Peringatan Menteri Sosial Soal Penggunaan Bantuan Sosial
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan kekecewaannya terhadap sejumlah warga yang menggunakan uang bantuan sosial (bansos) untuk membayar cicilan utang. Hal ini disampaikan saat ia berdialog dengan warga dan keluarga penerima manfaat (KPM) dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Ia menekankan bahwa bansos diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan pangan, pendidikan anak, maupun akses layanan kesehatan. “Jangan gunakan bansos untuk bayar cicilan utang. Itu tidak sesuai peruntukannya,” ujarnya.
Menurutnya, setiap program bantuan sosial dirancang agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Contohnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, serta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan penggunaan yang tepat, dampak dari program ini akan lebih maksimal.
Sistem Data Tunggal Nasional
Saat ini, pemerintah telah menerapkan sistem data tunggal nasional yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kebijakan ini merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan basis data yang sama dalam penyaluran bantuan.
Dalam sistem ini, data kesejahteraan sosial masyarakat dikelompokkan dalam 10 desil atau tingkatan ekonomi. Desil 1 merupakan kelompok 10 persen terbawah secara ekonomi, sementara desil 10 adalah kelompok paling sejahtera. “Yang diprioritaskan tentu desil 1 dulu. Kalau anggaran masih ada, lanjut ke desil 2, dan seterusnya. Enam ke atas kita asumsikan sudah bisa hidup mandiri,” jelasnya.
Data tersebut bersifat dinamis dan harus terus diperbarui. Setiap hari, ada warga yang lahir, meninggal, pindah domisili, atau mengalami perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah desa, RT/RW, dan Dinas Sosial diminta aktif melakukan pemutakhiran data.
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bansos
Selain melalui jalur formal seperti musyawarah desa dan Dinas Sosial, masyarakat juga dapat berpartisipasi langsung melalui aplikasi Cek Bansos. Aplikasi tersebut menyediakan fitur usul dan sanggah bagi warga yang merasa berhak menerima bantuan atau ingin menyampaikan keberatan terhadap data penerima.
“Kemensos juga menyediakan layanan pengaduan melalui call center 171 dan WhatsApp resmi untuk menampung laporan masyarakat,” tambahnya.
Mensos juga mendorong kesadaran masyarakat agar bersikap jujur. Jika kondisi ekonomi sudah membaik, ia berharap warga bersedia secara sukarela keluar dari daftar penerima bantuan. “Kalau banyak yang menolak bansos karena sudah mampu, berarti daerah itu sukses,” ujarnya.
Masalah Bantuan Sosial yang Terhenti
Di sisi lain, terdapat kasus di mana dua nenek penyandang disabilitas netra di Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, tidak lagi menjadi penerima bantuan sosial. Nama mereka sudah tak lagi terdaftar di kelurahan sebagai prioritas.
Aisyah Katili (80) dan Hapisah Katili (76) tinggal di sebuah rumah kecil sederhana di salah satu lorong, berdampingan dengan bengkel las dan tempat penyewaan tenda. Kondisi mereka sangat memprihatinkan; mereka hanya duduk berdiam diri tanpa aktivitas, menghabiskan waktu di dalam rumah yang sesak.
Aisyah mengungkapkan bahwa bantuan yang dulu rutin ia terima kini tak lagi datang. “Dulu ada (terima bantuan), sekarang sudah tidak ada lagi,” katanya. Ia menjelaskan bahwa namanya kini tidak lagi tercatat di kantor kelurahan saat hendak mengambil bantuan.
Untuk kebutuhan makan sehari-hari, mereka sangat bergantung pada anak-anak dan kebaikan hati tetangga. Salah satu tetangga, Ning Pou, mengaku tidak tega melihat kondisi kakak beradik tersebut. Ia rutin mengantarkan makanan jika memiliki kelebihan rezeki.
“
