Perubahan Aturan Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam
Pemerintah akan merevisi aturan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dari Sumber Daya Alam (SDA) yang berlaku mulai 1 Januari 2026. Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah kewajiban penempatan DHE hanya di bank-bank milik Danantara, yang dikenal sebagai bank Himbara. Sebelumnya, penempatan DHE bisa dilakukan di berbagai jenis bank, termasuk bank swasta yang memiliki layanan valuta asing.
Dampak pada Bank Swasta
Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyampaikan bahwa dampak langsung bagi bank swasta adalah berkurangnya salah satu sumber dana valuta asing yang murah dan stabil. Hal ini terutama berdampak pada bank swasta yang basis nasabahnya banyak berasal dari eksportir SDA. Namun, bagi bank swasta yang pendanaannya lebih banyak berasal dari perusahaan multinasional atau jaringan global, kehilangan dana DHE kemungkinan hanya memengaruhi margin, bukan kemampuan menyalurkan pembiayaan valuta asing secara keseluruhan.
Josua menjelaskan bahwa bank swasta masih bisa mengakses dana tersebut melalui pasar antarbank, repo atas Surat Berharga Negara (SBN) valas, atau kerja sama pengelolaan kas dengan bank Himbara. Namun, harga dana hampir pasti lebih tinggi dibandingkan jika mereka memegang langsung simpanan DHE dari nasabah.
Strategi yang Mungkin Diambil oleh Bank Swasta
Menurut Josua, pilihan rasional bagi bank swasta adalah lebih selektif dalam penyaluran kredit valuta asing, menaikkan harga kredit valuta asing, atau mengalihkan fokus ke pembiayaan rupiah bagi nasabah yang tidak memiliki pendapatan valuta asing yang kuat.
Di sisi lain, ia juga menyoroti bahwa penempatan DHE hanya terpusat di bank Himbara tidak selalu berdampak positif. Pelonggaran likuiditas tersebut perlu diimbangi dengan permintaan kredit dalam bentuk valas. Banyak eksportir SDA membutuhkan fasilitas kredit valuta asing, tetapi banyak pelaku usaha besar di sektor ini juga memiliki akses pinjaman langsung dari luar negeri atau melalui pasar surat utang internasional.
Tanggapan dari Bank Swasta
Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan pemerintah. Ia percaya kebijakan tersebut telah dipikirkan secara matang. Menurut Steffano, kontribusi penempatan DHE SDA di Maybank masih tergolong kecil, sehingga tidak akan berdampak signifikan bagi bank swasta.
Ia menegaskan bahwa saat ini fokus Maybank lebih kepada pembiayaan kredit di mata uang rupiah. Jika ada pembiayaan dalam mata uang USD, Maybank tetap bisa melakukan currency swap dari rupiah.
EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn, menyampaikan bahwa pihaknya akan mencermati rencana revisi peraturan pemerintah terkait DHE SDA. Ia menegaskan BCA akan selaras dengan kebijakan pemerintah, regulator, dan otoritas perbankan. Saat ini, BCA memiliki likuiditas valas yang memadai, didukung oleh berbagai sumber seperti individu, ritel, korporasi, maupun rekening khusus DHE.
Perspektif dari BSI
Sekretaris Perusahaan BSI, Wisnu Sunandar, mengatakan belum mendapat informasi mengenai perubahan kedua atas PP 36/2023 tentang DHE SDA. Sebagai bank yang terafiliasi dengan pemerintah, Wisnu memastikan siap mendukung jika benar terdapat perubahan kebijakan.
Harapan BSI adalah perubahan ini dapat menambah likuiditas valas khususnya USD di pasar domestik, sehingga menambah kedalaman pasar. Saat ini, likuiditas valas yang ada di BSI disalurkan ke pembiayaan valas dan investasi lain dengan tetap mengedepankan kualitas dan manajemen risiko. Porsi DHE SDA valas di BSI saat ini di bawah 1% dari likuiditas valas yang ada.
Penulis berita yang tekun mengeksplorasi cerita di balik fenomena yang terjadi di masyarakat. Ia suka berkunjung ke tempat baru, memotret suasana, serta berbincang dengan orang-orang dari berbagai latar. Hobinya adalah menulis cerpen dan bercocok tanam. Motto: "Tulisan terbaik lahir dari observasi yang jujur."
