Nama Publikasi Tahunan BPS yang Umumnya Dirilis di Akhir Tahun

Peran dan Fungsi Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran strategis dalam menyediakan data resmi negara yang menjadi acuan bagi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, hingga masyarakat. Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), BPS bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dasar hukum keberadaannya antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mengenai organisasi BPS.

Melalui regulasi tersebut, BPS diberi mandat untuk membangun sistem statistik nasional yang terpadu, menghasilkan data dasar negara, serta memastikan kualitas informasi statistik di Indonesia tetap terjaga.

Artikel ini akan mengulas secara lengkap mengenai publikasi tahunan BPS serta kegiatan penting yang biasa dilaksanakan pada tahun berakhiran “5”.

Pengertian, Tugas, dan Fungsi BPS

BPS adalah lembaga yang bertugas mengelola urusan pemerintahan di bidang statistik. Dengan kedudukan sebagai lembaga non-kementerian, BPS memperoleh kewenangan untuk merancang, mengatur, dan melaksanakan kegiatan statistik nasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peran BPS sangat sentral karena data yang dihasilkan menjadi dasar perumusan kebijakan publik, perencanaan pembangunan, hingga evaluasi program pemerintah.

Berdasarkan UU 16/1997 dan Perpres 86/2007, berikut beberapa tugas BPS:

• Menyelenggarakan Statistik Dasar
  
  BPS bertanggung jawab penuh menghasilkan statistik dasar, yakni statistik yang bersifat nasional, fundamental, dan diperlukan pemerintah secara luas.

• Menyusun Perencanaan dan Program Statistik Nasional
  
  Tugas ini meliputi penyusunan rencana kegiatan statistik baik tingkat nasional maupun regional agar seluruh data dapat terintegrasi dan direncanakan secara sistematis.

• Melaksanakan Kegiatan Pemerintahan di Bidang Statistik
  
  BPS menjalankan fungsi pemerintahan yang berkaitan langsung dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data.

Adapun untuk tugas-tugas tersebut, BPS melaksanakan beberapa fungsi strategis yang tertuang dalam regulasi resmi, antara lain:

• Merumuskan Kebijakan Statistik Nasional
  
  BPS menetapkan kebijakan statistik yang menjadi acuan seluruh lembaga pemerintah dalam menghasilkan data.

• Mengkoordinasikan Kegiatan Statistik Nasional dan Daerah
  
  Agar tidak ada tumpang tindih kegiatan survei dan data antarinstansi tetap sinkron, BPS berperan sebagai koordinator statistik nasional.

• Menetapkan dan Menyelenggarakan Statistik Dasar
  
  BPS menyusun dan melaksanakan berbagai survei nasional, sensus, serta statistik dasar lainnya sesuai kebutuhan negara.

• Mengembangkan Sistem Statistik Nasional
  
  Sistem ini diperlukan agar data dari berbagai instansi sejalan dengan standar statistik yang diatur negara.

• Membina Statistik Sektoral
  
  Instansi pemerintah lain yang melakukan survei sektoral wajib mengikuti pedoman BPS. Fungsi pembinaan ini bertujuan meminimalkan kesalahan metodologi dan menjaga konsistensi data nasional.

• Menyediakan Dukungan Administrasi Umum
  
  Mulai dari perencanaan internal, kepegawaian, keuangan, hingga layanan hukum dan hubungan masyarakat dilakukan sebagai bagian dari fungsi tambahan BPS.

Publikasi Tahunan yang Diterbitkan BPS

BPS menerbitkan banyak publikasi, namun satu publikasi besar yang terbit setiap tahun dan dijadikan rujukan nasional yaitu “Statistik Indonesia (Indonesia Statistical Yearbook)”.

Publikasi ini menjadi kompilasi data tahunan terlengkap mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan demografi di Indonesia. Versi terbaru diterbitkan setiap tahun, misalnya Statistik Indonesia 2025.

Isi publikasi meliputi:
* jumlah penduduk,
* data kependudukan dan kesehatan,
* indikator kemiskinan,
* data tenaga kerja,
* inflasi, PDB, perdagangan, industri,
* statistik pertanian, pendidikan, transportasi, dan sektor lain.

Karena cakupannya sangat luas, Statistik Indonesia dianggap sebagai “buku induk” data resmi negara.

Kegiatan BPS pada Tahun Berakhiran 5

BPS memiliki siklus kegiatan besar yang sudah terencana dalam program sensus jangka panjang. Pada tahun yang berakhiran angka 5, ada satu kegiatan yang paling menonjol dari BPS, kegiatan tersebut adalah “Pelaksanaan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)”.

SUPAS dilakukan di antara dua sensus penduduk (yang dilakukan setiap 10 tahun). Fungsinya untuk memperbarui data demografi tanpa harus melakukan sensus lengkap.

Contoh:
Tahun 2025, BPS melakukan SUPAS 2025 sebagai bagian dari siklus Sensus Penduduk 2020–2030.

Selain SUPAS, tahun berakhiran 5 biasanya juga digunakan BPS untuk:
* persiapan Sensus Ekonomi yang akan berlangsung pada tahun berakhiran 6 (misal 2026),
* penyempurnaan metodologi sensus berikutnya,
* pemutakhiran kerangka sampel statistik nasional.

Demikian penjelasan mengenai publikasi tahunan yang diterbitkan BPS dan kegiatan BPS yang umumnya dilakukan pada tahun berakhiran 5.