Perdana Menteri Israel Tampil di Tengah Kekacauan Serangan Rudal Iran
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, muncul dalam situasi yang penuh ketegangan setelah beredar kabar bahwa dirinya tewas akibat serangan rudal Iran. Pernyataan pers ini disampaikan dalam konteks perang yang masih berlangsung sejak 28 Februari 2026. Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan bahwa kekuatan Iran telah melemah setelah hampir dua minggu menghadapi serangan dari AS dan Israel.
Pada malam hari, kemunculan Netanyahu disiarkan melalui video yang menunjukkan ia berdiri di antara dua bendera Israel sambil menjawab pertanyaan melalui tautan video. Ia menyatakan bahwa pasukan elit Iran telah mengalami kerugian besar. Netanyahu juga menyebut bahwa dirinya selalu berkomunikasi secara terbuka dengan Presiden AS Donald Trump.
“Kami bertujuan untuk menghentikan Iran memindahkan proyek nuklir dan rudal balistik ke bawah tanah,” ujar Netanyahu. Ia juga bersumpah akan terus menyerang Hizbullah Lebanon setelah kelompok tersebut melepaskan tembakan pada 2 Maret 2026. Ketika ditanya tentang kemungkinan pendudukan militer atas wilayah Lebanon, Netanyahu mengingatkan pemerintah Lebanon bahwa mereka sedang “bermain api.”
Netanyahu memberikan ancaman terhadap Mojtaba Khamenei dan Naim Qassem, pemimpin Hizbullah. “Saya tidak akan mengeluarkan polis asuransi jiwa untuk mereka. Saya tidak bermaksud memberikan pesan pasti di sini tentang apa yang kami rencanakan atau apa yang akan kami lakukan,” ujarnya. Meski tidak mengungkap apakah Israel mempersenjatai para demonstran Iran, ia menyatakan bahwa “kita dapat menciptakan kondisi untuk perubahan rezim, tetapi terserah kepada rakyat Iran untuk turun ke jalan.”
Serangan Rudal Iran Mengguncang Israel
Kemunculan Netanyahu hampir bersamaan dengan pernyataan perdana Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Menurut laporan Tass, kantor berita Rusia, saat Netanyahu memberi keterangan pers, Israel dihujani rudal Iran. Suara sirine serangan udara berbunyi di wilayah Israel termasuk Tel Aviv, ketika Netanyahu bicara. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyatakan bahwa mereka telah mendeteksi peluncuran rudal baru dari Iran yang mendorong pengiriman peringatan darurat ke telepon seluler penduduk di wilayah tengah negara itu.
Namun, serangan rudal Iran tidak mengganggu siaran langsung pidato Netanyahu. Di sisi lain, Mojtaba Khamenei bersumpah bahwa Iran tidak akan berhenti membalas dendam atas darah para syuhada. “Saya meyakinkan semua orang bahwa kami tidak akan mengabaikan pembalasan atas darah para syuhada Anda. Pembalasan yang kami maksudkan tidak hanya terkait dengan wafatnya Pemimpin Revolusi, melainkan setiap anggota bangsa yang gugur sebagai syuhada oleh musuh adalah subjek terpisah untuk berkas pembalasan,” katanya.
Operasi Militer Iran Terhadap Israel
Tidak lama setelah pernyataan Mojtaba Khamenei tersiar, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran mengumumkan peluncuran gelombang ke-41 Operasi Janji Sejati 4 terhadap target di wilayah pendudukan Israel. Dalam pernyataannya, IRGC menyatakan bahwa gelombang operasi ini diluncurkan dengan nama sandi “ke al-Quds yang Suci”, karena dilakukan menjelang Hari Quds Internasional. Serangan itu menargetkan sasaran-sasaran Zionis-Amerika di Tel Aviv dan al-Quds yang diduduki, serta pangkalan-pangkalan tentara teroris Amerika di wilayah tersebut.
“Operasi tersebut dilaksanakan dengan menembakkan lebih dari 10 rudal Khorramshahr yang berat dan tangguh dengan kemampuan hulu ledak ganda, rudal Qadr dengan kemampuan hulu ledak ganda, rudal Kheybar Shekan dengan hulu ledak seberat satu ton, rudal hipersonik Fattah dengan hulu ledak seberat satu ton, dan drone penghancur,” kata IRGC dalam pernyataannya, Kamis (12/3/2026).
Penolakan Gencatan Senjata oleh Iran
Iran menolak usulan gencatan senjata dari AS. Pemerintah Iran secara resmi menolak dua pesan dari utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, yang meminta pemberlakuan gencatan senjata. Iran menilai posisi mereka saat ini tidak sedang kalah dan meyakini bahwa Trump justru tengah menghadapi tekanan politik domestik yang besar. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan bahwa klaim kemenangan sepihak dari Washington tidak serta-merta menghentikan peperangan.
Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi menyatakan bahwa kesepakatan hanya bermakna jika ada jaminan tertulis bahwa AS tidak akan melakukan agresi ulang di masa depan. “Jika gencatan senjata akan ditegakkan atau perang dihentikan, harus ada jaminan bahwa tindakan agresif terhadap Iran tidak akan terulang. Jika tidak, jika serangan lain terjadi setelah beberapa bulan, gencatan senjata tersebut tidak akan berarti,” tegas Gharibabadi, Rabu (11/3/2026).
Ancaman Blokade Selat Hormuz
Di tengah desakan internasional, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengeluarkan ancaman serius terkait Selat Hormuz, jalur krusial yang melayani 20 persen pasokan minyak dan gas global. IRGC memperingatkan akan memblokir setiap kapal yang memiliki kaitan dengan negara-negara agresor. “Sejak awal perang kami sudah mengumumkan, dan kami tegaskan kembali, bahwa yang terkait dengan agresor terhadap Iran tidak berhak melewati Selat Hormuz. Jika ragu, silakan mendekat dan buktikan sendiri,” tulis pernyataan resmi IRGC.
Meski demikian, IRGC memberikan pengecualian bagi kapal-kapal dari negara yang masih menjalin hubungan diplomatik dengan mengirimkan duta besar ke Amerika Serikat dan Israel.
Tekanan Internasional di PBB
Posisi Iran kian terjepit secara diplomasi di tingkat global. Pada Rabu (11/3/2026), Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas resolusi yang diajukan Bahrain. Lebih dari 80 negara dilaporkan mendukung resolusi yang mengecam serangan Iran terhadap negara-negara Teluk. Namun, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menutup pintu negosiasi dengan menyatakan bahwa Iran akan membalas setiap serangan secara instan dan proporsional.
“Kami sama sekali tidak mencari gencatan senjata. Biarkan musuh tahu bahwa apa pun yang mereka lakukan, pasti akan ada pencapaian yang proporsional dan segera. Kami berjuang habis-habisan,” tulis Ghalibaf melalui media sosialnya. Hingga saat ini, meskipun ada jalur komunikasi dengan beberapa negara mediator, faksi garis keras di Teheran tampaknya lebih memilih konfrontasi terbuka ketimbang menerima tawaran gencatan senjata dari pemerintahan Trump.
