Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tarakan Masih Tidak Merata
Program makan bergizi gratis (MBG), yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sudah berjalan selama sekitar setahun di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Namun, hingga saat ini, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata. Beberapa wilayah, khususnya kawasan pesisir, masih belum mendapatkan manfaat dari program tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menyampaikan bahwa hingga kini masih ada 20 SD dan 10 SMP di wilayah Pesisir Tarakan yang belum menerima MBG. Salah satu sekolah yang terkena dampaknya adalah SDN 047 Tanjung Pasir. Hal ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Tarakan, sehingga dilakukan pertemuan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (9/2/2026) sore kemarin.
“Kami turun ke sekolah hari ini karena bagian lanjutan pertemuan melibatkan Koordinator Wilayah SPPG serta Dinas Pendidikan (Disdik) Tarakan kemarin sore. Dengan tujuan menggali informasi dan mencari solusi atas belum meratanya pelaksanaan MBG,” ujar Simon Patino usai kunjungan uji petik di SMPN 1 Tarakan.
Menurut informasi awal yang diterima DPRD, belum berjalannya MBG di sejumlah sekolah disebabkan oleh ketidaksiapan dapur penyedia makanan. Dihitung ada 8 dapur yang belum siap beroperasi. “Makanya hari ini kita evaluasi semua. Nanti formula apa kita ambil untuk masalah ini. Untuk pemanggilan SPPG dijadwalkan lagi,” tambahnya.
Selain Tanjung Pasir, Simon juga menyebut daerah Pantai Amal sebagai wilayah yang perlu dipastikan status penerimaan MBG. Menurutnya, semua data masih harus diverifikasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. “Kemudian daerah Amal juga ada. Namun semua masih harus dipastikan. Dan kebuntuan dicari solusinya. Nah ini kita mau cari ini, kebenaran seperti apa kemarin,” jelasnya.
Dari sisi data, Simon Patino mempertanyakan kejelasan jumlah sekolah di Tarakan Timur yang belum menerima MBG. Hingga RDP digelar, data tersebut belum sepenuhnya terungkap. “Lalu dari sisi data ia juga mempertanyakan khususnya dari Tarakan Timur saja misalnya ada berapa yang belum menerima MBG. Namun data ini juga masih belum keseluruhan diketahui berapa,” jelasnya.
Informasi sementara yang diterima DPRD, baru wilayah Gunung Lingkas dan Lingkas Ujung yang menerima MBG di kawasan pesisir. Sementara wilayah pesisir lainnya di Tarakan Timur belum ada kepastian. “Tarakan ini sudah berjalan setahun. Ini hak warga Tarakan,” tegas Simon.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program MBG. Bahkan, DPRD Tarakan berharap bisa dilibatkan secara langsung dalam pengawasan, salah satunya dengan masuk dalam grup koordinasi atau satgas MBG. Ia berharap ada keterbukaan informasi. Bahkan anggota DPRD juga ingin masuk ke dalam WA grup koordinasi MBG sebagai salah satu bentuk monitoring oleh DPRD Tarakan.
Menurut Simon, RDP ini digelar untuk mencari solusi konkret. DPRD meminta data valid dari Disdik serta penjelasan dari SPPG terkait kendala yang dihadapi. “Pertemuan ini mencari solusi. Kami minta data valid Disdik. Ingin tahu masalahnya di mana untuk SPPG-nya. Apakah sudah dicarikan solusinya. Segerakanlah. Sudah setahun masih ada yang belum kebagian,” ujarnya.
Terkait alasan belum berjalannya sejumlah SPPG, Simon menyebut DPRD masih menunggu data lengkap. Setelah data diperoleh, pihak-pihak terkait akan kembali dipanggil. “Alasan kendala SPPG belum jalan belum tahu. Kita minta datanya, nanti kalau dapat kita undang mereka. Ini mereka yang belum semua swasta karena mitra,” jelasnya.
Ia mencontohkan kasus SD, yang disebut belum terlayani karena tidak adanya dapur yang berdekatan dengan sekolah tersebut. “Kalau untuk SPPG penjelasan SD karena tidak ada dapur dekat dengan sekolah tersebut,” kata Simon Patino.
Untuk solusi, DPRD Tarakan masih menunggu kesiapan calon dapur yang hingga kini belum beroperasi. Kepastian waktu operasional pun belum diperoleh. “Berbicara solusi, masih nunggu calon dapur belum beroperasi. Kepastiannya, belum. Saya juga sama SPPG belum dapat informasi kepastian,” ucapnya.
Namun, DPRD Tarakan mendorong agar calon mitra tidak diam tanpa kepastian. “Tapi informasi itu didapatkan setelah panggil calon rekanan, calon mitra. Kita tanya apa masalahnya, mampu apa tidak. Jangan sampai tidak mampu diam saja. Anak kita nunggu,” tegas Simon Patino.
Terkait wilayah Pesisir yang belum terdata secara pasti, Simon Patino menyebut beberapa kawasan yang perlu menjadi perhatian. “Data sekolah pesisir belum ada. Pesisir itu di antaranya Selumit Pantai, Karang Anyar Pantai, Tanjung Pasir, Pantai Amal. Sejauh ini pesisir Tarakan Utara sudah lengkap. Tiga kecamatan belum,” jelasnya.
Ia menegaskan, DPRD tidak bermaksud menekan SPPG, melainkan ingin mengurai permasalahan dan mencari solusi bersama. “Kami tidak menekan SPPG. Kita cari solusi permasalahannya. Kita urai masalah dan cari solusi. Pertemuan ini cari hambatan permasalahan MBG,” ujarnya.
Simon Patino juga menyoroti kendala lain dalam pelaksanaan MBG, salah satunya ketersediaan ahli gizi. “Bicara kendala, memang salah satunya tidak ada ahli gizi. Apakah sudah dikejar ahli gizinya. Masalahnya apa. Apakah Korwil sudah kejar dapur siapkan ahli gizi. Apakah Tarakan sudah habis ahli gizi,” pungkasnya.
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."
