Sektor Hulu Migas: Kunci Ketahanan Energi Indonesia di Tengah Transisi
Di tengam ketidakpastian global dan proses transisi energi yang terus berjalan, sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) kembali menjadi fokus utama dalam menjaga ketahanan energi nasional. Para pelaku industri menyoroti pentingnya menghentikan tren penurunan produksi migas agar Indonesia dapat memasuki tahun 2026 tanpa semakin bergantung pada impor.
Pernyataan ini muncul dalam acara EITS Discussion Series VII 2025 bertajuk “Pemantik Bisnis Sektor ESDM 2026, Dari Hilirisasi Hingga Transisi” yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (15/12). Acara ini menjadi wadah diskusi para ahli dan pemangku kepentingan untuk membahas strategi dan tantangan dalam sektor energi.
Ketahanan Energi Lebih Mendesak, Produksi Harus Naik di Masa Transisi
Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolin Wahjong, menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan isu krusial bagi negara. Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif untuk menghentikan laju penurunan produksi migas yang sudah berlangsung lebih dari satu dekade.
Menurut Marjolin, kebutuhan energi Indonesia akan meningkat tajam hingga 2050. Permintaan gas diperkirakan naik hingga empat kali lipat, sementara permintaan minyak bisa meningkat dua kali lipat. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya meningkatkan produksi selama era transisi energi sambil menargetkan net zero pada 2060.
Dari sudut pandang investor, IPA menekankan pentingnya contract sanctity dan kepastian hukum. Proyek migas bersifat high risk, high capital, dan high technology dengan siklus investasi yang bisa berlangsung lebih dari 30 tahun. Stabilitas regulasi, percepatan eksplorasi, dan kemudahan perizinan menjadi kunci daya saing Indonesia.
SKK Migas: Risiko Underinvestment Bisa Picu Tekanan Harga, Produksi Domestik Harus Diperkuat
Tenaga Ahli Kepala SKK Migas, Muhammad Kemal, menyoroti pergeseran dinamika global yang mulai beralih dari ambisi keberlanjutan menuju isu keamanan dan keterjangkauan energi. Ia mengingatkan risiko underinvestment di sektor migas bisa memicu ketidakseimbangan pasokan dan tekanan harga energi.
Kemal menekankan pentingnya memperkuat produksi domestik agar Indonesia tidak terlalu rentan pada gejolak eksternal. Berdasarkan data SKK Migas hingga November 2025, produksi hulu migas relatif terjaga, dengan penurunan produksi setara minyak nasional sekitar 0,1% secara tahunan. Kinerja tersebut didukung oleh peningkatan aktivitas eksplorasi dan pengembangan, termasuk kenaikan investasi eksplorasi sekitar 20% dibanding tahun sebelumnya.
Pertamina NRE: Gas Jadi Jembatan Transisi, Tapi Harus “Dikunci” dengan Dekarbonisasi
Manager New and Renewable Energy (Pertamina NRE), Chandra Asmara, menegaskan bahwa gas alam masih berperan sebagai “jembatan” menuju sistem energi rendah karbon. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan gas jangka panjang harus disertai kebijakan dekarbonisasi yang jelas.
Ia menyebut pembangkit combined cycle gas turbine (CCGT) dapat menurunkan emisi karbon signifikan dibanding PLTU batu bara. Emisi CCGT berada pada kisaran 350–550 gram CO₂/kWh, atau sekitar 50–70% lebih rendah dibanding PLTU batu bara yang rata-rata di atas 1.000 gram CO₂/kWh.
Pemerintah: Potensi EBT 3.687 GW, Tapi Infrastruktur Jadi Tantangan
Pemerintah juga menegaskan komitmen percepatan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai tulang punggung transisi energi. Mewakili Dirjen EBTKE, M. Wahyu Jasa Diputra menyampaikan potensi EBT Indonesia sangat besar, mencapai sekitar 3.687 gigawatt, didominasi surya, hidro, angin, dan panas bumi.
Namun pemanfaatan masih menghadapi tantangan struktural, mulai dari keterbatasan transmisi hingga kesiapan industri dalam negeri. Hingga Semester I 2025, bauran EBT nasional disebut mencapai sekitar 16%, naik 1,35% dibanding tahun sebelumnya, dengan tambahan kapasitas terpasang sekitar 1,15 GW (utama dari air dan surya).
ESDM: Konsumsi Minyak 1,6 Juta Bph, Produksi 600 Ribu Bph—Defisit Makin Tajam
Koordinator Eksploitasi Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, Maruf Afandi, memaparkan gap besar yang menjadi akar defisit energi: konsumsi minyak domestik sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi sekitar 600 ribu barel per hari.
Pemerintah mendorong eksplorasi masif dengan membuka lebih dari 75 blok migas potensial, mereaktivasi sekitar 4.500 sumur dan lapangan idle, serta optimalisasi lapangan eksisting lewat teknologi seperti multi-stage fracturing, horizontal drilling, dan metode enhanced oil recovery (EOR).
DEN: PP 40/2025 Jadi Arah Baru KEN, EBT Ditarget 70–72% pada 2060
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Dina Nurul Fitriah, menambahkan bahwa kebijakan energi harus menyeimbangkan ketersediaan, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberterimaan energi. Ia menyebut pemerintah telah menetapkan PP Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang menggantikan PP 79/2014, dengan penekanan pada kemandirian energi, percepatan EBT, optimalisasi gas sebagai energi transisi, dan target NZE 2060.
Dalam proyeksi jangka panjang, bauran EBT ditargetkan mencapai 70–72% pada 2060, dengan pasokan energi primer 665–775 juta TOE. Tantangan terbesar tetap pada penurunan produksi minyak, impor BBM dan LPG yang tinggi, serta integrasi infrastruktur gas dan listrik antarwilayah.
