4 Dekade Perkembangan Infrastruktur RI: Perbedaan Visi Soeharto, Jokowi, dan Prabowo

JAKARTA — Pembangunan infrastruktur di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam kurun waktu 40 tahun atau empat dekade. Berbagai proyek infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, jalan nasional, jembatan hingga jaringan irigasi dibangun sebagai upaya pemerataan pembangunan di seluruh daerah.

Pada periode 1980-an, saat Presiden Soeharto memimpin, pembangunan infrastruktur cenderung difokuskan pada pembangunan desa. Soeharto mencanangkan program pembangunan jangka panjang yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Dalam dokumen Nota Keuangan 1969-1970, disebutkan bahwa tujuan Repelita adalah untuk menaikkan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita serta memperluas kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia.

Melalui Repelita I pada periode 1969-1974, Soeharto memfokuskan investasi untuk pembangunan infrastruktur dasar dan sektor pertanian. Dukungan untuk sektor pertanian dilakukan demi meningkatkan produksi pertanian dan mewujudkan kedaulatan pangan. Pemerintah mempercepat pembangunan jaringan irigasi, meningkat dari 3,56 juta hektare pada 1969 menjadi 4,09 juta hektare pada 1985.

Dampak dari kebijakan tersebut, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dengan peningkatan produktivitas padi sebesar 66% dari sebelumnya produksi hanya 2,38 ton per hektare pada 1970 menjadi 3,94 ton per hektare pada 1985. Sementara beras meningkat 102% dari sebelumnya 19,3 juta ton pada tahun 1970 menjadi 39 juta ton pada 1985.

Soeharto juga merealisasikan pembangunan sejumlah proyek bendungan untuk mendukung tercapainya target kedaulatan pangan. Beberapa proyek bendungan yang dibangun antara lain Bendungan Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah, Bendungan Sutami di Jawa Timur hingga Bendungan Sigura-gura di Asahan, Sumatra Utara.

Pada era pemerintahan Soeharto yang dijuluki “Bapak Pembangunan”, total panjang jalan di Indonesia meningkat. Dalam kurun sekitar 31 tahun, Soeharto merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur jalan, termasuk jalan tol.

Mengutip data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sejumlah proyek jalan tol mulai dibangun di bawah pemerintahan Soeharto. Proyek-proyek tersebut ialah Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Cikampek-Palimanan hingga jalan tol Jakarta-Tangerang. Panjang jalan tol yang beroperasi pada masa jabatan Soeharto mencapai sekitar 490 kilometer.

Daftar Proyek Infrastruktur Jalan Era Soeharto:
1. Tahun 1978
– Jalan Tol Jagorawi (53 km)
– Jakarta-Cibinong (26,5 km)
– Cibinong-Bogot (16,5 km)
– Bogor-Ciawi (10 km)
2. Tahun 1979
– Jembatan Tol Citarum, Jawa Barat (0,22 km)
3. Tahun 1981
– Jembatan Tol Tallo Lama, Makassar (0,20 km)
– Jalan Layang Wonokromo, Surabaya (0,52 km)
– Jembatan Tol Kapuas, Pontianak (0,42 km)
4. Tahun 1984
– Jalan Lintas Ciujung, Banten (4 km)
– Jalan Lintas Serang, Banten (8,4 km)
– Jalan Tol Jakarta-Tangerang (26,8 km)
5. Tahun 1985
– Jalan Tol Prof Dr. Ir. Sedyatmo, Jakarta (14 km)
6. Tahun 1986
– Jalan Tol Surabaya-Gempol
– Jalan Tol Belawan Medan – Tanjung Morawa, Sumatra Utara (34,2 km)
7. Tahun 1990
– Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, Jakarta (17 km)
– Jalan Tol Cakung-Cikuning (9 km)
8. Tahun 1991
– Jalan Tol Padalarang – Cileunyi (35,62 km)
9. Tahun 1995
– Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung (14,25 km)
10. Tahun 1998
– Jalan tol Palimanan-Kanci (26,7 km)
– Jalan Tol Semarang seksi C Jangli-Kaligawe

Dampak Krisis
Pembangunan infrastruktur di Indonesia sempat mengalami kendala pada periode 1997-1998 akibat krisis keuangan Asia. Menurut laporan World Bank, kurangnya investasi pada infrastruktur dan buruknya iklim investasi telah menghalangi terciptanya pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik. Investasi pada infrastruktur kolaps saat krisis keuangan Asia dan masih belum pulih sepenuhnya. Total investasi infrastruktur per tahun turun dari rata-rata 7% pada 1995-1997 ke sekitar 3%-4% dari PDB dalam beberapa tahun belakangan.

