Penanganan Bencana Aceh dan Pemahaman yang Tercipta
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengungkapkan bahwa ia tidak mengetahui tentang surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF). Ia menyatakan bahwa kesalahan terjadi karena surat tersebut sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Aceh.
“Saya tidak tahu apa-apa, sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh,” ujar Mualem saat diwawancarai awak media di Banda Aceh, Selasa 16 Desember 2025. Pernyataan itu disampaikan Mualem usai menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di halaman Kantor Gubernur Aceh di Banda Aceh.
Juru Bicara Pemprov Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman, surat pemerintah Aceh bukan kepada PBB, melainkan kepada UNDP dan UNICEF, dan mereka ada di Indonesia. “Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh,” kata Muhammad MTA.
Ia menjelaskan bahwa bencana Aceh masih berstatus tingkat provinsi. Pemerintah pusat dalam hal ini melakukan supervisi dan menjadi prioritas. “Karena ini status bencana provinsi, maka Pemerintah Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah penting, salah satunya mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pascabencana,” katanya.
Jika melihat pengalaman saat bencana tsunami Aceh, kata Muhammad MTA, lembaga UNDP, IOM UNICEF adalah mitra strategis Pemerintah Indonesia, bahkan masih banyak program kemitraan di seluruh Indonesia. Karena itu, Pemerintah Aceh yang menjadi pilar utama penanganan bencana, penting melakukan dan mengundang mereka tetap eksis di Aceh, apalagi pengalaman bencana yang mereka tangani dulu.
“Kami berharap, mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu, UNDP juga seperti itu,” ucapnya.
UNDP, kata dia, pernah terlibat pada penanganan tsunami dan sekarang masih di Indonesia. Diharapkan, pasca-bencana ini, mereka bisa membantu pemerintah, baik pusat yang melakukan supervisi dengan program prioritas penanganan kebencanaan di Aceh, maupun Pemerintah Aceh, bisa masuk untuk membantu.
“Tetapi yang dibangun kemudian, seakan-akan Gubernur Aceh melangkahi Presiden Prabowo dengan mengirim langsung surat ke PBB, sehingga masalah ini menimbulkan pro kontra,” katanya.
Ia mengakui, masih ada kekurangan, baik dari Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Indonesia. Tetapi, yakinlah, kata dia, dengan bencana besar ini pemerintah berpikir secara menyeluruh bagaimana penanganan ekstra. Mengingat ini kejadian luar biasa yang belum pernah terjadi, selain tsunami.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh meminta keterlibatan dua lembaga internasional di bawah PBB untuk membantu menangani pascabencana banjir bandang dan longsor di Tanah Rencong. Menurut pernyataan tertulis dari Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta, UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Aceh pada 14 Desember 2025.
Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan serta masyarakat yang terdampak, seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).
Selain UNDP, UNICEF telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Mereka saat ini sedang meninjau bidang-bidang dukungan yang diminta melalui koordinasi dengan otoritas terkait.
Data Korban Bencana dan Kerusakan Rumah
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Jumlah korban meninggal saat ini menjadi 1.053 orang.
“Data per 16 Desember 2025, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di 3 provinsi sebanyak 1.053 jiwa. jumlah korban hilang sebanyak 200 orang dan pengungsi sebanyak 606.040 jiwa,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers, Selasa 16 Desember 2025.
BNPB menyebutkan, total rumah rusak akibat bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh mencapai 106.058 unit. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Banda Aceh, Selasa, mengatakan, kerusakan rumah tersebut tersebar di 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Provinsi Aceh.
“Berdasar data per Selasa 16 Desember 2025, jumlah rusak akibat bencana di wilayah Aceh mencapai 106.058 unit. Kerusakan terdiri, parah, sedang, dan ringan,” kata Abdul Muhari.
Donasi Kemanusiaan dari SD BPI Bandung
Di Bandung, para murid SD BPI bersama orang tua nya berhasil menggalang donasi kemanusiaan sebesar Rp17.633.500 untuk membantu korban bencana Sumatra. Bantuan itu diserahkan secara langsung melalui Yayasan Pikiran Rakyat, di Aula Kantor Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa 16 Desember 2025.
Kepala SD BPI, Rini Trisnawulan, S.S., mengungkapkan, aksi ini merupakan tindak lanjut dari imbauan pemerintah melalui Dinas Pendidikan, sekaligus menjadi momentum emas untuk mengasah empati para siswa.
“Niat kami insyaallah menyampaikan donasi dari siswa-siswi SD BPI dan orang tua untuk kepedulian bencana di Sumatra. Tujuan utamanya, selain kepedulian, kami sedang membangun karakter anak-anak supaya mereka peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya,” ujar Rini.
Rini menjelaskan, mekanisme penggalangan dana dilakukan secara transparan dan terkoordinasi. Pihak sekolah menjalin komunikasi intensif dengan orangtua siswa melalui berbagai saluran. “Biasanya, kami umumkan lewat grup Whatsapp di tiap kelas. Saya sendiri membuat surat edaran resmi, kemudian menyampaikan juga imbauan dari Dinas Pendidikan dan pemerintah kepada orangtua. Kami memohon kesediaan orangtua untuk menyisihkan sebagian rezekinya,” tuturnya.
Meski demikian, Rini menegaskan, donasi ini bersifat sukarela tanpa patokan nominal. Ia mengapresiasi tinggi tingginya solidaritas orangtua murid yang selalu mendukung program sosial sekolah.
Uniknya, teknis pengumpulan donasi dirancang agar murid terlibat langsung secara fisik. Anak-anak diminta membawa uang tunai (cash) dan memasukkannya sendiri ke dalam wadah yang disediakan. “Anak-anak yang menyerahkan langsung ke wadah, biasanya membawa uang tunai. Ini bertujuan agar anak merasakan langsung pengalaman berbagi. Namun, ada juga sebagian yang mentransfer, biasanya bagi yang lupa membawa atau sudah terlambat pengumpulannya,” kata Rini.
Dalam penyerahan donasi tersebut, hadir pula dua perwakilan murid kelas VI, yakni Diandra dan Rakean. Mereka mewakili teman-temannya dari 22 kelas SD BPI Bandung. “Semoga donasi dari kita bisa menjadi berkah dan membantu teman-teman di sana,” ujar Diandra. Senada dengan itu, Rakean berharap, bantuan ini dapat meringankan beban para korban agar kebutuhan dasar mereka tercukupi.
Pengawas SD BPI, Dra. Hayati, M.Pd., yang turut mendampingi, berharap, kegiatan ini menjadi memori baik bagi masa depan siswa. “Harapan kami, ini menjadi pengalaman bagi masa depan mereka. Mereka bisa bercerita bahwa mereka pernah terlibat langsung memberikan sumbangan untuk saudaranya yang terkena musibah,” ujar Hayati.
Penyaluran Donasi untuk Pascabencana
Perwakilan Yayasan Pikiran Rakyat Puspatriani Agustina menyambut hangat inisiatif SD BPI dan mengapresiasi kepercayaan yang diberikan untuk menyalurkan amanah tersebut. Perempuan yang akrab disapa Nenet ini menjelaskan, donasi yang terkumpul rencananya akan difokuskan untuk penanganan pascabencana. Strategi ini diambil untuk mengisi kekosongan bantuan yang biasanya menumpuk di fase tanggap darurat, namun minim saat fase pemulihan (recovery).
“Kita akan menyisihkan untuk pascabencana, di mana kita ingin membantu membangun kembali infrastruktur dan sarana-prasarana yang hancur di sana,” kata Nenet.
