RKAB Dikurangi, Industri Smelter Hadapi Kekurangan Pasokan Nikel 100 Juta Ton

Krisis Pasokan Biji Nikel: Tantangan yang Mengancam Pabrik Pemurnian di Indonesia

Pasokan bijih nikel nasional mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakcukupan untuk memenuhi kebutuhan pabrik pemurnian (smelter) hingga tahun 2026. Hal ini menjadi perhatian serius bagi sektor industri, terutama mengingat peningkatan kapasitas smelter yang semakin pesat.

Target Produksi yang Tidak Sesuai dengan Kebutuhan

Menurut Arif Perdana Kusumah, Ketua Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), angka produksi bijih nikel yang ideal agar mampu memenuhi kebutuhan smelter berada pada kisaran 340–350 juta ton. Angka ini dihitung berdasarkan utilisasi masing-masing smelter dan estimasi produk yang dihasilkan setiap tahun.

Secara rinci, kebutuhan tersebut terdiri dari:
* 230 juta ton saprolite atau bijih nikel laterit berkadar tinggi untuk smelter RKEF.
* 120 juta ton limonit bijih berkadar rendah untuk smelter HPAL.

Namun, target produksi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hanya mencapai 260–270 juta ton. Jika dilihat dari angka ideal, maka ada potensi kekurangan sekitar 80 juta ton. Bahkan, Arif memperkirakan bahwa selisih tersebut bisa lebih besar karena realisasi produksi tambang biasanya hanya mencapai 80%–85% dari kuota RKAB yang disetujui.

Masalah yang Muncul dari Kenaikan Kapasitas Smelter

Peningkatan kapasitas pemurnian, terutama proyek-proyek High Pressure Acid Leach (HPAL) dan Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF), memperparah masalah pasokan. Beberapa proyek HPAL sudah memasuki tahap komisioning, seperti di IMIP dan Pulau Obi. Teknologi HPAL sendiri sangat mahal, sehingga jika pasokan bahan baku tidak cukup, proyek-proyek ini berisiko tidak beroperasi secara optimal.

Impor sebagai Solusi, Tapi Bukan Jalan Mudah

Untuk menutupi kekurangan pasokan, impor menjadi opsi utama. Tahun lalu, impor bijih nikel mencapai sekitar 15 juta ton dan diprediksi akan meningkat pada tahun ini. Namun, masih ada gap yang harus diatasi.

Beberapa negara yang menjadi kandidat sumber impor antara lain Filipina, Kaledonia Baru, dan Papua Nugini. Namun, peluang dari Filipina terbatas karena produksinya hanya sekitar 50 juta ton, dengan sebagian besar sudah terikat kontrak jangka panjang dengan China. Artinya, potensi pasokan ke Indonesia hanya sekitar 22–23 juta ton.

Sementara itu, produksi Papua Nugini dan Kaledonia Baru dinilai tidak sebesar Filipina. Selain itu, kedua negara tersebut juga harus memenuhi kebutuhan industri dalam negeri mereka sendiri. Apalagi jika harga nikel mencapai US$ 20.000 per ton, utilisasi pabrik di sana pasti akan meningkat.

RKAB 2026 yang Lebih Rendah Dibanding Tahun Lalu

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan bahwa RKAB nikel 2026 ditetapkan pada kisaran 260–270 juta ton. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton.

Dengan pemangkasan tersebut, industri smelter menghadapi tantangan serius dalam menjaga kesinambungan pasokan bahan baku. Jika tidak diantisipasi, potensi kekurangan hingga 100 juta ton bisa menghambat operasional smelter dan mengganggu agenda hilirisasi nikel nasional.

Kesimpulan

Masalah pasokan bijih nikel yang terus mengkhawatirkan ini menunjukkan pentingnya evaluasi ulang kebijakan produksi dan pengelolaan sumber daya alam. Tanpa langkah-langkah strategis, risiko krisis pasokan dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan industri nikel di Indonesia.