Peralihan dari rezim Soeharto ke BJ. Habibie pun turut mengubah arah pembangunan Indonesia. Kala itu, Habibie dihadapkan pada tantangan berat krisis moneter. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan difokuskan untuk mendorong perekonomian nasional dan mewujudkan kemandirian industri. Salah satu fokus kebijakan Habibie selama periode pemerintahannya 1998-1999 di bidang infrastruktur ialah mengembangkan transportasi kereta api. Dia mendorong PT INKA untuk mampu memproduksi kereta api demi mengurangi ketergantungan impor.

Era Konsolidasi
Periode kepemimpinan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri yang berlangsung pada 2001-2004, dikenal sebagai era konsolidasi kelembagaan dan pemulihan fiskal pascakrisis moneter yang terjadi pada 1998. Alhasil, pengembangan infrastruktur belum menjadi prioritas utama pada saat itu. Kendati demikian, era ini menjadi bagian penting dalam peta jalan pengembangan infrastruktur konektivitas yang diwujudkan lewat pengoperasian TransJakarta.

Saat diresmikan, TransJakarta merupakan sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan dengan jalur lintasan terpanjang di dunia (208 km). Sistem BRT ini didesain berdasarkan sistem TransMilenio di Bogota, Kolombia. Pengelolaan TransJakarta diputuskan lewat pembentukan Badan Pengelola (BP) TransJakarta berdasarkan Keputusan Gubernur No. 110/2003. TransJakarta dikelola secara nonstruktural, menggunakan dana transfer, anggaran yang fleksibel, pendapatan yang dapat disetor, dan bertanggung jawab langsung ke Gubernur.

Tak hanya sektor konektivitas, kontribusi terbesar pemerintahan Megawati dalam pembangunan infrastruktur adalah melalui reformasi regulasi yang menjadi kunci pembuka investasi di masa depan. Upaya ini difokuskan pada penciptaan iklim yang stabil bagi sektor swasta. Salah satunya adalah percepatan reformasi sektor energi. Kala itu, pemerintah mengesahkan dua undang-undang fundamental di sektor energi, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sendiri membuka tata kelola sektor migas, mendorong investasi hulu dan hilir, termasuk infrastruktur pipa dan kilang. Sedangkan, UU No. 20/2002 diteken dengan tujuan mendorong partisipasi Independent Power Producer (IPP) atau investor swasta dalam pembangunan pembangkit listrik, sebuah langkah vital untuk meningkatkan kapasitas energi nasional. Tak berhenti sampai di situ, untuk menjamin keamanan sistem perbankan yang merupakan tulang punggung pembiayaan proyek infrastruktur, disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Adapun, pembentukan LPS membantu memulihkan kepercayaan perbankan pascakrisis, yang menjadi prasyarat bagi pemberian kredit besar untuk proyek-proyek strategis.

Kebijakan MP3EI
Estafet kepemimpinan dari Megawati Soekarnoputri berlanjut ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kepemimpinan presiden ke-6 ini berlangsung selama dua periode, yakni 2004 hingga 2014. Berdasarkan catatannya, era kepemimpinan Presiden ke-6 SBY melahirkan konsep enam Koridor Ekonomi melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan peletak dasar skema Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) yang lebih matang.

Secara konsep, MP3EI membagi wilayah Indonesia menjadi enam koridor ekonomi dengan fokus investasi dan pengembangan infrastruktur spesifik untuk menggenjot pertumbuhan di sektor unggulan masing-masing koridor. Output pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan pembangkit listrik, dijadikan katalis utama (enabler) yang menghubungkan sentra produksi dengan pasar dan mendukung kegiatan ekonomi di setiap koridor.

Berdasarkan catatan Bisnis, MP3EI menjadi motor utama yang menggerakkan perekonomian RI kala itu. SBY menyebut, seiring dengan percepatan pembangunan, diharapkan pengangguran dan kemiskinan pun berkurang. Di sisi lain, ujar SBY, MP3EI juga mendorong peningkatan konektivitas dalam konteks regional dan global.

“Program yang kita jalankan ini memiliki tujuan yang benar, menghasilkan sesuatu yang nyata. Dengan begitu sasaran besar bisa kita capai,” katanya saat meresmikan groundbreaking sejumlah proyek MP3EI di enam koridor utama ekonomi di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, Jumat (5/9/2014).

