Indonesia Memimpin Dewan Hak Asasi Manusia PBB
Indonesia kembali menunjukkan perannya sebagai negara yang berkomitmen terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM) di tingkat internasional. Dalam sebuah peristiwa penting, Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Keputusan ini ditetapkan di Markas Besar PBB Jenewa pada 8 Januari 2026. Jabatan tersebut akan dipegang oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, yaitu Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik, Dr. Jazuli Juwaini, menyambut baik keberhasilan Indonesia dalam posisi ini. Menurutnya, terpilihnya Indonesia menjadi capaian penting sekaligus amanah besar di tengah situasi dunia yang semakin mengkhawatirkan akibat konflik, peperangan, agresi militer negara adikuasa, serta praktik penjajahan yang belum berakhir, khususnya di wilayah Palestina.
JDF Asia Pasifik melihat posisi strategis ini sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih determinan dalam membela hak asasi manusia masyarakat terjajah dan tertindas di berbagai belahan dunia. Dewan HAM PBB diharapkan tidak hanya menjadi forum normatif, tetapi juga mampu menghadirkan langkah-langkah nyata dan efektif dalam penegakan HAM global.
Kekuatan Moral dan Diplomasi Indonesia
Menurut Jazuli Juwaini, Indonesia memiliki modal moral, historis, dan diplomatik yang kuat untuk mengemban peran tersebut. Ia menegaskan bahwa Indonesia dapat menjadikan posisi Presiden Dewan HAM PBB ini sebagai jendela kesempatan untuk membangun mekanisme penegakan HAM dunia yang lebih efektif, adil, dan berkeadaban. Dunia membutuhkan kepemimpinan yang berani, berprinsip, dan berpihak pada korban ketidakadilan.
Terpilihnya Indonesia tidak terlepas dari cara pandang, pendekatan, serta pengalaman bangsa Indonesia dalam menghormati dan memajukan HAM, sikap konsisten terhadap nilai antipenjajahan, serta komitmen kuat pada kemanusiaan dan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
JDF Asia Pasifik juga menaruh harapan besar agar di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB semakin membuka ruang kerja sama yang luas dan inklusif dengan berbagai komponen pembela HAM dunia, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, dan jaringan internasional yang berkomitmen pada keadilan global.
Peran Presiden Dewan HAM PBB
Diplomat senior Indonesia, Sidharto Reza Suryodipuro, resmi menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation Human Rights Council (UNHRC). Sidharto, yang merupakan Wakil Tetap Indonesia untuk Kantor PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Swiss, resmi dilantik sebagai Presiden Dewan HAM PBB pada Kamis (8/1/2026).
Ia akan mengemban jabatan tersebut selama satu tahun, hingga 31 Desember 2026. Dikutip dari laman resmi Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB, ohchr.org, Sidharto dinominasikan oleh Kelompok Negara-negara Asia-Pasifik. Nantinya, ia akan memimpin Dewan HAM PBB dalam siklus ke-20, dua dekade sejak dewan tersebut didirikan pada 2006.
Dalam sambutannya setelah terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB, Sidharto menegaskan bahwa Dewan HAM PBB memiliki sejarah yang menjadi panduan penting untuk masa depan. Menurutnya, Dewan HAM PBB juga harus memegang teguh tiga prinsip dalam menangani isu-isu HAM, yakni universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas.
Masa Depan Dewan HAM PBB
“Saat kita memperingati ulang tahun ke-20 Dewan HAM PBB, saya telah merenungkan sejarahnya sebagai panduan penting untuk menentukan arah kita ke depan,” kata Sidharto dikutip dari Tribunnews.com.
“Sejak pembentukan Dewan HAM PBB, terlepas dari perbedaan pandangan, negara-negara anggota mengesampingkan perbedaan tersebut sebagai pengakuan atas janji Dewan HAM PBB untuk mempromosikan penghormatan universal terhadap perlindungan semua hak asasi manusia.”
“Kami percaya bahwa Dewan HAM PBB harus tetap setia pada prinsip-prinsip inti universalitas, objektivitas, dan non-selektivitas dalam mempertimbangkan isu-isu hak asasi manusia, memperlakukan semua hak asasi manusia — termasuk hak atas pembangunan — secara adil dan setara.”
Nantinya, Presiden Dewan HAM PBB Sidharto Reza Suryodipuro didampingi oleh Wakil Presiden Dewan HAM PBB Marcelo Vàzquez Bermúdez, Wakil Tetap Ekuador untuk Kantor dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Swiss.
Penunjukan Sidharto sebagai Presiden Dewan HAM PBB disetujui dalam pertemuan di Jenewa pada tanggal 23 Desember 2025, dengan 34 dari 47 negara anggota memberikan suara mendukung. Sidharto terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB melalui pemungutan suara lisan dalam pertemuan dewan pada Kamis, 8 Januari 2026.
