Rencana Uji Coba B50 dan Dampaknya terhadap Pasar Kelapa Sawit
Rencana pemerintah untuk menguji coba Biodesel 50 atau B50 menimbulkan ketidakpastian di pasar kelapa sawit. Jika diterapkan secara penuh, ekspor sawit Indonesia diperkirakan akan mengalami penurunan. Hal ini disampaikan oleh Abdul Rasheed Jan Mohammad, CEO Westbury Group, dalam presentasi di hari kedua pelaksanaan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025, Nusa Dua, Bali.
B50 adalah bahan bakar campuran yang terdiri dari 50% biodiesel dan 50% bahan bakar diesel konvensional. Kebijakan ini memicu kembali diskusi mengenai kebutuhan domestic market obligation (DMO) atau pemenuhan kebutuhan pasar dalam negeri sebelum melakukan ekspor. Selain itu, isu prioritas penggunaan sawit untuk pangan atau energi juga menjadi perhatian utama.
Ketidakpastian akibat rencana uji coba B50 muncul saat pasar baru saja mengalami koreksi harga yang tajam dalam satu bulan terakhir. “Produksi Indonesia meningkat cepat sebagai salah satu faktor yang menekan harga, dan keputusan final terkait implementasi B50 menambah ketidakpastian pasar,” ujar Jan Mohammad.
Kebijakan biodiesel Indonesia masih belum jelas. Di tengah perang tarif antara negara-negara besar, arah pasar jangka pendek hingga jangka panjang terus berubah. “Kebijakan Indonesia tentang B50 masih ambigu. Perang tarif masih berlanjut sebagai faktor dominan,” ucap Jan Mohammad.
Sorotan juga disampaikan oleh Kian Pang Tan, Lead Analyst, Agricultural Research, LSEG Singapore. Menurutnya, Indonesia memiliki kemungkinan untuk mengurangi volume ekspor sebanyak 1,5-3 juta ton untuk mendukung kesiapan B50 pada 2025-2026. Pengurangan tersebut berpotensi membuka ruang bagi Malaysia meningkatkan ekspornya hingga satu juta ton.
Thailand juga diperkirakan akan meningkatkan ekspornya dalam jumlah terbatas dan berpotensi mendapat akses yang lebih besar ke pasar Uni Eropa karena status risiko deforestasi yang lebih rendah. Tan menambahkan, pasokan ekspor Indonesia diperkirakan turun 1,5 juta-3 juta ton jika B50 berjalan penuh.
Di Indonesia, konsumsi juga diperkirakan naik 1-3 juta ton, terutama dari program biodiesel. “Rencana B50 dapat meningkatkan kebutuhan biofuel menjadi 19 juta-20 juta kiloliter per tahun dari 15,6 juta kiloliter saat ini,” kata Tan dalam presentasinya.
Alvin Tai, Analyst, Soft Commodities, Bloomberg Intelligence menyatakan, rencana program biodiesel B50 oleh Pemerintah Indonesia juga harus dirancang dengan hati-hati. Soalnya, implementasinya berpotensi akan berkontradiksi dengan upaya optimalisasi ekspor sawit.
Jalur Tepat Menuju B50
Rencana uji coba B50 muncul dari pernyataan Prof. Eniya Lestiani Dewi, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat menjadi pembicara di hari pertama IPOC, Kamis 13 November 2025.
“Realisasi B35 dan persiapan menuju B40 telah memberikan dampak yang jelas: penghematan devisa, penurunan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan kapasitas produksi yang diperkirakan melampaui 22 juta kiloliter pada 2026,” ucapnya.
Namun, keberlanjutan program itu tetap membutuhkan penguatan ketelusuran, pembangunan infrastruktur distribusi, percepatan penanaman kembali bagi petani kecil, dan penyelarasan dengan standar keberlanjutan global.
“Arah kebijakan berikutnya ialah menempatkan Indonesia pada jalur yang tepat menuju B50,” ucapnya. Keberhasilan tahap tersebut bergantung pada kepastian mandat pencampuran, serta diversifikasi bahan baku yang di dalamnya termasuk pemanfaatan limbah dan minyak jelantah, serta peningkatan teknologi seperti HVO dan peningkatan kualitas FAME.
Dukungan pembiayaan riset dan pengembangan juga menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing. “Pada akhirnya, pengembangan biodiesel harus berjalan seiring dengan diplomasi perdagangan dan penguatan narasi positif mengenai keberlanjutan sawit Indonesia,” katanya.
Biodiesel merupakan bagian dari ekosistem energi masa depan, berdampingan dengan bioethanol, SAF, HVO, bio-CNG, dan pengembangan kendaraan listrik.
Eniya juga melontarkan rencana uji coba B50 saat menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai ia menjadi pembicara. Ia memperkirakan, uji coba berlangsung pada 3 Desember 2025. “B50 itu program yang mendapatkan arahan dari Bapak Presiden di Ratas dan juga sudah disiapkan oleh Pak Menteri untuk kita go.”
Uji coba penggunaan B50 bakal dilakukan di sejumlah kendaraan seperti truk, kendaraan pemadam kebakaran, alat pertanian dan pertambangan, kereta api.
Kambing Hitam
Kemarin, IPOC 2025 juga menyoroti industri sawit saat ini menghadapi tekanan regulasi dan persepsi negatif dunia. Namun, tekanan itu justru menjadi peluang untuk membangun kepercayaan dan inovasi.
Hal itu dikemukakan Adjunct Professor dari John Cabot University, Roma, Pietro Paganini, di hari kedua pelaksanaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 dibuka di Bali International Convention Center (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat 14 November 2025.
Dalam paparannya berjudul “EUDR and Beyond: Navigating New Frontiers for Palm Oil”, Paganini menyebutkan tantangan terbesar sawit sekarang bukanlah produktivitas, melainkan masalah persepsi dan kepercayaan. “Kelapa sawit adalah komoditas yang paling produktif dan paling inklusif, tetapi justru memiliki reputasi paling buruk,” ucap Paganini.
Kesenjangan antara fakta dan persepsi telah membuat sawit kerap dijadikan kambing hitam. Padahal, komoditas tersebut berperan besar dalam pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan gizi dunia, serta efisiensi penggunaan lahan.
Persoalan deforestasi atau degradasi hutan melahirkan pula regulasi atau Peraturan Deforestasi Uni Eropa/EU Deforestation Regulation. Regulasi tersebut melarang produk hasil deforestasi masuk pasar Uni Eropa.
Alih-alih dipandang sebagai hambatan, Paganini menilai, regulasi tersebut sebagai awal dari gelombang baru standar pasar global. Ketimbang melihat EUD hanya hambatan, industri justru perlu menjadikannya arena kompetisi baru dalam membangun kepercayaan dan nilai tambah.
“Nol deforestasi dan keterlacakan penuh akan menjadi standar baru pasar global. EUDR membuka perlombaan global untuk membangun kepercayaan dan inovasi,” ucapnya.
Ia mengapresiasi adanya masa uji coba 24 bulan aturan tersebut serta masa transisi satu tahun bagi UMKM dan petani kecil. Apresiasi juga ditujukan terhadal pembentukan komunitas praktik dan komite pengarah sebagai bentuk kompromi realistis untuk memastikan implementasi yang lebih inklusif.
