Ancaman stagnasi ekonomi mengancam pengelolaan fiskal 2026

JAKARTA — Prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 tidak mampu mencapai target pemerintah yang ditetapkan sebesar 5,4%. Hal ini sejalan dengan perkiraan bahwa geliat perekonomian akan lebih lemah dari yang diharapkan, sehingga berdampak pada pengelolaan fiskal pemerintah.

Sebagai catatan, pelambatan ekonomi yang terjadi pada tahun 2025 telah memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun tersebut. Dampak utama terlihat dari rendahnya penerimaan negara, khususnya pajak yang menjadi tulang punggung pemasukan APBN. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2025 hanya mencapai Rp1.917 triliun atau sebesar 87,6% dari target.

Pada waktu yang sama, melemahnya geliat ekonomi masyarakat memerlukan dukungan dari pemerintah. Akibatnya, pemerintah menggelontorkan berbagai stimulus yang menyebabkan belanja akhir tahun membengkak. Hal ini akhirnya menyebabkan defisit APBN melebar menjadi Rp695,1 triliun atau sebesar 2,92% terhadap PDB. Angka ini nyaris mendekati batas 3% yang diatur dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara.

Tahun 2026 juga tidak luput dari kekhawatiran pelebaran defisit APBN. Terlebih, pertumbuhan ekonomi global saat ini tidak menentu, dan sejumlah prediksi lembaga internasional memandang bahwa ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh sesuai target pemerintah sebesar 5,4%.

Salah satu prediksi terbaru adalah dari Dana Moneter Internasional (IMF). Berdasarkan laporan bertajuk World Economic Outlook (WEO) Update yang diterbitkan Januari 2026, lembaga tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% (YoY) untuk 2026 dan 2027.

Sebenarnya, proyeksi IMF tersebut direvisi naik sebesar 0,2 poin persentase dibandingkan proyeksi sebelumnya pada laporan WEO Oktober 2025. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 juga naik sebesar 0,1 poin persentase dari laporan sebelumnya.

Adapun untuk tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan sebesar 5%. Proyeksi serupa juga dilaporkan oleh Bank Dunia (World Bank) pada Januari 2026. Dalam laporan terbaru bertajuk Global Economic Prospects, lembaga tersebut menyoroti bahwa proyeksi pertumbuhan 5,0% untuk 2026 mencerminkan revisi ke atas sebesar 0,3 poin persentase dibandingkan perkiraan sebelumnya pada Juni 2025.

Sementara itu, untuk tahun 2027, Bank Dunia mematok pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terakselerasi ke level 5,2%, atau direvisi naik 0,2 poin persentase.

Pemerintah Optimistis

Meskipun demikian, pemerintah tetap optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 masih bisa mencapai target 5,4%. Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan bahwa perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang solid dan prospek pertumbuhan yang positif, meskipun masih ada ketidakpastian ekonomi global.

Modal utama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan adalah fundamental ekonomi yang terjaga, stabilitas makroekonomi yang kuat, dan bauran kebijakan yang konsisten. Haryo menyambut baik proyeksi IMF terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% pada 2026 dan 5% pada 2025. Proyeksi tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

“Proyeksi IMF ini menunjukkan bahwa fundamental perekonomian Indonesia tetap kuat dan terjaga, meskipun tekanan global masih cukup tinggi. Pemerintah terus memastikan kebijakan yang diambil bersifat responsif dan antisipatif guna menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan menembus angka 6% tahun 2026 seiring dengan optimismenya terhadap kinerja pasar modal yang akan mencetak rekor lebih tinggi lagi.

Purbaya mengeklaim fondasi ekonomi yang telah membaik sejak ia mulai mengatur kebijakan ekonomi sebagai Menkeu sejak September 2025. Di sisi lain, dia menegaskan telah memiliki koordinasi yang lebih baik dengan otoritas moneter yakni Gubernur Bank Indonesia (BI). Untuk itu, dia meyakini target IHSG 10.000 maupun pertumbuhan ekonomi 6% bukan hal yang mustahil.