Dari sisi konektivitas, SBY juga banyak meresmikan sejumlah ruas jalan tol. Sejak 2005 sampai April 2014, tercatat ada 17 ruas tol yang sudah diresmikan dan beroperasi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum, jumlah panjang keseluruhan yang telah dibangun pada periode tersebut adalah 193,09 km. Pada akhir kepemimpinan SBY, tepatnya pada November 2013, pemerintah mencatat terdapat 29 jaringan jalan tol dengan total panjang mencapai 784,06 km.

Beberapa ruas tol yang diresmikan SBY di antaranya Tol Cipularang, Tol JORR W2S, JORR S1 Utara Seksi 3, JORR E3, JORR S1 Utara Seksi 4, SS Waru Juanda, Tol Makassar Seksi IV, dan Jembatan Tol Surabaya-Madura (Suramadu). Kemudian, Tol Kanci-Pejagan, Tol JORR W1, Tol Surabaya-Mojokerto, Tol Semarang-Ungaran, Tol Bogor Outer Ring Road Seksi 1, Tol Cinere-Jagorawi, Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa, Tol JORR W2 Utara Seksi Kebon Jeruk-Ciledug, dan Tol Semarang-Solo Seksi II.

Kepemimpinan SBY juga erat kaitannya dengan penataan kelembagaan untuk menarik modal swasta (investor) dalam proyek infrastruktur besar. Salah satunya, pemerintah secara aktif mendorong skema Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS/PPP) sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, pemerintah turut membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) dan penggunaan mekanisme Viability Gap Fund (VGF) yang memberikan dukungan fiskal terbatas dari pemerintah untuk menjamin kelayakan finansial proyek swasta yang strategis.

Kebijakan Indonesiasentris
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi salah satu pemimpin yang cukup masif menggenjot pembangunan infrastruktur. Mulai dari konektivitas hingga infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) seperti bendungan. Pada masa kepemimpinannya, paradigma pembangunan dibentuk menjadi Indonesiasentris. Maksudnya, fokus pembangunan tidak lagi terpusat di Jawa atau Jawasentris, tetapi pembangunan secara merata, mencakup wilayah Timur Indonesia, serta daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Presiden Jokowi pun menggantikan kebijakan MP3EI yang dicanangkan pada era pemerintahan SBY dan menggantikannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi pedoman pembangunan untuk periode 5 tahun. Warisan utama dari era Jokowi adalah terwujudnya konektivitas fisik yang terintegrasi di darat, laut, dan udara, didorong melalui kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Mengacu pada laman Kementerian PU, 10 tahun kepemimpinan Jokowi berhasil menyelesaikan 2.432 km pembangunan jalan tol. Salah satu ruas yang baru diresmikan Jokowi di ujung masa jabatannya adalah Jalan Tol Stabat-Tanjung Pura dan Tol Tebing Tinggi-Serbelawan-Sinaksak sepanjang 72 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatra.

Di samping itu, 10 tahun pemerintahan Jokowi juga dilaporkan telah menyelesaikan 5.999 km pembangunan jalan baru, 125.904 m pembangunan jembatan, 583 buah jembatan gantung, dan 27.673 m pembangunan flyover/underpass.

Pada bidang permukiman, Kementerian PU era Jokowi melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelesaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 36.380 liter/detik, sehingga akses air minum layak mencapai 93% dari total populasi. Kemudian, penanganan kawasan permukiman 94.321 ha, penanganan sampah dan sanitasi 13,7 juta KK, sehingga akses sanitasi layak mencapai 82% dari total populasi. Sementara pada bidang perumahan, Jokowi tercatat membangun sebanyak 10,2 juta unit rumah dengan kontribusi APBN melalui Program Sejuta Rumah. Lebih lanjut, sebanyak 1,49 juta unit rumah turut dibangun melalui program Rumah Swadaya/Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), 40.347 unit rumah khusus, dan 71.731 unit rumah susun.

