Anggaran Reses DPRD Belu Naik Signifikan di Tahun 2025
Anggaran reses anggota DPRD Kabupaten Belu mengalami peningkatan yang signifikan dalam reses III tahun 2025. Reses ini dilaksanakan sejak pertengahan hingga akhir Oktober 2025 lalu, dan total anggarannya mencapai Rp2,4 miliar. Sebelumnya, anggaran untuk reses hanya sebesar Rp1,5 miliar lebih untuk 30 anggota DPRD, dengan rincian sekitar Rp53 juta per anggota.
Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Belu, Silvia Amaral, menyatakan bahwa reses III telah dilaksanakan pada tanggal 17-22 Oktober 2025. Ia menjelaskan bahwa setiap anggota DPRD diberikan anggaran sebesar Rp70 juta, namun setelah dipotong pajak, jumlah yang diterima hanya sebesar Rp58 juta.
“Reses dilakukan dari tanggal 17-22 Oktober dan anggaran sebesar Rp70 juta, setelah dipotong pajak hanya mendapat Rp58 juta,” ujar Silvia melalui pesan WhatsApp. Ia kemudian menyarankan awak media untuk melakukan konfirmasi langsung ke Ketua DPRD Belu.
Ketua DPRD Belu, Theodorus Manehitu Djuang, enggan memberikan komentar terkait pelaksanaan reses tersebut. Febby Djuang, sapaan akrabnya, meminta awak media untuk wawancara langsung dengan Ketua Komisi I DPRD Belu, Edmundus Nuak, yang juga berada di ruang kerjanya.
Menurut Ketua Komisi I DPRD Belu, Mundus Tita, anggota DPRD yang berjumlah 30 orang telah melaksanakan reses III pada bulan Oktober 2025 lalu. Ia mengakui bahwa anggaran reses III DPRD Belu meningkat karena sebelumnya anggaran reses lebih kecil dibandingkan dengan anggaran reses DPRD lainnya di NTT.
“Dulu kita (reses DPRD Belu) hanya Rp24 juta, baru-baru ini naik menjadi Rp48 juta ditambah tunjangan sebesar Rp5 juta, sehingga totalnya menjadi Rp53 juta. Untuk reses Dewan di NTT, Belu adalah yang paling kecil. Untuk reses III ini termasuk tunjangan, anggarannya mencapai Rp80 juta,” ungkap Mundus Tita pada Rabu, 12 November 2025.
Ia menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp80 juta digunakan oleh setiap anggota DPRD Belu untuk melakukan reses di enam titik atau pertemuan dengan 1.320 orang konstituen di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing. Dari keenam titik pertemuan tersebut, anggaran digunakan untuk belanja sembako dan juga dalam bentuk uang cash yang diserahkan kepada warga konstituen yang hadir.
“Rp80 juta untuk enam titik, pertemuan masyarakat yang hadir setiap titik paling minim kalau di saya punya 200 orang. Dalam pertemuan kita kasih sembako, bantuan untuk petani. Ini juga tidak cukup, karena uang reses itu kita hemat sekalipun untung paling Rp10 juta. Jadi uangnya semua ke masyarakat,” katanya.
Selain itu, Mundus Tita menambahkan bahwa anggaran sebesar Rp80 juta juga digunakan untuk sewa tenda jadi, kursi, soundsystem, snack, dan makan.
Terkait informasi adanya anggota Dewan yang tidak melakukan reses atau reses fiktif, Mundus Tita mengaku tidak tahu karena setiap anggota Dewan masing-masing melakukan reses di Dapil asalnya.
