Tantangan dan Peluang bagi UMKM di Kota Bandung
Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPC HIPMI) Kota Bandung, Ibrahim Imaduddin Islam menilai bahwa tahun 2025 masih menjadi periode penuh kehati-hatian bagi sebagian besar pelaku usaha. Ketidakpastian ekonomi global dinilai masih memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional, termasuk iklim usaha di daerah.
Ibrahim, yang akrab disapa Ibam, mengatakan banyak pengusaha memilih bersikap menunggu dan mengamati arah kebijakan serta kondisi ekonomi. Sepanjang 2025, ekspansi usaha besar dinilai belum menjadi pilihan utama.
“Ketidakpastian ekonomi global masih terasa langsung ke Indonesia. Tahun ini banyak pelaku usaha masih melihat ke mana arah ekonomi dan kebijakan akan bergerak. Bisa dibilang tahun yang cukup berat, sehingga strategi bertahan dan wait and see menjadi pilihan,” ujar Ibam.
Di tingkat lokal, ia menilai Pemerintah Kota Bandung sejatinya telah memiliki beragam program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti pelatihan dan seminar. Namun, tantangan utama ke depan adalah bagaimana program tersebut mampu mendorong perputaran ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan.
Menurut Ibam, pada 2026 Pemkot Bandung diharapkan mulai fokus menghadirkan solusi yang lebih konkret, terutama dengan membangun sistem inkubasi UMKM yang terintegrasi dengan aktivitas pemerintahan. Ia mencontohkan sejumlah daerah yang telah melibatkan UMKM secara langsung dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Jika UMKM bisa mendapatkan order langsung dari kegiatan pemerintah, itu akan menciptakan cash flow yang jelas dan berdampak nyata bagi pelaku usaha,” katanya.
Masalah Akses Tempat Usaha
Ia juga menyoroti persoalan klasik yang masih dihadapi UMKM, yakni keterbatasan akses terhadap tempat usaha. Banyak pelaku UMKM yang sebenarnya telah memiliki produk dan pasar, tetapi terkendala biaya sewa ruko atau ruang usaha yang tinggi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Ibam mendorong Pemkot Bandung lebih kreatif, antara lain dengan memberikan insentif pajak kepada pemilik ruko atau bangunan kosong yang disewakan kepada UMKM. Selain itu, aset-aset milik pemerintah kota yang belum termanfaatkan juga dapat dioptimalkan sebagai ruang usaha atau pasar rakyat.
“Kalau aset kota bisa diaktifkan untuk UMKM, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial. Pasar rakyat yang hidup bisa menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” ujarnya.
Kebijakan yang Sesuai dengan Tahap Perkembangan UMKM
Ibam juga mengingatkan bahwa UMKM memiliki karakteristik yang beragam dan tidak bisa diperlakukan secara seragam. Menurut dia, kebijakan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan usaha, mulai dari UMKM pemula, yang sedang tumbuh, hingga yang telah memasuki tahap scale-up.
“Kebijakan untuk UMKM tidak bisa satu resep untuk semua. Pendekatannya harus sesuai dengan skala dan kebutuhan masing-masing,” katanya.
Potensi Ekonomi Melalui Sektor Event
Sebagai kota jasa dan destinasi wisata, Bandung dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi melalui sektor event. Ibam mengapresiasi langkah Pemkot Bandung yang telah meluncurkan Calendar of Event (CoE). Namun, ia menekankan pentingnya memastikan setiap event benar-benar terkoneksi dengan pelaku usaha.
“Event tidak cukup hanya ramai secara visual. Harus ada dampak ekonomi langsung, dengan melibatkan UMKM dan pengusaha sejak tahap perencanaan,” ujarnya.
Ia menilai CoE akan berjalan efektif jika dibarengi dengan sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha, termasuk dalam pengelolaan informasi agar mudah diakses masyarakat. Selain itu, ia mendorong adanya insentif konkret, seperti diskon atau program khusus bagi UMKM di sekitar lokasi event.
“Tujuannya agar orang datang ke Bandung dan ingin kembali lagi. Ini soal pengalaman kota, bukan sekadar seremoni atau peluncuran simbol,” tuturnya.
Permodalan sebagai Faktor Penting
Ibam menyebutkan sejumlah potensi event yang dapat menjadi ciri khas Bandung, mulai dari kegiatan budaya dan industri kreatif hingga olahraga, yang dinilai memiliki daya tarik besar bagi wisatawan.
Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pertumbuhan UMKM juga sangat bergantung pada akses permodalan. Untuk itu, Pemkot Bandung diharapkan dapat berperan sebagai mediator yang mempertemukan pelaku usaha dengan berbagai sumber pembiayaan.
Dengan akses modal yang lebih baik, skala usaha diharapkan dapat meningkat, membuka lapangan kerja, dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. “HIPMI siap berkolaborasi dengan Pemkot Bandung untuk mendorong hal tersebut,” katanya.
Adaptasi dan Keberanian dalam Menghadapi Perubahan
Di tengah dinamika ekonomi yang masih penuh tantangan, Ibam juga mengingatkan para pengusaha untuk terus adaptif dan jeli membaca peluang. Menurutnya, perubahan berlangsung sangat cepat dan menuntut respons yang tepat dari dunia usaha.
“Dunia berubah dengan cepat. Pengusaha harus mampu beradaptasi,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa Kota Bandung memiliki energi besar, terutama dari kalangan pengusaha muda. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah mampu mengorkestrasi dan menstimulus potensi tersebut agar terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi kota.
“Jika orkestrasinya tepat, pengusaha muda bisa menjadi motor penting penggerak ekonomi Bandung,” kata Ibam.
