JAKARTA — Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk tahun 2026, yaitu sebesar 5,4%. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa ekonomi bisa tumbuh hingga 6% pada tahun depan. Namun, proyeksi dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia justru menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2026 berpotensi turun ke level 4,9%.
Proyeksi ini muncul akibat kombinasi faktor eksternal dan domestik. Faktor eksternal berasal dari kebijakan Amerika Serikat (AS), sementara faktor domestik terkait dampak bencana alam yang baru saja terjadi. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menegaskan bahwa proyeksi realistis pertumbuhan ekonomi tahun depan berada di kisaran 4,9% hingga 5,1%, jauh di bawah ekspektasi pemerintah.
Faisal menjelaskan bahwa meskipun ada potensi peningkatan dari konsumsi rumah tangga, investasi, dan belanja pemerintah, pertumbuhan tersebut tidak terlalu signifikan dan masih marginal. “Kita melihat ada potensi di sumber pertumbuhan lain, tetapi pertumbuhan positifnya relatif tidak terlalu besar,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).
Tantangan Eksternal dan Domestik
Tantangan berat pertama datang dari sisi eksternal, yakni penipisan surplus neraca dagang (net export). Penurunan kinerja ekspor dipengaruhi oleh dinamika geopolitik dan ekonomi di AS, terutama arah kebijakan Presiden Donald Trump. Bahkan, dalam perkembangan terbaru, laporan Reuters menyebutkan bahwa kesepakatan dagang antara RI dan AS pada Juli lalu terancam batal.
Selain itu, Faisal menyoroti risiko domestik yang belum masuk dalam hitungan Economic Outlook 2026, yaitu dampak bencana di Sumatra. Bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat bukan hanya isu sosial, tetapi juga pukulan ekonomi signifikan. Ketiga provinsi ini menyumbang sekitar 9% terhadap perekonomian nasional.
“Kerusakan infrastruktur akibat bencana akan mengganggu aktivitas produksi dan konsumsi dalam jangka panjang. Jika mempertimbangkan kondisi bencana di Sumatra ini, pertumbuhan ekonomi hanya mendekati batas bawahnya di 4,9%,” tegas Faisal.
Penyelamatan Kelas Menengah dan Efektivitas Stimulus
Di tengah ruang fiskal yang sempit akibat kontraksi penerimaan pajak, Faisal menyarankan pemerintah lebih taktis dalam membelanjakan anggaran. Kebijakan fiskal harus diarahkan pada dua prioritas utama: percepatan rekonstruksi pascabencana dan penyelamatan daya beli kelas menengah.
Faisal menyoroti bahwa konsumsi rumah tangga, yang menjadi tulang punggung ekonomi, masih tertahan. Hal ini disebabkan oleh upah riil buruh yang rendah dan inflasi yang menggerus daya beli. “Pemerintah perlu gerak cepat untuk pemulihan dan rekonstruksi. Selain itu, perlu strategi untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga yang saat ini masih banyak tertahan, terutama di kelas menengah,” pungkasnya.
Kritik atas Efektivitas Stimulus
Senada dengan Faisal, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman mengingatkan bahwa tanpa adanya perubahan pola kebijakan yang presisi, jurang antara target ambisius pemerintah dan realisasi di lapangan akan terus melebar.
Rizal mencontohkan kebijakan penempatan dana pemerintah ke sistem perbankan yang sudah mencapai Rp276 triliun. Ia menekankan bahwa efektivitas stimulus tidak diukur dari besaran nominal likuiditas yang digelontorkan, melainkan seberapa cepat dana tersebut berputar menjadi investasi dan kegiatan produktif di sektor riil.
Oleh karena itu, Rizal menyarankan agar pemerintah menetapkan syarat yang lebih ketat (conditionalities) dalam penempatan dana negara di perbankan. “Penempatan dana pemerintah harus disertai syarat jelas agar mengalir ke kredit produktif dan tidak mengendap di neraca bank. Dampak ekonomi tidak lahir dari jumlah likuiditas yang ditebar,” jelasnya.
Langkah Alternatif Tanpa Beban Anggaran
Di sisi lain, Rizal menilai bahwa keterbatasan APBN seharusnya memaksa pemerintah untuk lebih agresif memanfaatkan instrumen non-anggaran (non-fiskal). Beberapa langkah yang bisa ditempuh antara lain penyederhanaan perizinan, pemberian insentif pajak yang bersifat temporer, serta skema de-risking bagi sektor-sektor prioritas.
Rizal meyakini bahwa langkah-langkah ini krusial untuk menurunkan ketidakpastian usaha tanpa harus membebani kas negara yang sudah cekak. “Jika belanja diarahkan lebih tepat, likuiditas mengalir ke proyek produktif, dan kepastian berusaha ditingkatkan, barulah proyeksi pertumbuhan yang lebih tinggi memiliki pijakan yang kuat,” ungkapnya.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
