Respons Gubernur Sumut terhadap Pengunduran Diri Kepala Dinas
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memberikan respons terkait pengunduran diri dua kepala dinas di lingkungan Pemprov Sumut. Dua pejabat tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Hendra Darnawan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Fitra Kurnia. Mereka mengundurkan diri dari jabatannya secara bersamaan pada Senin (9/2/2026).
Menurut Bobby Nasution, kinerja kedua kepala dinas yang mengundurkan diri memiliki catatan yang tidak memuaskan. Ia menegaskan bahwa alasan pengunduran diri harus ditanyakan langsung kepada orang yang bersangkutan.
“Kalau dia kerjanya gak maksimal, saya kecewa dengan hasil kinerjanya ya bukan soal mundurnya,” ujar Bobby saat ditemui di Kantor Gubernur Sumut, Sabtu (14/2/2026). Ia juga menyatakan bahwa pihak Pemprov Sumut memiliki catatan kinerja masing-masing kepala dinas. Meski demikian, ia menilai bahwa kinerja dua kepala dinas tersebut termasuk buruk.
Bobby menjelaskan bahwa semua kepala dinas yang mengundurkan diri memiliki sifat tahu diri. Ia menilai lebih baik jika mereka sadar diri dan mengundurkan diri daripada bertahan tanpa kinerja yang maksimal.
“Kalau buruk mundur aja gak apa. Dibandingkan sok mau paling cool tapi kinerjanya gak ada. Mundur dengan alasan apapun, kita punya penilaian kerja masing masing bukan menjatuhkan orang. Bukan menilai orang baik buruknya,” jelasnya.
Pandangan Pengamat Kebijakan Publik
Pengamat Kebijakan Publik Sumut, Elfanda Ananda, menilai bahwa pengunduran diri ini bukan hanya sekadar administratif, melainkan bagian dari tekanan politik. Menurutnya, pengunduran diri ini tidak terjadi sekali atau dua kali dengan jarak waktu yang cukup berdekatan.
“Ya kalau soal pengunduran diri kalau situasi yang ini, biasa-biasa saja. Tidak ada masalah. Misal ada permasalahan pribadi dan segala macam, tapi kalau sudah begini banyak, apalagi banyak pemberitaan soal tekanan politik segala macem ini menjadi tidak biasa dan menjadi sebuah permasalahan,” ujarnya.
Elfanda menilai bahwa banyaknya pengunduran diri kepala dinas berdampak pada ekosistem kinerja di bawah naungan dinas tersebut. Ia menyoroti bahwa adanya pejabat sebelumnya yang tersangka OTT dan informasi tekanan politik bisa mengganggu kinerja OPD.
Ia juga menyoroti bahwa beberapa pejabat eselon dua diambil dari luar daerah seperti Pemko Medan dan wilayah lain. Menurutnya, pejabat impor ini mati-matian dibela, sedangkan yang bertahan di situ (bukan impor) kelihatannya jauh lebih besar.
Evaluasi yang Diperlukan
Elfanda menilai bahwa Bobby Nasution perlu melakukan evaluasi terkait struktur organisasi yang dipimpinnya. Ia menyoroti bahwa ada pejabat yang telah ditetapkan tersangka tetapi belum diberhentikan oleh gubernur. Hal ini menunjukkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.
“Pengakuan soal dari BKD terkait alasan keluarga itu alasan normal dan bisa ditelusuri lebih lanjut. Tetapi dibalik itu, ada alasan yang belum terbuka secara umum,” tambahnya.
Dampak negatif dari pengunduran diri ini adalah kerugian di waktu dan penyesuaian kebijakan kepala dinas lama dan baru. Kepala dinas baru akan belajar dulu, sehingga membutuhkan waktu untuk mempelajari tugas barunya. Hal ini dapat mengganggu kinerja OPD.
Tantangan dan Penilaian DPRD
Elfanda menilai bahwa yang harus dievaluasi adalah Bobby Nasution sendiri. Ia menegaskan bahwa pengunduran diri kepala OPDnya bukan hanya terjadi sekali. Menurutnya, bisa jadi penyebabnya adalah kelemahan dalam manajemen organisasi yang dipimpinnya.
Apalagi, yang mengundurkan diri ini bukan kepala dinas yang impor dari Kota Medan. Hal ini menunjukkan persoalan tata organisasi dan perbedaan sikap antara impor dan non-impor dalam hal loyalitas.
Selain itu, DPRD juga harus memanggil dan mengevaluasi Gubernur Sumut. Sebab, kepala dinas ini mengurus kebutuhan warga. Elfanda menyarankan agar DPRD membentuk pansus untuk mengevaluasi kebijakan gubernur, bukan hanya sebagai pendukung kebijakan.
Riwayat Pengunduran Diri Kepala Dinas
Diketahui, sejak awal Gubernur Sumut Bobby Nasution menjabat, total ada 6 kepala dinas yang mengundurkan diri. Selain Fitra Kurnia dan Hendra Darnawan, ada juga Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Rajali yang mundur karena sakit pada Senin (20/10/2025). Lalu, Kadis Perkim Sumut Hasmirizal Undurkan diri pada 14 Oktober 2025 dengan alasan ingin fokus ke keluarga.
Kemudian, Kepala BKAD Sumut Muhammad Rahmadani mengundurkan diri pada 16 Mei 2025 dengan alasan ingin fokus ke pendidikan. Terakhir, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ilyas Sitorus mengundurkan diri pada 24 Maret 2025 sehari sebelum ia ditetapkan tersangka kasus korupsi dalam pengadaan software perpustakaan digital di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dengan nilai Rp 1,8 M. Ia mengajukan pengunduran diri dengan alasan mengajukan pensiun dini.
