Bank Aceh Kembali Dipercaya Menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2026
Bank Aceh kembali ditunjuk sebagai bank penyalur program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026 di Provinsi Aceh. Penunjukan ini dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia melalui Satuan Kerja (Satker) Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Aceh, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera I.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh, M Hendra Supardi, bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman Delineasi Kawasan Permukiman, Perdesaan dan Perkotaan, Lukman Hakim di Kantor Pusat Bank Aceh, Banda Aceh, pada hari Kamis (12/3/2026). Hal ini menandai awal kolaborasi yang akan berlangsung hingga tahun 2026.
Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh, M Hendra Supardi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak terkait atas kepercayaan yang diberikan. “Alhamdulillah, melalui proses seleksi yang ketat, Bank Aceh kembali terpilih menjadi mitra penyalur dana BSPS tahun anggaran 2026. Ini adalah sebuah tanggung jawab besar bagi kami,” ujar Hendra. Ia menekankan bahwa fokus utama Bank Aceh bukan hanya sekadar menyalurkan dana, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah dari program pemerintah ini sampai ke tangan yang berhak tanpa kendala teknis sedikitpun.
Kepercayaan ini mengukuhkan posisi Bank Aceh sebagai lembaga keuangan terpercaya dalam mendukung program-program strategis nasional. Sinergi ini menjadi bukti nyata atas komitmen dan kapabilitas Bank Aceh dalam menyalurkan dana bantuan sosial secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat prasejahtera di Bumi Serambi Mekkah.
Sejarah Keberhasilan Bank Aceh dalam Penyaluran BSPS
Sejak pertama kali terlibat dalam program BSPS pada tahun 2018, Bank Aceh telah menunjukkan performa yang konsisten. Hingga akhir tahun 2025, total dana yang telah difasilitasi penyalurannya oleh Bank Aceh mencapai angka fantastis, yakni Rp 964 miliar atau Rp 964.780.000.000.
Adapun rincian historis keberhasilan penyaluran tersebut:
- Tahun 2018: Penyaluran sebesar Rp 51,9 miliar bagi 3.458 keluarga penerima manfaat di 19 kabupaten/kota.
- Tahun 2022: Realisasi Rp 343 miliar untuk 17.150 penerima di 13 kabupaten/kota.
- Tahun 2023: Menuntaskan penyaluran Rp 247,8 miliar bagi 12.392 penerima yang tersebar merata di 23 kabupaten/kota.
- Tahun 2024: Menyalurkan Rp 270 miliar kepada 13.501 penerima di 13 kabupaten/kota.
- Tahun 2025: Menutup tahun dengan penyaluran Rp 54 miliar bagi 2.602 penerima di 14 kabupaten/kota.
Skema Syariah dalam Penyaluran Dana BSPS
Sebagai bank syariah, Bank Aceh memastikan bahwa proses administrasi penyaluran dana BSPS tetap selaras dengan nilai-nilai syariah. Seluruh penerima bantuan akan menggunakan produk Tabungan Aneka Guna dengan pola Akad Wadiah.
Keunggulan skema ini adalah para penerima manfaat tidak dibebankan biaya administrasi bulanan dan tidak dikenakan biaya apapun saat penutupan rekening. Hal ini dilakukan agar dana bantuan yang diterima masyarakat tetap utuh dan dapat digunakan sepenuhnya untuk perbaikan kualitas hunian mereka.
Program Bantuan Nasional Lainnya yang Dielola Bank Aceh
Kepercayaan Pemerintah Pusat kepada Bank Aceh tidak hanya terbatas pada sektor perumahan. Bank Aceh juga tercatat sukses mengelola berbagai program bantuan nasional lainnya, seperti:
- Sektor UMKM melalui penyaluran BPUM tahun 2021 kepada 291.778 pelaku usaha.
- Infrastruktur nasional penyaluran Uang Ganti Rugi (UGR) untuk PSN Jalan Tol Sigli-Banda Aceh dan Tol Binjai-Langsa.
- Pembangunan wilayah melalui penyaluran dana PISEW (2022-2024) dan program KOTAKU (2024).
- Pendidikan & sosial melalui penyaluran Dana BOS, Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial, hingga insentif guru non-PNS bagi 114.922 penerima.
- Ketahanan pangan melalui Penyaluran dana Peremajaan Sawit Rakyat (BPDPKS) bagi petani kelapa sawit periode 2020-2025.
Harapan untuk Tahun 2026
“Harapan kami, program BSPS tahun 2026 ini dapat menjadi stimulus yang kuat bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Aceh. Memiliki rumah yang layak huni adalah langkah awal menuju keluarga yang lebih sejahtera dan sehat,” tutup Hendra.