“Itu bukan angka yang mustahil dicapai. Dari pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding tahun lalu. Sekarang satu tahun penuh ini saya sudah pegang lah ekonominya sama Gubernur BI dan lain-lain,” ujar Purbaya pada pembukaan Bursa Efek Indonesia (BEI) di awal 2026.

Kaitan Ekonomi dengan Penerimaan Pajak

Purbaya juga menjelaskan kaitan erat antara perekonomian dengan penerimaan pajak. Begitu pula dampak belanja dari APBN kepada dorongan pertumbuhan ekonomi. Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menilai kinerja penerimaan pajak 2025 yang di bawah target memicu pelebaran shortfall.

Pada kuartal III/2025, ekonomi tumbuh 5,04% (YoY) atau melambat dari kuartal II/2025 yakni 5,12% (YoY). Asesmen serupa juga disampaikan oleh Managing Director, Chief India Economist and Macro Strategist, Asean Economist HSBC Pranjul Bhandari.

Menurut Pranjul, tantangan utama yang bakal dihadapi perekonomian Indonesia di 2026 yaitu pelemahan ekspor. Hal ini tidak terlepas dari efek frontloading yang sudah berlalu sebagai upaya eksportir menghindari tarif impor oleh Amerika Serikat (AS).

Seperti IMF dan World Bank, Pranjul juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 5%. “Kami memperkirakan pertumbuhan PDB akan sekitar 5% pada 2026 yang secara umum sejalan dengan perkiraan pemerintah saat ini. Saya juga merasa bahwa kebijakan fiskal dan moneter akan terus bersifat stimulatif, akomodatif, dan tetap baik untuk pertumbuhan sepanjang tahun 2026,” terangnya.

Apabila melihat sepanjang 2025, Pranjul mengakui bahwa defisit APBN telah diperkirakan semakin mendekati batas 3%. Apalagi, outlook pemerintah pada pertengahan tahun lalu sudah melebar ke 2,78% dari awalnya yang ditetapkan pada UU APBN yakni 2,53%.

Meski demikian, dia melihat bahwa level defisit 2,92% terhadap PDB itu ternyata lebih tinggi dari yang diperkirakan. Penyebab utamanya adalah rendahnya penerimaan negara, yang turut disebabkan oleh pelemahan ekonomi.

Akan tetapi, Pranjul melihat ada potensi perbaikan ekonomi di 2026 sehingga potensi penerimaan negara juga bisa membaik. “Namun, menurut kami, pertumbuhan PDB nominal pada 2026 dapat meningkat, yang berarti pendapatan pajak dapat meningkat dan memungkinkan pengeluaran lebih banyak tanpa meningkatkan defisit fiskal seperti yang terjadi [di 2025]. Jadi, saya pikir hal itu akan memungkinkan pemerintah untuk terus belanja dan itu akan baik untuk pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.

Menurut Pranjul, optimisme pertumbuhan ekonomi di 2026 yang harapannya diikuti dengan perbaikan kinerja penerimaan juga terjadi di level global. Sebab, pada 2025, inflasi komoditas global melemah.

Dia turut mewanti-wanti perlunya disiplin fiskal bisa tetap dijaga lantaran pengaruhnya terhadap kepercayaan investor, utamanya mereka yang memegang instrumen surat utang pemerintah atau SBN. “Pasar sedang mengamati dengan seksama batas defisit fiskal 3%, dan saya pikir apabila hal itu dilanggar maka akan berdampak terutama di pasar SBN. Menurut saya pemerintah sebenarnya tidak perlu melanggar batas tersebut,” tuturnya.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% sesuai dengan yang ditetapkan pada UU APBN. Sementara itu, pemerintah menganggarkan belanja sebesar Rp3.842,7 triliun dan penerimaan Rp3.153,6 triliun. Dengan demikian, defisit APBN ditargetkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.