Tiang Monorel Dibongkar, Rp 132 Miliar Terbuang

Pembongkaran Tiang Monorel di Jakarta Mulai Tahun 2026

Setelah hampir dua dekade menjadi bagian dari pemandangan yang mengganggu kota, deretan tiang beton monorel akhirnya akan dibongkar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan rencana pembongkaran sebanyak 90 tiang monorel yang berada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said hingga kawasan Senayan. Rencana tersebut akan dimulai pada hari Rabu, 14 Januari 2026.

Pembongkaran ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penataan ulang tata kota Jakarta. Selama bertahun-tahun, tiang monorel yang tidak digunakan ini dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas dan merusak keindahan kawasan ibu kota. Dengan demikian, langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang lebih bagi perkembangan infrastruktur kota yang lebih efisien dan estetis.

Proses pembongkaran direncanakan berlangsung terutama pada malam hari agar dampak terhadap arus kendaraan bisa diminimalkan. Selama proses tersebut, pengaturan lalu lintas akan diberlakukan dengan skema pengalihan lajur. Alat berat akan ditempatkan di jalur lambat, sementara jalur cepat tetap difungsikan agar kendaraan masih dapat melintas seperti biasa.

Nilai Aset Tiang Monorel Mangkrak

Kepemilikan tiang monorel mangkrak di Jakarta saat ini berada di tangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Perusahaan pelat merah di sektor konstruksi ini sebelumnya juga menjadi kontraktor utama dalam pembangunan proyek monorel yang dimulai pada tahun 2004.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Adhi Karya per Desember 2024, tiang-tiang peninggalan proyek monorel Jakarta tersebut awalnya dicatat sebagai aset dalam pos persediaan jangka panjang dengan nilai mencapai Rp 132,05 miliar. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai aset tersebut terus mengalami penurunan akibat pencatatan penurunan nilai (impairment).

Penyesuaian nilai tersebut dilakukan dua kali, yakni pada tahun 2023 dan kembali pada 2024. Dalam laporan keuangannya, Adhi Karya menyatakan bahwa manajemen percaya bahwa penurunan nilai atas tiang monorail cukup untuk menutup kemungkinan masa manfaat di masa depan.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, Rozi Sparta, menjelaskan bahwa tiang monorel mangkrak yang membentang dari Jalan Rasuna Said hingga Senayan tersebut dicatat sebagai aset tidak lancar milik perusahaan. Selama ini, aset berupa tiang-tiang tersebut dimanfaatkan sebagai media pemasangan iklan reklame oleh perseroan.

“Terkait keseluruhan aset yang akan dilakukan impairment saat ini masih dalam proses kajian internal perseroan sambil menunggu skema final atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang masih dibahas lebih lanjut bersama para pemangku kepentingan terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” ujar Rozi.

Awal Mula Proyek Monorel Jakarta

Sebagai catatan, proyek monorel Jakarta sering disebut sebagai salah satu proyek transportasi publik paling panjang dan berliku dalam sejarah pembangunan ibu kota. Gagasan pembangunan monorel pertama kali muncul pada tahun 2004, di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, ketika Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso, menggagas hadirnya moda transportasi modern tersebut.

Namun, perjalanan proyek ambisius ini tidak berjalan sesuai rencana. Pada tahun 2007, pembangunan yang dikerjakan oleh PT Jakarta Monorail (PT JM) terhenti sebelum rampung. Sejumlah persoalan, mulai dari sengketa aset, keterbatasan pendanaan, hingga keraguan terhadap kelayakan ekonomi proyek, membuat rencana besar itu berhenti tanpa kepastian.

Ketika kepemimpinan DKI Jakarta berpindah ke tangan Fauzi Bowo pada 2008, pemerintah daerah akhirnya memutuskan untuk menghentikan proyek monorel secara resmi. Keputusan tersebut diambil karena PT Jakarta Monorail dinilai tidak mampu memenuhi kewajiban finansial untuk melanjutkan pembangunan.

Harapan menghidupkan kembali proyek monorel sempat mencuat saat Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Dua tahun kemudian, pada 2014, Jokowi menegaskan komitmennya untuk tetap menjalin kerja sama dengan PT Jakarta Monorail, meski perjanjian kerja sama baru dengan sejumlah penyesuaian belum pernah ditandatangani secara resmi.