAMM Rachmad Basuki menyayangkan rencana importasi ratusan ribu unit kendaraan komersial tersebut. Setelah order dihajar habis impor mobil listrik, lantas truk China, kini kue ekonomi dari belanja BUMN malah diobral untuk produk impor dari India.
“105.000 unit kendaraan impor itu cukup besar, sama saja dengan setengah jualan setahun. Kalau diproduksi di dalam negeri, pabrik karoseri jalan, perakitan jalan, pabrik komponen jalan, belum lagi untuk IKM,” simpulnya.
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) Rosalina Faried menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, di tengah utilisasi pabrik yang rendah akibat pelemahan pasar, rencana importasi kendaraan niaga menambah beban produsen komponen lokal.
“Dampak impor kendaraan utuh tidak hanya dirasakan pabrikan, tetapi juga pada sekitar 6.000 tenaga kerja di sepanjang rantai pasok industri komponen otomotif. Langkah ini akan menimbulkan disrupsi pada keberlangsungan ekosistem industri otomotif nasional,” simpul Rosalina.
Dia berharap ada kesempatan untuk memasok kebutuhan KDKMP. Hal ini, lanjutnya, akan mampu meningkatkan kemandirian industri lokal, serta memperluas lapangan kerja.
“Ujungnya akan meningkatkan pendapatan pajak negara, mengurangi ketergantungan impor dari negara luar,” jelas Rosalina.
Di sisi lain, aksi impor ini seperti meruntuhkan desain kebijakan industri nasional, terutama dalam hal relevansi pengadaan dengan acuan Tingkat Komponen Dalam Negeri alias TKDN. Entah bagaimana mendiang sang Begawan melihatnya kini?
Jurnalis online yang gemar mengeksplorasi pendekatan storytelling dalam berita. Ia suka menonton film, membaca novel, dan membuat catatan ide setiap hari. Menurutnya, teknik bercerita yang baik dapat membuat informasi lebih mudah dipahami. Motto: “Sampaikan fakta dengan cara yang menyentuh.”
