13,5 Juta PBI JKN Dihentikan, Pemerintah Siap Perbaiki

Pembenahan Kepesertaan PBI JKN dengan DTSEN

Pemerintah melakukan perubahan besar dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dengan menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran bantuan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa DTSEN kini menjadi satu-satunya rujukan nasional untuk penyaluran bantuan sosial dan subsidi, termasuk PBI JKN. Pemerintah saat ini sedang memperbaiki sistem agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

“DTSEN adalah data yang dikelola sepenuhnya oleh BPS. Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan kementerian lain bertugas membantu pemutakhiran data tersebut,” ujar Gus Ipul dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah terkait Jaminan Sosial, Senin (9/2/2026). Menurutnya, penggunaan satu data nasional diperlukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial yang selama ini masih bermasalah. Data Dewan Ekonomi Nasional menunjukkan program PKH dan bantuan sembako ditengarai sekitar 45% tidak tepat sasaran.

Fondasi Penyaluran Bansos dan PBI

DTSEN dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dan pertama kali diserahkan secara resmi pada Februari 2025. Data ini merupakan hasil penunggalan berbagai basis data sebelumnya seperti DTKS, P3KE, dan Regsosek yang selama bertahun-tahun tersebar di berbagai kementerian tanpa mekanisme pemutakhiran terstruktur. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN mencakup data individu dan keluarga yang telah dibersihkan dari duplikasi.

“Dalam DTSEN tidak ada duplikasi individu maupun keluarga. Pada proses penunggalan, kami juga menemukan data lama yang masih mencatat individu yang sudah meninggal, dan itu kami bersihkan,” ujar Amalia. Per 23 Januari 2026, DTSEN telah mencapai versi kelima, dengan cakupan sekitar 289 juta data individu berbasis NIK dan 95 juta data keluarga. Pemutakhiran dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi BPS pusat dan daerah, pemerintah daerah, serta verifikasi lapangan.

Ketidaktepatan Sasaran PBI

Pemanfaatan DTSEN mengungkap ketimpangan distribusi PBI JKN. Sejumlah penduduk miskin dan rentan belum tercakup, sementara kelompok yang relatif lebih mampu masih tercatat sebagai penerima. “Masih ada penduduk desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI JKN, sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima,” kata Gus Ipul. Dia menyebut jumlah penduduk desil 1–5 yang belum menerima PBI mencapai lebih dari 54 juta jiwa, sedangkan penerima dari desil 6–10 dan non-desil mencapai lebih dari 15 juta jiwa. Temuan ini menjadi dasar penyesuaian kepesertaan PBI secara bertahap sepanjang 2025 hingga awal 2026.

Penonaktifan Bertahap dan Penurunan Error

Sepanjang 2025, pemerintah menonaktifkan sekitar 13,5 juta peserta PBI JKN yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria berdasarkan DTSEN. “Tahun lalu kita menonaktifkan 13,5 juta penerima bantuan iuran. Dari jumlah itu, sekitar 87 ribu melakukan reaktivasi,” ujar Gus Ipul. Sebagian peserta yang dinonaktifkan berpindah ke segmen mandiri karena dinilai telah mampu membayar iuran sendiri. Sebagian lainnya ditanggung oleh pemerintah daerah yang telah mencapai universal health coverage (UHC).

“Ini menunjukkan penonaktifan dilakukan secara tepat, karena mereka mampu secara mandiri atau sudah dibiayai APBD daerahnya,” katanya. Pemerintah menyebut kebijakan ini menurunkan inclusion error (penerima tidak layak) dan exclusion error (penerima layak tetapi tidak menerima) secara signifikan.

Perlindungan Pasien Penyakit Katastrofik

Dalam penyesuaian kepesertaan PBI, pemerintah memberi perhatian khusus pada peserta dengan penyakit berbiaya besar, seperti gagal ginjal, kanker, penyakit jantung, dan talasemia. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa gangguan layanan bagi kelompok ini berisiko fatal. “Pasien cuci darah harus menjalani layanan dua sampai tiga kali seminggu. Kalau berhenti satu sampai tiga minggu, itu bisa berakibat fatal,” ujarnya. Kementerian Kesehatan mencatat jumlah pasien cuci darah di Indonesia mencapai sekitar 200 ribu orang, dengan penambahan sekitar 60 ribu pasien baru setiap tahun. Dari perubahan kepesertaan PBI, sekitar 12 ribu pasien cuci darah sempat keluar dari kepesertaan.

Untuk mencegah gangguan layanan, pemerintah menerapkan mekanisme reaktivasi berbasis kebutuhan medis. “Peserta yang dinonaktifkan tetapi membutuhkan layanan dapat diaktifkan kembali melalui surat keterangan kebutuhan layanan dari dinas sosial,” kata Budi.

BPJS Kesehatan Tegaskan Peran dan Cakupan

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik, bukan badan usaha yang berorientasi profit. “BPJS Kesehatan itu badan hukum publik dan kedudukannya langsung di bawah Presiden. Tugas kami memastikan masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kesulitan keuangan,” ujarnya. Saat ini, cakupan JKN telah mencapai lebih dari 98% penduduk Indonesia, dengan 473 kabupaten/kota dan 35 provinsi telah mencapai UHC. Pemanfaatan layanan juga meningkat signifikan, dari sekitar 252 ribu kunjungan per hari pada awal implementasi JKN menjadi lebih dari 2 juta kunjungan per hari.

Pemutakhiran Data Berkelanjutan

BPS menegaskan pemutakhiran DTSEN akan terus dilakukan untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan. “Ini memang proses transisi. Belum sempurna 100%, tetapi perbaikan sudah terlihat dan tingkat kesalahan penyaluran semakin kecil,” ujar Amalia. Ke depan, DTSEN akan dimanfaatkan lintas sektor, termasuk untuk penentuan peserta sekolah rakyat dan penyaluran bansos triwulanan yang didahului verifikasi lapangan.