Dampak Perang Timteng, Asosiasi Maskapai Minta Penyesuaian Biaya BBM dan TBA

Industri Penerbangan Nasional Menghadapi Tantangan Akibat Krisis Geopolitik Global

Kondisi industri penerbangan di Indonesia saat ini mengalami dampak signifikan akibat konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Peristiwa ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi internasional yang berdampak langsung pada sektor penerbangan. Dalam hal ini, INACA (Indonesia National Air Carriers Association) sebagai asosiasi perusahaan maskapai penerbangan nasional menilai bahwa kondisi tersebut telah memengaruhi biaya operasional maskapai.

Penyesuaian Biaya Operasional oleh Maskapai Internasional

Menurut Sekretaris Jenderal INACA, Bayu Sutanto, beberapa maskapai internasional telah melakukan penyesuaian biaya operasional dengan menambahkan fuel surcharge antara 5% hingga 70%. Beberapa contoh maskapai yang telah melakukannya adalah:

• Air India, Air India Express, IndiGo, dan Akasa Air dari India.
• South African Airlines dan FlySafair dari Afrika Selatan.
• Cathay Pacific dan Hong Kong Airlines dari Hong Kong.
• Thai Airways dari Thailand.
• Qantas dari Australia.
• Korean Air dan Asiana dari Korea Selatan.
• Air Mauritius, Ethiopian Airlines, dan Kenya Airlines.

Dampak Kenaikan Harga Minyak dan Rupiah Melemah

Beberapa data terkait krisis geopolitik yang memengaruhi industri penerbangan nasional antara lain:

1. Kenaikan nilai tukar mata uang USD terhadap Rupiah
   
   Pada tahun 2019, rata-rata kurs USD terhadap Rupiah adalah Rp.14.136,-. Namun, pada Maret 2026, rata-rata kursnya mencapai Rp.17.000,- atau naik lebih dari 20%.
   
   “Biaya operasional maskapai penerbangan 70% menggunakan USD, sedangkan pendapatan maskapai nasional berasal dari Rupiah. Hal ini membuat keuangan maskapai semakin terbebani,” jelas Bayu.

2. Kenaikan harga minyak global
   
   Harga minyak global per Maret 2026 meningkat dari $70/galon menjadi $110/galon, atau naik 57%. Hal ini memengaruhi harga avtur di Indonesia.
   
   “Pada tahun 2019, harga avtur sebesar Rp.10.442,- sedangkan pada Maret 2026 sudah mencapai Rp.14.000-Rp.15.500,- (harga berbeda tiap bandara), atau naik sebesar 34%-48%,” tambahnya.

3. Penyesuaian harga avtur oleh Pertamina
   
   Pertamina selalu melakukan penyesuaian harga avtur setiap tanggal 1 bulan. Dengan demikian, kemungkinan besar harga avtur akan naik lagi per 1 April 2026 mengikuti kenaikan harga minyak global.

4. Biaya operasional untuk penerbangan luar negeri
   
   Maskapai yang melakukan penerbangan ke luar negeri, terutama ke Timur Tengah dan Eropa, harus melakukan rute memutar karena melewati wilayah konflik. Hal ini meningkatkan biaya operasional.

Selain itu, jumlah penumpang ke Timur Tengah, khususnya penerbangan umrah, berkurang. Demikian pula untuk turisme ke Indonesia juga terganggu, baik dari wisatawan mancanegara dari Eropa maupun Timur Tengah.

Pengaruh Terhadap Perawatan Pesawat

Dari sisi perawatan pesawat, terjadi gangguan dalam pengadaan spareparts, terutama untuk pesawat yang sedang dalam perawatan (AOG part). Rute pengiriman spareparts yang sebelumnya hanya 2-3 hari kini menjadi 7-10 hari. Selain itu, biaya pengiriman juga meningkat karena adanya rute penerbangan memutar.

Permintaan kepada Pemerintah

Sehubungan dengan kondisi tersebut, INACA mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk meninjau serta menyesuaikan beberapa hal, antara lain:

1. Menaikkan Fuel surcharge sebesar 15% atas masing-masing fuel surcharge yang telah ditetapkan melalui KM 7 Tahun 2023 tanggal 10 Januari 2023.
2. Menaikkan Tarif Batas Atas (TBA) harga tiket penerbangan domestik dengan kenaikan sebesar 15% untuk pesawat udara jenis jet dan propeller atas TBA yang ditetapkan melalui KM 106 Tahun 2019.

Selain itu, INACA juga meminta adanya kebijakan stimulus sementara seperti penundaan PPn Avtur dan tiket domestik, keringanan biaya bandara atau PJP4U, serta kebijakan rescheduling pembayaran outstanding biaya bandara dan navigasi tetap dipertahankan.

“Permintaan ini diajukan untuk mengantisipasi penyesuaian harga avtur dari Pertamina per tanggal 1 April 2026 serta untuk tetap menjamin keberlangsungan usaha, keterjaminan keselamatan, dan ketersediaan konektivitas angkutan udara nasional dengan mempertahankan tingkat keselamatan yang tinggi,” tutup Bayu.