DPR Minta Penjelasan Terkait Pengadaan Motor Listrik oleh BGN
Komisi IX DPR RI kembali menyoroti isu pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris, menyatakan bahwa BGN tidak pernah melaporkan rencana pengadaan motor listrik untuk para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini menunjukkan adanya ketidaktransparanan dalam proses pengadaan tersebut.
Polemik Pengadaan Motor Listrik
Anggota Komisi IX, Pulung Agustanto, mengungkapkan bahwa pengadaan 21.000 motor listrik dengan total anggaran sebesar Rp1,39 triliun telah menjadi perhatian serius. Meski anggarannya berasal dari tahun 2025, barangnya baru akan diserahkan pada Mei 2026. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait mekanisme pengadaan dan apakah sesuai dengan standar tata kelola keuangan negara.
Pulung juga menyampaikan bahwa ada informasi harga motor listrik yang dipesan oleh BGN jauh lebih tinggi dibandingkan produk sejenis dari merek lain. Ini bisa berpotensi merugikan keuangan negara dan memperkuat spekulasi bahwa pengadaan tersebut tidak efisien.
Penolakan Anggaran oleh Menkeu
Terkait penolakan anggaran oleh Menteri Keuangan Purba, pengadaan motor listrik ini ternyata tetap dilanjutkan. Charles Honoris menyebutkan bahwa meskipun Menkeu sudah menolak pengadaan motor listrik pada tahun 2025, BGN tetap melanjutkan impor motor tersebut. Bahkan, barangnya telah tiba di Indonesia.
Selain itu, Charles juga menyoroti kejanggalan dalam pengadaan motor listrik ini. Ia menyebutkan bahwa kantor distributor motor tersebut belum sepenuhnya selesai dibangun, sementara pihak BGN telah menyiapkan satu SPPG yang akan beroperasi di lokasi tersebut. Hal ini menunjukkan adanya indikasi ketidakjelasan dalam rencana pengadaan.
Permintaan Klarifikasi dari DPR
Dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas, Komisi IX DPR akan memanggil BGN beserta instansi terkait pada Senin (13/4/2026). Charles Honoris menegaskan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan secara langsung dari Kepala BGN, Dadan Hindayana, terkait seluruh aspek pengadaan motor listrik tersebut.
Pulung Agustanto juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang baik dalam setiap pengeluaran negara. Ia menilai bahwa saat ini kondisi fiskal Indonesia sedang menghadapi tantangan, sehingga setiap penggunaan dana harus benar-benar optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.
Tantangan Tata Kelola Keuangan
Pulung menekankan bahwa setiap kementerian dan lembaga harus serius menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik. Dengan demikian, setiap sen uang negara dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Ia juga meminta agar BGN memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan jelas.
Langkah Selanjutnya
Dalam waktu dekat, Komisi IX DPR akan menggelar rapat khusus untuk membahas tata kelola program MBG. Hasil pembahasan ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut, termasuk memastikan kepatuhan terhadap aturan pengadaan barang dan jasa serta menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
