PEKANBARU,
Warga yang tinggal di Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) akhirnya angkat bicara mengenai video viral yang menunjukkan pembongkaran plang dan pengusiran personel prajurit TNI dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Juru Bicara warga TNTN, Abdul Aziz, menjelaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dianggap remeh. Ia menyebutnya sebagai akumulasi dari berbagai masalah lama dan tekanan psikologis yang dialami masyarakat.
Persoalan ini bermula saat tim Satgas PKH melakukan penyegelan lahan pada 10 Juni 2025. Sejak saat itu, warga terus merasakan tekanan, mulai dari kedatangan Satgas PKH hingga kehadiran anggota militer. Aziz menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah membuka ruang dialog untuk membahas isu ini.
“Pemerintah langsung memberi ultimatum agar warga keluar atau relokasi mandiri dari kawasan TNTN,” kata Aziz saat diwawancarai wartawan di Pekanbaru, Kamis (27/11/2025). Ia menyebut bahwa warga diberikan waktu sampai 22 Agustus 2025 untuk melakukan relokasi. Namun, warga menolak untuk pergi dan tetap berada di permukiman mereka.
Aziz mengatakan bahwa aksi demonstrasi yang diikuti ribuan warga TNTN di Kejati Riau beberapa hari lalu adalah upaya meminta transparansi proses pengukuhan batas kawasan hutan. Menurut data yang dimiliki warga, hingga tahun 2009 sudah ada 28.606,8 hektar areal yang telah dibuat usaha oleh masyarakat.
“Namun, penataan batas dilakukan pada 2011 dan pengukuhan kawasan baru pada 2014. Jika merujuk aturan negara, areal tersebut mestinya di-enklave. Tapi, hal itu tidak pernah dilakukan,” ujarnya.
Aziz juga mengungkapkan bahwa masyarakat seolah sengaja diframing sebagai perambah hutan dan pelanggar hukum. Hal ini membuat image bahwa warga adalah gerombolan. Bahkan, isu rasial muncul dalam situasi ini.
Selain itu, warga mempertanyakan penglibatan militer dalam kasus ini. Aziz menegaskan bahwa warga bukanlah pemberontak atau separatis. Ia bertanya, mengapa mesti warga dihadapkan dengan militer? Apakah pemerintah tidak sanggup menyelesaikan masalah ini?
“Dalam situasi ini, pemerintah seharusnya menjadi orangtua dan rakyat adalah anaknya,” ujar Aziz. Ia menyayangkan penggunaan senjata oleh militer saat berada di dalam permukiman warga. Tindakan ini membuat warga trauma, terutama anak-anak.
“Kami rasa pemerintah punya sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan masalah ini tanpa kekerasan,” tambah Aziz. Ia menegaskan bahwa warga di TNTN tidak merambah hutan. Saat ini pun tidak ada pembukaan lahan baru karena warga sadar bahwa merambah hutan melanggar hukum.
“Tidak mungkin warga menggarap kawasan hutan jika tahu itu adalah hutan. Warga justru sangat mendukung pemerintah menjaga hutan habitat satwa,” tutur Aziz.
Tanggapan Kodam soal Penempatan Militer
Sementara itu, Komando Daerah Militer (Kodam) XIX/Tuanku Tambusai (TT) menegaskan kembali bahwa penempatan personel di TNTN adalah keputusan negara yang bersifat berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan masyarakat di dalam areal tersebut.
Penegasan ini disampaikan menyusul adanya insiden pengusiran anggota Satgas PKH oleh sekelompok orang beberapa hari lalu. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XIX Tuanku Tambusai, Letkol MF Rangkuti, menyatakan bahwa kehadiran TNI di lokasi bukan untuk menciptakan ketegangan, melainkan untuk menjaga stabilitas dan rasa aman.
“Masalah TNTN, pengamanan ini terus kami lanjutkan karena ini adalah keputusan negara, bukan keputusan Kodam,” tegas Rangkuti saat diwawancarai wartawan pada Selasa (25/11/2025). Ia membenarkan sempat ada gejolak di lokasi beberapa hari lalu.
Setelah aksi demonstrasi, sekelompok massa bergerak ke lokasi dan sempat meminta petugas Satgas PKH pergi meninggalkan pos jaga. Untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan, kata dia, anggota satgas mengambil langkah taktis untuk mengalah dan menarik diri sementara waktu.
“Kami tidak mau ada insiden, maka mengalah, pindah ke tempat yang lebih netral,” sebutnya. Namun, pengamanan vital di TNTN segera dipulihkan. Rangkuti mengonfirmasi bahwa pos yang sempat kosong telah ditempati lagi oleh Satgas. Bahkan, jumlah personel ditambah untuk memastikan keamanan.
Penambahan personel oleh Kodam XIX/TT ini sejalan dengan komitmen TNI untuk menjaga ketertiban, terutama di wilayah rawan. “Kami di sana bukan untuk berbuat anarkistis, melainkan melindungi kepentingan masyarakat yang ada di TNTN itu sendiri,” tuturnya.
Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."
