Dari Kegagalan hingga Dugaan Proyek Keluarga, DPRD Garut Diminta Bentuk Pansus LKPJ 2025

LKPJ Bupati Garut Tahun Anggaran 2025: Momen Evaluasi yang Menentukan

Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Garut Tahun Anggaran 2025 tidak hanya sekadar agenda rutin tahunan. Di tengah sorotan publik yang semakin menguat, momentum ini dinilai menjadi ruang strategis bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menguji laporan keuangan daerah, capaian kinerja seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pelaksanaan tugas pembantuan, hingga merespons isu-isu besar yang menyita perhatian masyarakat.

Sorotan publik belakangan tak bisa dilepaskan dari dua hal utama. Pertama, viralnya pernyataan Wakil Bupati Garut yang mengakui kegagalan satu tahun kepemimpinannya dan menyebut roda birokrasi berjalan “lambat”. Kedua, mencuatnya tudingan yang mengarah pada keluarga Bupati terkait dugaan indikasi bermain proyek.

Peran DPRD dalam Mengawasi LKPJ

Seorang pemerhati kebijakan publik, Dudi Supriadi, menilai bahwa seluruh dinamika tersebut harus diuji secara kelembagaan dalam forum resmi DPRD, khususnya melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Ia menegaskan bahwa LKPJ bukan hanya membaca angka-angka realisasi anggaran. Ini adalah forum evaluasi politik dan administratif. Semua isu strategis yang menjadi perhatian publik, apalagi yang viral dan berdampak pada kepercayaan masyarakat, harus diklarifikasi secara terbuka.

Menguji Angka, Menguji Integritas

Menurut Dudi, DPRD memiliki kewajiban konstitusional untuk menilai secara objektif:

• Konsistensi laporan keuangan daerah TA 2025
• Kesesuaian capaian kinerja SKPD dengan target RKPD dan RPJMD
• Efektivitas pelaksanaan tugas pembantuan
• Pengelolaan program prioritas daerah

Namun, ia menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada aspek administratif. Ketika ada pengakuan kegagalan dari Wakil Bupati, DPRD harus memastikan apakah hal itu tercermin dalam capaian kinerja. Apakah ada indikator yang meleset? Apakah target tidak tercapai? Atau ada persoalan manajerial?

Ia menambahkan bahwa inkonsistensi antara pernyataan publik dan isi LKPJ akan menjadi preseden buruk bagi akuntabilitas pemerintahan.

Isu Dugaan Keluarga Bermain Proyek

Tak hanya soal pengakuan gagal, isu tudingan terhadap keluarga Bupati yang diduga terlibat dalam proyek pemerintah daerah juga menjadi perhatian. Meski tudingan tersebut masih berupa dugaan dan perlu pembuktian, Dudi menilai DPRD tidak boleh mengabaikannya. Dalam demokrasi, isu besar yang menjadi perhatian masyarakat tidak bisa disapu di bawah karpet.

Jika ada dugaan konflik kepentingan atau indikasi penyalahgunaan kewenangan, DPRD punya instrumen untuk menyelidikinya. Ia menyebut bahwa Pansus LKPJ dapat menjadi pintu awal untuk meminta klarifikasi dan menelusuri fakta secara terbuka. Bila ditemukan indikasi yang memerlukan pendalaman lebih jauh, DPRD dapat mendorong penggunaan hak konstitusionalnya, seperti hak interpelasi atau bahkan hak angket.

DPRD di Titik Penentuan

Dudi menyebut bahwa DPRD Garut saat ini berada di titik penentuan. Apakah akan menjadikan LKPJ 2025 sebagai forum evaluasi substantif, atau sekadar formalitas tahunan yang minim pendalaman?

Pansus harus bekerja dengan keberanian moral dan basis data. Uji laporan keuangan secara detail, telusuri capaian SKPD satu per satu, dan respons isu strategis secara terbuka. Itu mandat rakyat. Menurutnya, sorotan publik yang besar terhadap pernyataan Wakil Bupati dan isu dugaan keluarga bermain proyek menunjukkan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi pemerintahan.

Transparansi sebagai Jalan Keluar

Dudi menegaskan bahwa penyelidikan melalui mekanisme DPRD bukan bertujuan memperkeruh suasana politik, melainkan memperjelas duduk perkara. Jika memang tidak ada pelanggaran, forum resmi DPRD akan membersihkan nama baik pihak-pihak yang dituduh. Tapi jika ada persoalan, harus dikoreksi secara sistemik. Itu esensi checks and balances.

Kini, pembahasan LKPJ Bupati Garut TA 2025 tak lagi sekadar agenda prosedural. Ia berubah menjadi panggung evaluasi menyeluruh—menguji bukan hanya angka-angka dalam laporan, tetapi juga integritas tata kelola pemerintahan daerah di mata publik.