Ketidakhadiran Wali Kota Palu dalam Rakor Asta Cita Mengundang Pertanyaan
Ketidakhadiran Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, dalam Rapat Koordinasi Asta Cita yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di Banggai kembali memicu berbagai spekulasi dan pertanyaan dari masyarakat. Di saat seluruh kepala daerah hadir untuk membahas agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kursi milik Hadianto justru dibiarkan kosong—sebuah kejadian yang segera menarik perhatian publik.
Rakor Asta Cita adalah forum penting yang dirancang untuk menyelaraskan langkah pemerintah daerah dengan delapan misi besar pemerintah pusat. Dari penguatan pertahanan nasional hingga akselerasi pembangunan ekonomi, semua isu ini menjadi fokus utama. Namun, ketidakhadiran Wali Kota Palu membuat banyak orang bertanya-tanya tentang alasan di balik kekosongan tersebut.
Pemerintah Kota Palu mengirimkan Wakil Wali Kota sebagai perwakilan. Meski begitu, kehadiran perwakilan tersebut dinilai belum cukup untuk menjelaskan urgensi ketidakhadiran sang wali kota. Beberapa pejabat yang hadir menyebut absensi itu “mengundang tanda tanya”, meskipun tidak ada yang menyampaikannya secara terbuka.
Forum ini juga mencakup beberapa agenda penting seperti penandatanganan MoU “Sulteng Satu Data Pertahanan”. Ini merupakan upaya integrasi data yang menjadi salah satu fondasi Asta Cita. Tanpa kehadiran Wali Kota Palu, sejumlah pemerhati kebijakan menilai bahwa tata kelola data dan koordinasi lintas sektor di Palu terkesan tidak menempatkan isu pertahanan sebagai prioritas yang seharusnya.
Bagi sebagian warga Palu, absensi ini hanyalah keterlambatan kecil dalam kalender birokrasi. Namun bagi para analis, ketidakhadiran seperti ini dapat dibaca sebagai ketidaksinkronan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi, atau bahkan jarak yang lebih subtil antara Palu dan agenda nasional yang tengah digenjot oleh pemerintahan baru.
Palu merupakan simpul administratif penting di Sulawesi Tengah: pusat pelayanan publik, wilayah rawan bencana, sekaligus lokasi strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat dalam konteks keamanan dan pertahanan. Ketika pemimpinnya tidak berada di meja pembahasan strategis, publik merasa pantas untuk bertanya: apakah kota ini sedang bersiap memainkan peran besar, atau justru tertinggal dari daerah lain?
Dalam beberapa bulan terakhir, hubungan antara pemerintah kota dan provinsi memang disebut kerap mengalami ketegangannya sendiri—sebagian bersifat administratif, sebagian lagi politis. Walau kedua belah pihak selalu menegaskan harmonisasi, ketidakhadiran pada forum besar seperti ini kembali menyalakan lampu indikator bahwa tidak semua persoalan terselesaikan di balik pintu tertutup.
Sementara itu, narasi resmi dari Pemerintah Kota Palu tidak memberikan banyak kejelasan mengenai alasan absensi sang wali kota. Di tengah minimnya penjelasan, ruang spekulasi pun terisi oleh opini publik: mulai dari dugaan prioritas agenda lain hingga pertanyaan soal komitmen terhadap Asta Cita yang disebut sebagai peta jalan besar pembangunan nasional.
Pengamat kebijakan publik dari beberapa universitas di Palu menyebut bahwa kehadiran simbolik seorang kepala daerah memiliki bobot penting dalam forum-forum strategis seperti ini. Ketidakhadiran—terutama yang berulang—dapat dianggap sebagai pesan diam yang lebih kuat dari pernyataan resmi mana pun.
Untuk saat ini, absensi tersebut masih menjadi tanda tanya yang menggantung. Namun, bagi warga Palu yang mendambakan konsistensi kepemimpinan, momentum Rakor Asta Cita seharusnya menjadi bukti keseriusan pemerintah kota dalam merangkul agenda nasional. Sebab pada akhirnya, arah kebijakan yang diambil hari ini akan menentukan bagaimana Palu menempatkan dirinya dalam peta pembangunan Indonesia beberapa tahun ke depan.
