JAKARTA – Komitmen pemerintah untuk mengusut secara serius penyebab kerusakan lingkungan yang memperparah bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, kini menjadi perhatian utama. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam jumpa pers di Posko Bantuan Bencana Sumatera, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (4/12/2025).
Teddy menegaskan bahwa kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor utama yang memperparah bencana alam tersebut. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan dampak bencana, tetapi juga melakukan evaluasi dan investigasi menyeluruh terhadap kondisi lingkungan di tiga provinsi tersebut.
“Tentunya ada faktor kerusakan lingkungan yang memperparah bencana, dan ini terus ditelusuri secara serius. Pemerintah melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait bencana ini,” ujar Teddy.
Pernyataan ini juga menyoroti pentingnya mengevaluasi pendekatan pembangunan pemerintah, khususnya terkait tata kelola lingkungan. CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai bahwa pemerintah harus lebih memperhatikan jaring pengaman lingkungan dalam mendorong investasi di sektor energi maupun perkebunan. Menurutnya, setiap aktivitas seharusnya memiliki dokumen Amdal yang sudah memperhitungkan dampak lingkungan dan mitigasi akibat operasi.
“Yang kita sering ga tahu, langkah-langkah mitigasi risiko itu seperti apa. Nah karena ini akumulasi berbagai krisis, dan dugaan terjadinya pembiaran, maka akumulasinya seperti ini,” katanya.
Lebih lanjut, komitmen untuk mengevaluasi penyebab kerusakan lingkungan perlu menyentuh strategi pembangunan yang menjadikan ketahanan ekologis sebagai pondasi utama. Salah satu pendekatan yang disarankan adalah green budgeting dan eco-fiscal policy.
Green Budgeting dan Eco-Fiscal Policy
Mengutip Antara, negara yang menerapkan green budgeting dan eco-fiscal policy mampu menurunkan potensi kerugian bencana hingga 40% dalam satu dekade karena belanja fiskal diarahkan pada restorasi ekosistem, konservasi hulu DAS, perlindungan mangrove, dan mitigasi adaptif.
Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi, Ditjen Pajak, M. Lucky Akbar menilai bahwa optimalisasi green budgeting dan eco-fiscal policy bukan hanya kebutuhan moral lingkungan, tetapi juga strategi fiskal yang rasional dan ekonomis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di era krisis iklim.
Menurutnya, tanpa arah fiskal yang berpihak pada ekologi, negara akan terus membayar ongkos bencana yang jauh lebih besar daripada biaya pencegahannya. “Paradigma baru pembangunan menuntut integrasi infrastruktur fisik dengan green infrastructure sebagai bagian dari kerangka sustainable development,” katanya.
Lucky menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumut disebabkan oleh penurunan kualitas daerah aliran sungai (DAS) yang mempercepat banjir bandang saat curah hujan ekstrem meningkat akibat perubahan iklim.
Pendekatan Ridge-to-Reef
Berkaca dari Jamaika, negara kepulauan di Karibia ini telah menginvestasikan puluhan juta dolar untuk memperkuat pertahanan pesisir dengan menanam bakau, membangun tembok laut, dan memperkuat infrastruktur perkotaan. Namun, hal ini belum cukup untuk menahan badai yang semakin intens.
Filantropis sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates, menyerukan penilaian ulang strategi iklim dengan mengatakan, “pembangunan adalah adaptasi.” Negara-negara kaya dan berpenghasilan menengah menyebabkan sebagian besar perubahan iklim, dan mereka perlu menjadi pihak yang maju dan berinvestasi lebih banyak dalam adaptasi.
Di sisi lain, para peneliti mengatakan negara-negara Karibia juga perlu fokus pada peningkatan ketahanan di pedalaman karena perubahan iklim menghasilkan badai kuat yang bergerak lambat seperti Badai Melissa yang menyebabkan banjir dan tanah longsor.
Untuk itu, negara-negara kepulauan, seperti Indonesia, juga harus mengembangkan pendekatan kebijakan pembangunan dari hulu ke hilir, dari gunung ke pesisir (ridge-to-reef) untuk adaptasi perubahan iklim guna meningkatkan ketahanan terhadap banjir pedalaman.
Evaluasi Pasca-Bencana
Evaluasi pasca-bencana Sumatra menjadi momentum yang baik untuk menahan laju kerusakan lingkungan. Selain itu, jangan sampai evaluasi hanya tertuju pada pencarian ‘kambing hitam’, tetapi menjadi pintu masuk bagi transformasi kebijakan fiskal dan pembangunan.
Mengutip dari laman WRI Indonesia, pendekatan ridge-to-reef (R2R) menawarkan pendekatan yang menyeluruh untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan keterkaitan penting antara hutan, penggunaan lahan, dan ekosistem mangrove.
Konservasi dan penggunaan lahan di daerah hulu secara signifikan memengaruhi ekosistem di daerah hilir. Selain itu, penting untuk membangun hubungan dan mengintegrasikan rencana-rencana di berbagai lanskap dengan mengakui peran pemangku kepentingan kunci, termasuk masyarakat adat dan perempuan, dalam pengelolaan sumber daya alam.