Adapun, untuk mengatasi tingginya biaya logistik dan perbedaan harga antara Indonesia bagian barat dan timur, fokus dialihkan ke infrastruktur laut. Di antaranya lewat pembentukan program Tol Laut yang dioperasikan menggunakan kapal roll-on/roll-off (RoRo) dengan trayek tetap dan jadwal rutin. Hal ini bertujuan menekan biaya pengiriman barang dan mengurangi disparitas harga barang kebutuhan pokok di wilayah 3T. Pemerintahan Jokowi turut menggenjot pembangunan pelabuhan strategis baru, seperti Pelabuhan Patimban di Jawa Barat sebagai penyeimbang Tanjung Priok, dan pengembangan bandara baru di daerah terpencil dan tujuan wisata (misalnya Toraja dan Sibisa), meningkatkan konektivitas udara dan logistik.

Selain itu, Jokowi juga mewariskan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan IKN dilakukan untuk mewujudkan kebijakan Indonesiasentris yang digaungkannya. Nantinya, ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke IKN, Kalimantan Timur.

“Semuanya ada di Jawa, 58% (PDB ekonomi), dan 56% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris,” ujar Jokowi seperti dikutip dari laman Setneg (22/2/2023). Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN di Provinsi Kalimantan Timur bukan merupakan gagasan dirinya. Menurutnya, Presiden ke-1 RI Soekarno telah menggagas pemindahan ibu kota sejak 1960 yang lalu.

Program Asta Cita
Geliat pengembangan proyek infrastruktur nasional tampak masih lesu menjelang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Arah pembangunan infrastruktur di tahun pertama kepemimpinan Presiden Prabowo masih difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek vital untuk menjamin investasi yang telah dilakukan tidak terhenti. Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa eksekusi pengembangan infrastruktur di tahun pertama rezim Prabowo memang hanya difokuskan pada penguatan fondasi yang akan mendukung Asta Cita Presiden Prabowo.

“Capaiannya, sebenarnya tahun pertama ini kan masih fondasi, ya. Fondasi untuk bisa melompat ke tahun ke-2 dan seterusnya dengan lebih cepat lagi,” kata Dody saat ditemui di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Dody menambahkan, pada tahun pertama ini juga pihaknya tengah fokus melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastruktur yang telah dijalankan pada masa kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Evaluasi khususnya dilakukan terhadap pembangunan bendungan yang sudah dijalankan, tetapi belum dilengkapi oleh saluran jaringan irigasi sehingga belum dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Meski demikian, setidaknya terdapat dua proyek infrastruktur baru yang diteken di tahun perdana kepemimpinan Prabowo Subianto. Keduanya, yakni proyek Sekolah Rakyat yang telah dimulai proses konstruksinya sejak awal tahun, dan satu proyek konektivitas Tol Bogor-Serpong (via Parung). Untuk proyek Sekolah Rakyat, Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto, menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 triliun untuk pelaksanaan pembangunan 100 unit sekolah yang terkontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) 2025-2026. Sementara itu, sisanya yakni sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat merupakan proyek MYC baru Tahun 2026-2027.

Terbaru, pemerintah juga resmi memulai konstruksi jalan tol baru yakni Tol Serpong-Bogor (via Parung). Ruas ini menjadi proyek jalan tol perdana yang dibangun pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Adapun, konsesi proyek tersebut digenggam oleh PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) yang telah melakukan proses penandatanganan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada Jumat (3/10/2025). Tol tersebut memiliki nilai investasi mencapai Rp12,3 triliun.

Sementara itu, proyek pembangunan IKN Nusantara dipastikan tetap berjalan. Hanya saja, progresnya cenderung melambat di periode awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Untuk mendukung pembangunan IKN, Prabowo mengungkap komitmennya untuk mengguyur pendanaan APBN senilai Rp48,8 triliun untuk mendukung pengembangan kawasan legislatif dan yudikatif IKN.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto turut membidik pembangunan 3 juta rumah selama masa kepemimpinannya. Meski demikian, pada tahun perdana kepemimpinannya, target tersebut belum dapat terealisasi sepenuhnya. Realisasi program 3 Juta Rumah sepanjang satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilaksanakan melalui tiga program eksisting. Pertama, melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau penyaluran rumah subsidi. Hingga saat ini dilaporkan telah disalurkan sebanyak 200.809 unit dari total kuota 350.000 unit (57%). Kedua, pemerintahan juga mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah lewat skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari total kuota tersedia 45.073 unit, pemerintah telah melaksanakan sebanyak 23.420 unit (52%). Ketiga, pemerintah menjalankan realisasi program 3 Juta Rumah lewat pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPNDTP). Dalam laporannya, sepanjang satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, realisasi serapan PPN DTP mencapai 177.970 unit. Keempat, realisasi dukungan pembiayaan perumahan lewat skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.