Pefindo: Pemerintah Harus Memulihkan Kepercayaan Pasar

Pefindo Beri Rekomendasi untuk Meningkatkan Kepercayaan Pasar

Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar setelah lembaga pemeringkat Moody’s Ratings menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Hal ini dianggap sebagai sinyal meningkatnya risiko kredit yang dapat memicu volatilitas jangka pendek di pasar surat utang negara (SUN).

Menurut Suhindarto, Head of Economic Research Division Pefindo, angka Credit Default Swap (CDS) 5 tahun Indonesia yang melonjak dari 76,81 menjadi 79,61 hanya dalam rentang 4–6 Februari 2026 mengindikasikan bahwa biaya untuk melindungi surat utang Indonesia dari gagal bayar semakin mahal di mata pasar.

“Kami berharap pemerintah meningkatkan komunikasi dan akuntabilitas kebijakannya serta menekankan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran fiskal,” ujarnya.

Tantangan dan Risiko yang Dihadapi

Adanya penurunan outlook tersebut juga membawa dampak terhadap arus keluar modal asing dari pasar Tanah Air. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan bahwa investor nonresiden mencatatkan net sell di pasar SBN senilai Rp2,77 triliun pada periode 26–29 Januari 2026. Selain itu, data setelmen sepanjang tahun berjalan 2026 hingga 29 Januari 2026 mencatat net sell asing senilai Rp0,10 triliun di pasar SBN.

Kondisi ini diperparah oleh meningkatnya volatilitas nilai tukar rupiah dan pasar ekuitas akibat kekhawatiran investor terhadap kredibilitas dan akuntabilitas kebijakan. Hal ini membuat larinya dana asing semakin nyata.

Enam Poin Utama yang Disoroti Pefindo

Pefindo menyoroti enam poin utama yang perlu diperhatikan pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan pasar terhadap Indonesia:

1. Peningkatan prediktabilitas dan transparansi kebijakan
   
   Pemerintah dinilai perlu memperbaiki kejelasan proses pengambilan keputusan kebijakan serta komunikasinya kepada publik. Danantara, misalnya, menjadi salah satu pemicu utama keraguan investor karena ketidakpastian prioritas investasi dan manajemen risiko lembaga tersebut.

2. Penguatan tata kelola pemerintah
   
   Aspek kualitas regulasi dan efektivitas pemerintah perlu diperbaiki. Penurunan skor pada World Governance Indicators dapat memicu keraguan investor terhadap stabilitas birokrasi dan kepastian hukum.

3. Komitmen disiplin fiskal dan pengendalian defisit
   
   Konsistensi dalam menjaga ambang batas defisit 3% dari PDB menjadi jangkar utama kepercayaan pasar global terhadap keberlanjutan utang Indonesia.

4. Reformasi pendapatan negara
   
   Basis pendapatan Indonesia masih lemah dibandingkan peers. Pemerintah perlu melakukan langkah nyata untuk memperkuat penerimaan negara agar rencana ekspansi belanja publik tidak membebani defisit secara berlebihan.

5. Manajemen profil risiko keuangan BUMN
   
   Penting bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan dividen tidak mengganggu kesehatan keuangan BUMN dan meminimalisasi potensi beban utang yang bisa beralih menjadi tanggungan pemerintah.

6. Stabilitas nilai tukar rupiah
   
   Volatilitas nilai tukar yang terjadi belakangan adalah kondisi genting yang dapat terus menekan yield SUN jika tidak dikelola dengan baik.

Peran Pemerintah dalam Menghadapi Tantangan

Suhindarto menegaskan bahwa langkah krusial yang harus diambil pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan pasar adalah meningkatkan transparansi, koordinasi, dan komunikasi kebijakan, terutama terkait mandat dan tata kelola sovereign wealth fund Danantara serta keberlanjutan program sosial skala besar.

“Jika hal ini tidak menjadi perhatian utama pemerintah, arus keluar modal asing dari pasar Tanah Air bukan tidak mungkin terjadi,” tambahnya.

Dengan adanya perubahan outlook dari Moody’s, pemerintah diharapkan segera merancang strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Dengan langkah-langkah yang proaktif, Indonesia dapat tetap menjadi tujuan investasi yang menarik bagi para pemodal internasional.