Dulu Gagal Dimakzulkan, Kini Bupati Pati Sudewo Ditangkap KPK Terkait Korupsi Jabatan

Penangkapan Bupati Pati Sudewo oleh KPK

Bupati Pati, Sudewo, terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/1/2026). Penangkapan ini mengejutkan publik karena sebelumnya Sudewo sempat diusulkan untuk dimakzulkan oleh massa dan DPRD Kabupaten Pati.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan kabar penangkapan Bupati Pati tersebut. Ia menyatakan bahwa salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah Saudara SDW. Penangkapan ini dilakukan di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain Bupati Sudewo, tim penyidik juga mengamankan beberapa orang lainnya.

Budi menjelaskan bahwa pihak yang diamankan diduga kuat berperan sebagai pengepul dana. Hal ini menjawab desas-desus mengenai keterlibatan perangkat daerah dalam skandal tersebut. Meski KPK belum merinci secara detail identitas seluruh pihak yang terjaring dalam operasi di lapangan, mereka meminta publik bersabar menunggu hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh tim penindakan.

“Ya, nanti kami akan update perkembangannya. Siapa saja yang diamankan, siapa saja yang dilakukan pemeriksaan, nanti kami akan sampaikan,” jelas Budi.

Hingga saat ini, Bupati Pati Sudewo sedang menjalani pemeriksaan intensif. “Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” tambah Budi.

Rekam Jejak Kontroversi Sudewo

Penangkapan Sudewo menambah panjang daftar kontroversi selama masa jabatannya. Pada tahun 2025, posisi Sudewo sebagai bupati nyaris hilang melalui mekanisme pemakzulan. Berikut adalah rentetan kontroversi kader Gerindra ini:

• Protes Kenaikan Pajak PBB 250 persen
  
  Awalnya warga Pati demo protes kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen. Sudewo bukannya melunak, justru menyatakan tidak gentar menghadapi gelombang protes. Pernyataan itu membuat masyarakat semakin mantap menggelar aksi. Donasi untuk peserta demo pun mengalir dari berbagai penjuru Pati. Nama Sudewo pun trending di media sosial, menjadi simbol ketegangan antara kebijakan daerah dan suara rakyat. Meski kebijakan tersebut akhirnya dicabut, kepercayaan publik sudah terlanjur luntur.

• Pemakzulan Bupati
  
  Pada Agustus 2025, puluhan ribu warga Pati memadati alun-alun menuntut Sudewo mundur. DPRD Kabupaten Pati secara resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk menyelidiki kebijakan bupati. Sebanyak 42 anggota dewan menyepakati langkah ini demi menguji kelayakan Sudewo tetap memimpin. Meski ditekan massa, Sudewo sempat bersikukuh bertahan. Ia menyatakan bahwa jabatannya diperoleh secara konstitusional melalui pemilu. Namun upaya pemakzulan itu gagal.

• Penetapan Tersangka dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)
  
  Dua koordinator aksi dari AMPB yang gencar menuntut bupati mundur resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Tengah. Kedua sosok tersebut adalah Teguh Istiyanto (49) dan Supriyono (47) alias Botok. Penyidik menerapkan pasal berlapis yang membuat kedua pentolan demo ini terancam hukuman penjara mulai dari 6 tahun hingga maksimal 15 tahun.

• Kasus Korupsi Jalur Kereta Api (DJKA)
  
  Selain OTT yang baru saja terjadi, nama Sudewo sebenarnya sudah masuk dalam radar KPK terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (27/8/2025). KPK memanggilnya dalam kapasitas sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI untuk mendalami dugaan aliran dana korupsi terkait pembangunan jalur kereta api di Jawa Tengah. Dalam persidangan pada November 2023, terungkap bahwa KPK pernah menyita uang tunai senilai Rp3 miliar dari kediamannya. Selain itu, dalam surat dakwaan jaksa, ia juga disebut turut menerima aliran dana sebesar Rp720 juta dari proyek haram tersebut.