Friksi antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di Yaman
Ketegangan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA) semakin memburuk akibat konflik yang terjadi di Provinsi Hadramout dan Al-Mahrah, Yaman. Masalah ini berawal dari tindakan UEA yang menekan pasukan Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC) untuk melakukan operasi militer di wilayah selatan Yaman yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Langkah tersebut dinilai sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Saudi, sekaligus membahayakan stabilitas Yaman dan kawasan.
Arab Saudi mengungkapkan kekecewaannya terhadap UEA karena pergerakan kapal yang membawa senjata dan kendaraan lapis baja dari Pelabuhan Al-Fujairah (UEA) menuju Pelabuhan Al-Mukalla (Hadramout, Yaman), yang dilakukan tanpa persetujuan resmi Komando Gabungan Pasukan Koalisi pimpinan Arab Saudi. Koalisi yang dibentuk pada 2015 beranggotakan Arab Saudi, UEA, Bahrain, Kuwait, dan Mesir. Namun, partisipasi aktif negara-negara tersebut berubah-ubah seiring waktu, dengan Arab Saudi tetap menjadi pemegang komando utama.
Saudi menilai bahwa langkah-langkah UEA di Yaman sangat berbahaya dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Koalisi untuk Memulihkan Legitimasi di Yaman. Mereka juga menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak mendukung tujuan koalisi dalam menciptakan keamanan dan stabilitas di negara tersebut. Dalam rilisnya, Arab Saudi menegaskan bahwa setiap ancaman terhadap keamanan nasionalnya merupakan garis merah, dan Saudi tidak akan ragu mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menghadapi dan menetralisasi ancaman tersebut.
Meski demikian, Saudi menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Yaman. Mereka menyatakan dukungan penuh kepada Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman dan pemerintah Yaman yang sah. Saudi juga menilai isu Yaman Selatan sebagai persoalan yang memiliki dimensi historis dan sosial, yang hanya dapat diselesaikan melalui dialog politik komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak Yaman, termasuk Dewan Transisi Selatan.
Pengeboman Kiriman Senjata dari UEA

Saudi mengambil tindakan terkait kiriman senjata UEA di Yaman yang sebelumnya disorot. Kiriman yang berada di pelabuhan Mukalla itu kemudian dibom oleh Saudi karena diduga senjata tersebut untuk digunakan pasukan separatis. Mengutip Associated Press (AP), pemboman tersebut menyusul ketegangan selama berhari-hari atas gerak maju pasukan separatis yang dikenal sebagai Dewan Transisi Selatan (STC), yang didukung oleh UEA.
Meskipun ada peringatan dari Saudi, STC dan sekutunya mengeluarkan pernyataan yang mendukung kehadiran UEA, bahkan ketika pihak lain yang bersekutu dengan Arab Saudi menuntut pasukan UEA mundur dari Yaman dalam waktu 24 jam.
UEA Menarik Pasukan

Usai peristiwa pengeboman itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) UEA mengatakan akan menarik sisa pasukannya yang ada di Yaman. Kemhan UEA menjelaskan bahwa personel yang ada di Yaman saat ini adalah personel khusus yang menjalankan misi kontra-terorisme yang berkoordinasi dengan mitra internasional terkait.
“Kementerian Pertahanan mengumumkan penghentian sementara personel kontra-terorisme yang tersisa di Yaman atas kemauan sendiri, dengan cara yang menjamin keselamatan personelnya dan berkoordinasi dengan mitra terkait,” demikian keterangan tersebut dikutip dari akun resmi Kemhan UEA di X, Rabu (31/12).
Dalam keterangan itu, Kemhan UEA juga menjelaskan bahwa sejak 2015 negaranya merupakan bagian dari Koalisi Arab dalam mendukung legitimasi di Yaman. UEA mendukung upaya internasional untuk memerangi organisasi teroris, dan mengejar keamanan dan stabilitas bagi rakyat Yaman. UEA mengeklaim telah melakukan pengorbanan besar dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.
Menurut Kemhan militer UEA telah ditarik dari Yaman sejak 2019 setelah menyelesaikan misi yang ditugaskan dalam kerangka kerja resmi yang disepakati. Maka itu yang tersisa di Yaman ialah personel khusus sebagai bagian dari upaya kontra-terorisme. Kini UEA memastikan personel tersebut juga akan ditarik.
“Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa langkah ini diambil dalam konteks penilaian komprehensif terhadap kebutuhan fase saat ini, dan sejalan dengan komitmen Uni Emirat Arab serta perannya dalam mendukung keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut,” pungkas Kemhan UEA.
Respons Kementerian Luar Negeri RI
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan terus memantau situasi konflik yang terjadi di Yaman, khususnya keamanan di Hadramout dan Al-Mahra. Hadramout adalah wilayah terbesar di Yaman yang kaya minyak. Bagi Indonesia, stabilitas di Hadramout sangat krusial mengingat wilayah ini, khususnya Kota Tarim, merupakan pusat pendidikan agama bagi ribuan pelajar asal Tanah Air yang hingga kini masih menuntut ilmu di sana.
“Indonesia terus mengikuti dengan seksama perkembangan terkini di Republik Yaman dan mengapresiasi upaya lanjutan para pihak terkait untuk menjaga stabilitas dan keamanan, khususnya di wilayah Hadramout dan Al-Mahra,” demikian keterangan Kemlu dikutip dari akun X resminya, Kamis (1/1).
Kemlu mengatakan, Indonesia meminta semua pihak untuk menahan diri dan jangan ada yang bertindak sepihak. “Indonesia menegaskan kembali seruannya kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan sepihak yang dapat berdampak pada kondisi keamanan,” ujarnya.
Indonesia, lanjut Kemlu, terus mendorong penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. “Indonesia kembali menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui dialog politik yang inklusif dan komprehensif di bawah koordinasi PBB, dengan menghormati pemerintahan Yaman yang sah serta integritas teritorialnya,” ujarnya.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”











