Kritik terhadap Hasil COP 30
Sejumlah anggota Justice Coalition for Our Planet (JustCOP) menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil akhir Konferensi Perubahan Iklim ke-30 PBB atau COP 30 yang digelar di Belém, Brasil, pada Sabtu, 22 November 2025. Acara ini yang sebelumnya disebut sebagai COP of the Truth dinilai gagal menjawab tantangan krisis iklim yang semakin mengkhawatirkan.
Koalisi tersebut menyoroti bagaimana negara-negara, di bawah kepemimpinan Presiden COP 30 Andre Correa do Lago, gagal menyepakati komitmen untuk beralih dari penggunaan energi berbahan bakar fosil. Mereka menilai keputusan akhir COP 30 tidak menjawab transisi energi yang adil dan setara dibarengi pendanaan penuh untuk beralih dari bahan bakar fosil. Padahal penggunaan minyak, batu bara, dan gas sudah terbukti secara ilmiah salah satu akar penyebab terjadinya krisis iklim.
Leonard Simanjuntak, Country Director Greenpeace untuk Indonesia, dalam keterangan tertulis JustCOP, 23 November 2025, menyatakan bahwa tidak ada komitmen dan rencana yang konkret, baik untuk mengakhiri era industri fosil, menghentikan deforestasi, peningkatan pendanaan iklim global maupun untuk menutup celah yang menganga dalam mencapai batas aman 1,5 derajat Celsius yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris.
Menurut Leonard, yang ada hanya kemunafikan sejumlah negara yang terus mengabaikan dampak serangkaian bencana iklim yang telah menimpa ratusan juta orang. Di tengah itu semua, delegasi Indonesia disebutnya hanya menjadi penonton. “Mereka mengingkari tanggung jawab konstitusional pada Pembukaan UUD 1945 untuk mendukung multilateralisme,” katanya.
Indonesia bahkan diganjar penghargaan negatif “Fossil of the Day” karena membawa 46 orang dan argumentasi pelobi dari industri fosil dalam delegasi dan negosiasinya. Tren membludaknya para pelobi industri tersebut dalam setiap konferensi iklim dipandang mencemaskan.
Kegagalan Pendanaan dan Komitmen
JustCOP menyebut kegagalan paling fatal yang terjadi dalam COP 30 adalah penolakan negara-negara maju untuk menyetujui penyediaan pendanaan di semua bidang. Kelompok negara maju yang mempunyai utang ekologis ini disebutkan menghalangi komitmen pendanaan adaptasi, ambisi mitigasi, dan transisi dari bahan bakar fosil. Kegagalan memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Paris ini dinilai telah menggerus kepercayaan dan keadilan sekaligus membatasi cita-cita COP.
Memang ada kesepakatan pendanaan tiga kali lipat untuk adaptasi bagi negara-negara yang rentan terhadap krisis iklim sebesar US$120 miliar per tahun dari negara-negara maju. Namun, target pendanaan itu diundur lima tahun menjadi 2035 dari target semula yang diusulkan 2030.
Kemajuan dalam Mekanisme Transisi Berkeadilan
Koalisi menilai pencapaian terbaik dari COP 30 adalah adanya mekanisme transisi yang berkeadilan (Just Transition Mechanism). Keputusan ini berisi bahasa yang ambisius dan komprehensif tentang hak asasi manusia, hak pekerja, hak Masyarakat Adat dan referensi kuat tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, pendidikan, pengembangan pemuda.
Direktur Eksekutif Yayasan Pikul, Torry Kuswardono, mengakui itu, bahwa dari sisi keadilan bagi subjek rentan, ada kemajuan dengan menempatkan masyarakat adat menjadi pusat perhatian. Namun, dia menambahkan, belum ada keputusan penting mengenai hak tenurial atau hak terkait sumber daya alam atau hutan. “Belum ada kamar khusus dalam negosiasi mengenai hak tenurial yang berhubungan erat dengan pengetahuan lokal dan biodiversitas,” kata dia.
Kritik terhadap Target Pengurangan Emisi
Menurut Torry, komitmen menghentikan deforestasi malah senasib dengan komitmen penurunan emisi: tidak ada rencana konkret. Meskipun skema pendanaan Tropical Forest Forever Facility (TFFF) berhasil diluncurkan, dia menegaskannya jelas bukan kemenangan, mengingat mekanisme itu berada di luar konvensi maupun Perjanjian Paris.
Gagalnya COP 30 yang berlangsung di pintu masuk hutan Amazon mengeluarkan peta jalan penghentian penghilangan hutan (deforestasi), Torry menilai, “Semakin menegaskan COP 30 yang semula disebut konferensi yang fokus pada masalah hutan ternyata gimmick semata.”
Harapan untuk Masa Depan
Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan yang juga Koordinator Tim Lobi Koalisi JustCOP, Nadia Hadad, menegaskan kekecewaan tidak ada rencana konkret dalam COP 30. Dia menunjuk target pengurangan emisi terlalu lemah, mekanisme pendanaan belum jelas–sekalipun jumlahnya bertambah tiga kali lipat, serta kurangnya komitmen konkret dari beberapa negara besar.
“Sekarang tugasnya adalah mengubah momentum itu menjadi rencana konkret,” kata dia yang memberikan dukungannya kepada Kolombia yang bakal menggelar konferensi April mendatang untuk membuat peta jalan (road map) yang jelas. “Ada tolok ukur dan dukungan institusional buat berjalannya transisi energi,” ujarnya berharap.
Koordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, Pius Ginting, menambahkan bahwa Indonesia menjadi pemasok utama nikel bagi transisi energi dunia, tetapi warga lokal dan masyarakat adatnya masih menghadapi ancaman pencemaran dan degradasi lingkungan. Karenanya, menurut dia, mekanisme transisi berkeadilan yang baru harus memastikan Indonesia mendapatkan akses pada teknologi industri yang lebih aman dan rendah polusi, didukung kerja sama riset dan pendanaan publik memadai.
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
