Bencana yang Tidak Tiba-Tiba
Setiap kali banjir bandang dan tanah longsor melanda wilayah Sumatera—mulai dari Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat—narasi yang selalu muncul adalah curah hujan ekstrem, faktor alam, dan bencana tak terduga. Namun, publik kian menyadari bahwa bencana-bencana tersebut tidak pernah benar-benar datang secara tiba-tiba. Ia merupakan akumulasi panjang dari kebijakan keliru, kepemimpinan yang abai, serta budaya organisasi pemerintah yang gagal belajar dari kesalahan.
Peristiwa yang kerap disebut sebagai triple disaster—banjir, longsor, dan siklon tropis—pada November 2025 seharusnya menjadi alarm keras bagi negara. Wilayah khatulistiwa yang secara historis relatif aman dari siklon tropis justru dihantam cuaca ekstrem. Ini bukan kebetulan, melainkan anomali. Dan anomali tersebut lahir dari perilaku manusia, terutama perilaku pemerintah yang selama bertahun-tahun menormalisasi deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, dan kebijakan pembangunan beremisi tinggi.
Deforestasi: Kejahatan yang Dipelihara Negara
Kerusakan hutan di Sumatera bukan cerita baru, apalagi kecelakaan kebijakan. Ia adalah produk sadar dari kepemimpinan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek di atas keselamatan manusia dan keberlanjutan ekologis. Hutan ditebang, daerah aliran sungai dirusak, izin-izin eksploitasi diterbitkan, sementara permukiman rakyat dibiarkan tumbuh di wilayah rawan tanpa perlindungan memadai.
Ketika cuaca ekstrem—yang dipicu krisis iklim dan tingginya emisi global—bertemu dengan kondisi ekologis yang telah rusak, bencana menjadi keniscayaan. Ribuan nyawa melayang, ratusan rumah lenyap, dan sumber-sumber penghidupan musnah. Pada titik ini, istilah “bencana alam” kehilangan relevansinya. Yang terjadi adalah bencana tata kelola.
Kepemimpinan Reaktif dan Budaya Organisasi yang Kebal Kritik
Masalahnya tidak berhenti pada kebijakan, tetapi juga pada cara pemerintah memimpin dan bekerja. Setiap bencana memperlihatkan pola yang berulang: kehadiran negara yang terlambat, komunikasi yang tidak terkoordinasi, empati yang minim, serta informasi yang kerap tidak konsisten. Bahkan, tidak jarang respons pemerintah terkesan lebih sibuk menjaga citra institusi daripada menyelamatkan korban.
Pola ini mencerminkan budaya organisasi pemerintah yang menempatkan reputasi di atas pelayanan publik. Dalam budaya semacam ini, kritik dipersepsikan sebagai ancaman, bukan masukan. Evaluasi dianggap sebagai kesalahan, bukan pembelajaran. Akibatnya, kegagalan yang sama terus berulang, sementara korban selalu rakyat.
Padahal, komunikasi krisis yang efektif menuntut kepemimpinan yang empatik, transparan, cepat, dan solutif. Tanpa itu, kepercayaan publik runtuh dan penderitaan korban berlipat ganda.
SDGs: Janji Global yang Mandek di Meja Administrasi
Ironisnya, situasi ini terjadi satu dekade setelah Indonesia menyepakati Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development pada 2015. Tujuh belas tujuan dan 169 target Sustainable Development Goals (SDGs) digembar-gemborkan sebagai komitmen menuju pembangunan berkelanjutan. Namun di lapangan, SDGs kerap berhenti sebagai dokumen administratif, laporan seremonial, dan slogan kebijakan.
Ketika deforestasi terus berlangsung, emisi meningkat, dan tata ruang diabaikan, SDGs kehilangan maknanya—bahkan berubah menjadi bumerang. Lemahnya realisasi janji-janji global ini menggerus legitimasi pemerintah. Masyarakat pun semakin skeptis: jika negara gagal melindungi nyawa dan ruang hidup warganya, untuk apa percaya pada kebijakan, membayar pajak, atau berpartisipasi dalam program pemerintah?
Saatnya Mengakui: Ini Bencana Kepemimpinan
Banjir bandang dan longsor di Sumatera adalah pesan keras bahwa krisis iklim dan krisis ekologi tidak bisa dipisahkan dari krisis kepemimpinan. Selama pemerintah mempertahankan budaya organisasi yang reaktif, tidak transparan, dan alergi terhadap kritik, bencana akan terus berulang—dengan korban yang selalu sama.
Negara harus berani mengakui bahwa ini bukan sekadar “takdir alam”, melainkan hasil dari pilihan-pilihan politik dan kebijakan. Tanpa perubahan mendasar dalam cara memimpin serta pembangunan budaya organisasi yang berorientasi pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan, janji pembangunan hanya akan menjadi epitaf bagi mereka yang menjadi korban berikutnya.
Bencana selanjutnya bukan soal jika, melainkan kapan. Pertanyaannya sederhana: apakah pemerintah akan terus menyangkal, atau akhirnya belajar?
