Panglima Telegram, TNI Siap Siaga Hadapi Perkembangan

Peningkatan Status Siaga I di TNI

Mabes TNI akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait adanya telegram nomor TR/283/2026 yang diterbitkan oleh Panglima TNI Agus Subiyanto. Telegram ini dikeluarkan pada hari Minggu (1/3/2026) dan ditandatangani oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI Letnan Jenderal Bobby Rinal Makmun. Telegram tersebut merupakan respons dari memanasnya situasi di kawasan Timur Tengah.

Meski tidak secara langsung mengonfirmasi peningkatan status menjadi siaga I, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Dwi Aulia Nasrullah mengakui bahwa ada peningkatan kesiapsiagaan dari prajurit TNI. Dwi menyebutkan bahwa kesiapsiagaan para prajurit sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2025. Salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa serta negara.

Prajurit TNI, menurut Dwi, bertugas secara profesional dan responsif. Hal itu diwujudkan dengan senantiasa memelihara kemampuan dan kekuatan agar selalu siap operasional dan siap siaga mengantisipasi perkembangan di lingkungan strategis internasional, regional, maupun nasional. Oleh karena itu, TNI harus memiliki peningkatan kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya dengan melakukan apel pengecekan kesiapan secara rutin.

Status Siaga I Dianggap Tidak Berlebihan

Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, membenarkan adanya penerapan status siaga I oleh Jenderal Agus. “Iya (telegram itu benar),” ujar Hasanuddin kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Sabtu (7/3/2026). Anggota parlemen dari PDI Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan bahwa kenaikan status menjadi siaga I menunjukkan kesiapan prajurit TNI di lingkungan TNI terhadap potensi bahaya. “Tingkat siaga itu tak perlu dikonsultasikan dengan DPR,” katanya.

Ketika ditanyakan apakah peningkatan status ini di lingkungan TNI tidak dianggap berlebihan sehingga menciptakan kesan Indonesia tak aman, Hasanuddin menepisnya. “Berlebihan itu kalau kita terlibat adu fisik atau militer,” ujarnya. Alih-alih soal ancaman fisik, dampak nyata yang segera dihadapi oleh rakyat Indonesia yakni kenaikan harga BBM yang berimbas kepada kenaikan harga-harga sembako. Itu semua karena Iran melakukan pengetatan pengawasan terhadap Selat Hormuz. Bahkan, saat ini dua kapal tanker minyak milik PT Pertamina terjebak di Selat Hormuz.

“Justru yang harus diwaspadai itu adalah dampak ekonomi. Harga BBM naik yang memicu kenaikan harga-harga barang yang lain. Rakyat terpuruk, ekonomi ambruk dan pemerintah bisa bangkrut,” kata Hasanuddin.

Apel Siaga I Telah Dilakukan di Kodam-Kodam

Apel siaga I untuk mengantisipasi perkembangan situasi di dalam negeri sudah dilakukan di Kodam XXI/Radin Inten, Lampung pada Selasa (3/3/2026). Apel siaga I dipimpin langsung oleh Pangdam Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi di Lapangan Satlog, Way Halim, Kota Bandar Lampung. “Apel Siaga I ini merupakan wujud kesiapsiagaan satuan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi dan dinamika yang berkembang, baik terkait stabilitas keamanan wilayah maupun kondisi sosial kemasyarakatan,” demikian yang tertulis di dalam keterangan Kodam XXI/Radin Inten, dikutip Minggu.

Di dalam pesannya, Kristomei meminta semua personel harus siap. Selain itu, sistem komando dan pengendalian harus senantiasa berada pada tingkat optimal.

Poin-Poin Instruksi Siaga I

Di dalam grafis yang diperoleh IDN Times, instruksi itu memuat lima poin, yakni:

• Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI menyiagakan penuh personel dan alutsista di jajarannya. Personel melaksanakan patroli di objek vital (obvit) strategis dan sentra perekonomian. Hal itu termasuk di bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, dan terminal bus, serta kantor PLN.
• Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diminta untuk melaksanakan deteksi dini dan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
• Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI memerintahkan atase pertahanan (athan) RI di negara yang terdampak untuk mendata dan memetakan serta merencanakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) bila diperlukan, serta berkoordinasi dengan Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) dan KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia).
• Kodam Jaya/Jayakarta agar melaksanakan patroli di tempat-tempat obvit (obyek vital) strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusitivitas di wilayah DKI Jakarta.
• Satuan intelijen TNI melaksanakan deteksi dini dan cegah dini adanya kelompok di tempat-tempat obvit strategis dan kedutaan-kedutaan serta mengantisipasi perkembangan situasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah DKI Jakarta.

Semua informasi yang didapat dari aktivitas deteksi dan patroli wajib dilaporkan secara langsung kepada Panglima TNI. Telegram itu ditujukan kepada semua petinggi di ketiga matra TNI. Di dalamnya juga tertulis siaga I berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga masanya selesai.