Perusahaan TransJakarta Tangani Dugaan Pelecehan Seksual terhadap Karyawan
PT TransJakarta, sebuah perusahaan transportasi umum di Jakarta, telah mengambil langkah-langkah untuk menangani dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasan terhadap tiga karyawan perempuan. Kejadian ini memicu aksi unjuk rasa dari serikat pekerja yang menyuarakan kekecewaan terhadap penanganan kasus tersebut.
Komitmen Perusahaan terhadap Pencegahan Kekerasan Seksual
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan bahwa perusahaan memiliki komitmen kuat dalam menentang segala bentuk kekerasan seksual. Ia menegaskan bahwa Transjakarta telah aktif dalam mengampanyekan pencegahan pelecehan baik secara internal maupun eksternal.
“Transjakarta menentang segala bentuk kekerasan seksual dan telah melakukan berbagai kampanye baik secara internal maupun eksternal. Kami memiliki komitmen zero tolerance,” ujar Ayu dalam pernyataannya.
Ia juga menyebutkan bahwa dugaan pelanggaran etik dilakukan oleh salah satu karyawan di posisi koordinator lapangan. Pihak manajemen sudah menjatuhkan sanksi disiplin (SP2) sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.
Namun, manajemen tetap membuka ruang untuk evaluasi ulang apabila muncul bukti baru atau jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. “Jika terdapat bukti baru dan ada ketidakpuasan terhadap putusan, manajemen sangat terbuka untuk melakukan proses ulang proses tersebut. Kami juga berkomitmen selalu berada di sisi korban jika kasus ini dibawa ke ranah hukum,” tambahnya.
Hak Karyawan untuk Menyampaikan Aspirasi
Ayu juga menegaskan bahwa Transjakarta menghargai hak karyawan untuk menyampaikan pendapat. Manajemen bahkan memberikan dispensasi khusus bagi mereka yang turun langsung ke lapangan.
“Kami menghargai hak karyawan untuk menyampaikan aspirasi. Manajemen telah memberikan dispensasi bagi karyawan yang hari ini turun untuk menyuarakan pendapatnya di kantor pusat,” kata dia.
Selain itu, Transjakarta saat ini memiliki tujuh serikat pekerja aktif, yang menjadi wadah resmi penyampaian aspirasi. Dalam waktu dekat, perusahaan akan memulai perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terbaru pada Desember mendatang.
“Bulan Desember nanti, kami akan memulai perundingan PKB terbaru, yang merupakan sarana resmi dan efektif untuk menyampaikan dan membahas seluruh aspirasi secara konstruktif,” tambah Ayu.
Kronologis Pelecehan
Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Dirgantara Digital dan Transportasi (PUK SPDT FSPMI), massa menyampaikan enam tuntutan terhadap PT Transjakarta. Salah satu tuntutan terkait penanganan dugaan kasus pelecehan seksual terhadap pegawai perempuan.
Menurut Pimpinan Unit Kerja SPDT FSPMI PT Transjakarta, Indra Kurniawan, terdapat tiga pegawai perempuan yang diduga menjadi korban pelecehan dua atasan mereka saat bertugas pada bulan Mei 2025. Pelaku adalah seorang atasan atau leader dari korban anggota serikat.
Para korban terdiri dari dua pramusapa unit Transjakarta Care yang satu orang di antaranya merupakan ibu hamil, dan seorang pramusapa unit Transjakarta Pariwisata. Sejak kejadian pada bulan Mei 2025 lalu, pihak serikat sudah melaporkan kasus ke pihak manajemen PT Transjakarta, dan membantu korban untuk mendapat penanganan psikologi.
Namun hingga kini kedua pelaku hanya mendapat sanksi berupa surat peringatan (SP) 2 atau masih dapat bekerja, akibatnya ketiga korban kini mengalami trauma dan ketakutan. “Tidak ada punishment yang sesuai dengan kaida hukum yang berlaku. Yaitu PKB, perjanjian kerja bersama, dan juga undang-undang yang berada di NKRI,” ujar Indra.
Selain mengalami pelecehan seksual, korban juga mengalami kekerasan fisik dan pelecehan verbal dari pelaku karena berupaya menegur tindakan pelecehan dilakukan pelaku. Sehingga massa meminta agar kedua pelaku tidak hanya diberikan sanksi SP 2, tapi dipecat atas tindak pelecehan seksual dilakukan kepada tiga Pramusapa PT Transjakarta tersebut.
