Kondisi Ekonomi Indonesia yang Masih Terkendali
Kondisi perekonomian Indonesia masih berada dalam kondisi yang terkendali meskipun tekanan dari gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai memberikan dampak terhadap harga komoditas global, khususnya minyak mentah. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti Rapat Kerja Pemerintah bersama Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa pertempuran yang berlangsung di kawasan Timur Tengah turut memengaruhi pergerakan harga minyak dunia. Namun, potensi jeda dua pekan akibat penundaan serangan oleh Amerika Serikat telah mendorong penurunan harga. Harga minyak mentah jenis WTI tercatat turun ke level 96,7 dolar AS per barel, sementara Brent Crude menyentuh 95,23 dolar AS per barel.
Pertumbuhan Ekonomi yang Kuat
Meski demikian, sejumlah indikator fundamental ekonomi domestik dinilai masih kokoh. Pada Kuartal IV-2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,39 persen, menempatkan Indonesia di posisi kedua tertinggi di antara negara anggota G20, hanya di bawah India yang tumbuh 7,40 persen pada periode yang sama.
“Kondisi konsumsi kita kuat, di mana konsumsi mewakili 54 persen dari PDB. Ketahanan pangan kita juga relatif kuat, produksi beras di 2025 sebesar 34,7 juta ton, dan stok Bulog per 8 April 2026 sebesar 4,6 juta ton,” ujar Airlangga.
Dari sisi fiskal, penerimaan pajak hingga akhir Kuartal I-2026 tumbuh 14,3 persen menjadi Rp462,7 triliun. Indeks PMI Manufaktur pada Maret 2026 juga berada di zona ekspansif dengan angka 50,1. Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat di level 125,2 atau masih dalam kategori optimis, dan cadangan devisa terjaga di angka 151,9 miliar dolar AS, setara dengan enam bulan kebutuhan impor.
Upaya Menstabilkan Rupiah
Untuk menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal, pemerintah terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia melalui kebijakan triple intervention di pasar spot, non-delivery forward, dan pasar domestik. BI Rate saat ini dipertahankan di level 4,75 persen. Presiden Prabowo Subianto juga mengarahkan agar kerja sama bilateral currency swap diperluas ke sejumlah negara mitra, di luar yang telah berjalan dengan Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan.
Penyesuaian Harga Avtur dan Dampaknya
Di sektor energi, pemerintah menerapkan kebijakan penyesuaian harga avtur dengan pemberian fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 11 persen selama dua bulan. Langkah tersebut berhasil menahan laju kenaikan harga tiket pesawat domestik hanya pada kisaran 9 hingga 13 persen.
Dampak kenaikan harga avtur terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji pun sepenuhnya ditanggung negara. “Dampak kenaikan avtur ini di-absorb oleh pemerintah, jadi tidak ada kenaikan biaya haji. Ini di-absorb untuk sekitar 220 ribu jemaah haji dengan anggaran Rp1,77 triliun yang dibebankan kepada APBN,” jelas Airlangga.
Kebijakan Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan strategis guna menjaga momentum pertumbuhan, di antaranya implementasi program biodiesel B50 per 1 Juli 2026 yang diproyeksikan menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp48 triliun. Presiden Prabowo turut menegaskan komitmen untuk menjaga rasio utang di batas 40 persen dan defisit anggaran tidak melampaui 3 persen hingga akhir tahun.
Optimisme Pertumbuhan Ekonomi
Dengan berbagai penyangga tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2026 masih mampu menyentuh angka 5,5 persen atau lebih.
