Semarang – Skema pembiayaan Kredit Program Perumahan (KPP) dianggap sebagai angin segar bagi sektor properti di Jawa Tengah. Skema yang diperkenalkan pemerintah pada Oktober lalu ini diyakini akan memberikan dampak positif, baik dari sisi pasokan maupun permintaan dalam industri perumahan.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta menjadi salah satu bank pelat merah yang mulai memperkenalkan skema pembiayaan tersebut kepada nasabahnya. Fitri Novianty Ratna Kusuma, Kepala Kantor Wilayah Bank BTN Jateng DIY, mengatakan bahwa bank ini ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit program perumahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan bisnis atau realisasi proyek dari pelaku usaha perumahan, baik dari sisi pasokan maupun permintaan.
“Program KPP diperkenalkan untuk membantu pelaku usaha di sektor perumahan agar dapat meningkatkan daya saing, penyerapan tenaga kerja, serta produktivitas usaha,” jelas Fitri dalam konferensi pers yang digelar di Kota Semarang. Kerja sama dengan berbagai stakeholders, termasuk asosiasi pengembang properti, menjadi kunci dalam pencapaian ini.
BTN telah menawarkan KPP dengan suku bunga 5,99% untuk sisi pasokan dan 6% untuk sisi permintaan. Untuk plafon, maksimal hingga Rp5 miliar untuk sisi pasokan dan Rp500 juta untuk sisi permintaan.
Erawadi Jokosusilo, Consumer Loan Head Regional VIII Jawa II Bank Mandiri, meyakini bahwa KPP akan menjadi katalis terhadap percepatan pembangunan perumahan baru di Jawa Tengah. Ia menjelaskan bahwa kredit ini diberikan kepada pelaku usaha yang menyalurkan atau menyediakan perumahan, mulai dari developer, penyedia bahan bangunan, hingga kontraktor.
“Otomatis ini akan merangsang pengembangan proyek-proyek baru,” tambahnya. Bank Mandiri telah menyiapkan agen-agen mereka di tiap cabang untuk mulai menawarkan KPP. Namun, hingga saat ini, Erawadi mengungkapkan bahwa pihaknya masih dalam tahapan penyesuaian internal untuk mempersiapkan ketentuan terkait penyaluran KPP.
“Sudah kami siapkan pipeline-nya, tetapi belum sampai ke tahapan penyaluran, karena kebijakannya memang baru keluar di tahun ini. Kami harus menyesuaikan ketentuan internalnya dulu, infrastrukturnya kami siapkan,” ujarnya sembari menargetkan penyaluran dapat dimulai pada akhir tahun ini.
Dari sisi pelaku industri, Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) Jawa Tengah Harmawan Mardiyanto mengaku optimistis geliat sektor properti pada tahun depan bakal mencatatkan kinerja positif. Keberadaan KPP memang menjadi salah satu katalis. Namun, Harmawan mengungkapkan bahwa masih ada berbagai tantangan yang mesti dihadapi pelaku usaha sektor properti.
Batasan harga jual rumah subsidi di angka Rp166 juta menjadi salah satu kendala terbesar. Harmawan mengungkapkan bahwa angka tersebut memang masih memberikan margin keuntungan bagi pengembang. Namun, untuk meningkatkan kualitas bangunan, diperlukan penyesuaian batas harga penjualan setidaknya di angka Rp175 juta per unit.
Harmawan menjelaskan bahwa penyesuaian harga jual hunian bersubsidi itu telah mempertimbangkan tingginya harga beli tanah di beberapa kota besar seperti Kota Semarang maupun Kota Surakarta. “Makanya, sekarang daerah Demak, Kendal, sebagai daerah hinterland Kota Semarang banyak berkembang. Selain itu, faktor bahan bangunan pun juga ada,” ujarnya.
