Penilaian PWM Jatim terhadap Kesiapan Prabowo sebagai Mediator Konflik Timur Tengah
Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, wacana peran Indonesia sebagai mediator kembali menjadi sorotan. Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang siap memediasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menuai beragam respons dari berbagai pihak.
Salah satu penilaian datang dari Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (PWM Jatim), yang menilai bahwa inisiatif tersebut belum disertai langkah konkret yang dapat dirasakan publik. Mereka menekankan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia harus dibuktikan dengan tindakan nyata tanpa keberpihakan pada salah satu pihak.
Situasi yang Semakin Memburuk
Kondisi kian rumit setelah gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, yang justru memicu eskalasi militer luas di kawasan. Pemerintah Indonesia menyayangkan kegagalan diplomasi tersebut karena berdampak langsung pada stabilitas regional dan meningkatnya korban sipil.
Meskipun ada apresiasi dari negara-negara terkait, seperti Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, yang mengapresiasi tawaran Presiden Prabowo untuk menjadi mediator, hingga kini belum terlihat adanya tindak lanjut konkret dari tawaran tersebut. Hal ini memunculkan kegelisahan, termasuk di kalangan tokoh dan organisasi keagamaan di Indonesia.
Keprihatinan atas Korban Jiwa
PWM Jatim menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi yang terjadi, terutama setelah kabar tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei beserta anggota keluarganya dan sejumlah pejabat tinggi Iran dalam serangan militer. Selain itu, konflik juga dilaporkan telah merenggut nyawa lebih dari 500 warga sipil.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PWM Jatim, Muhammad Mirdasy, menyebut tragedi ini sebagai peristiwa kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Ia menilai tindakan yang terjadi adalah sebuah kebiadaban yang sangat luar biasa dan menyampaikan rasa penyesalan terhadap hal tersebut.
Dukungan Inisiatif Damai, Tapi Harus Netral
PWM Jatim pada prinsipnya mengapresiasi niat Presiden Prabowo untuk menjadi mediator antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Terlebih, komitmen tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden saat bergabung dalam Board of Peace (BOP), yang bertujuan menghentikan agresi militer di Timur Tengah, khususnya oleh AS dan Israel.
Namun, apresiasi itu disertai catatan tegas. Muhammadiyah menilai politik luar negeri bebas aktif Indonesia harus benar-benar dijalankan secara konsisten, tanpa keberpihakan pada salah satu blok kekuatan.
“Bagaimana politik bebas aktif Indonesia harus dibuktikan dalam hal ini tidak boleh Presiden Prabowo punya kecenderungan kepada salah satu pihak yang ada,” ujarnya.
Ramadan, Gaza, dan Keadilan yang Dipertanyakan
PWM Jatim juga menyoroti dampak konflik yang berpotensi semakin memperparah penderitaan warga Palestina di Gaza. Di saat Ramadan seharusnya menjadi momentum ketenangan dan refleksi spiritual, kawasan Timur Tengah justru dilanda ketegangan yang kian mengeras.
Menurut Muhammadiyah, harapan agar Presiden sebagai bagian dari BOP dapat memastikan keadilan bagi semua pihak belum terlihat terwujud dalam praktik.
“Apa yang menjadi harapan utama dari presiden sebagai bagian dari BOP yang memastikan keadilan semua pihak itu sepertinya sangatlah tidak terwujud kenyataannya,” tegasnya.
Belum Terlihat sebagai Juru Adil
Lebih jauh, PWM Jatim menilai hingga saat ini Presiden Prabowo belum menunjukkan posisi sebagai juru adil yang tegas dan seimbang. Mereka juga mencatat belum adanya pernyataan keras dari Presiden yang secara eksplisit mengutuk serangan militer yang terjadi.
Karena itu, Muhammadiyah mendorong agar Presiden tidak berhenti pada retorika, melainkan segera menunjukkan langkah nyata yang terukur dan sistematis.
“Kami ingin mendorong Presiden Prabowo melakukan langkah konkret sistematis bagi perdamaian dunia. Buktikan, perdamaian bukan jargon, harus dibuktikan sebagai realitas,” pungkasnya.
